sistem - remunerasi - pejabat - pengelolaan - dewan - pengawas - dan - pegawai - rumah - sakit - umum - daerah - sayang
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD 2020/66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sayang
ABSTRAK:
Bahwa pedoman pemberian Remunerasi di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Maka peru menetapkan Perbup tentang Sistem remunerasi dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sayang .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Cianjur No. 8 Tahun 2016; Perbup Cianjur No. 20 Tahun 2016; Perbup Cianjur No. 60 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Prinsip Jenis Sumer Pembuiayaan Dan Penetapan Remunerasi,Dan Penerimaan Dan Perhitungan Remunerasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengawasan Keuangan Kampung di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan Kampung yang baik (Good Governance) bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang serta terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan kampung perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kampung. Dalam rangka pengawasan pengelolaan kampung diperlukan pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengawasan Keuangan Kampung di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2015
Peraturan ini menetapkan Pedoman Teknis Pengawasan Keuangan Kampung di Lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 66 Tahun 2020
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, DERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2010
tentang Pajak Parkir, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2011 ten tang Pajak
Restoran, Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Maros Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan, Pasal
18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14
Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pasal 18 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2011 ten tang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaiaan Sengketa Pajak; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun
2010 tentang Pajak Parkir; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun
2011 ten tang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Maros Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pajak Hotel; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun
2011 ten tang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan, Wajib Pajak, Pajak Daerah, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Subjek Pajak, Wajib Pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Sanksi Administrasi, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan,Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Pembukuan, Pemeriksaan. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Bagian Kesatu
Umum Bagian. Kedua
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan Pajak. Bagian Keempat
Pembatalan Ketetapan Pajak. AB
IV
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK Bagian Kesatu
Persyaratan. Bagian Kedua
Pemberian Keputusan. BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdapat tambahan alokasi dana dan Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Insentif daerah (DID) Tambahan Periode Ketiga dan Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayman
Minima;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/ PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020;
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02 /1/3915 /2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
158
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Eko Maulana Ali.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Badan Layanan Umum Dapat memungut biaya kepada masyarakat
sebagai imbalan atas barang/jasa. Rumah Sakit Umum Daerah DR. Eko Maulana Ali Kabupaten Bangka telah menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sehingga dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif layanan, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Tarif Layanan Badan Layananan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Eko Maulana Ali yang meliputi antara lain ketentuan umum, kebijakan tarif, Nama, objek dan subjek tarif layanan, komponen tarif, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, penggunaan pendapatan, tanda bukti pembayaran, instalasi farmasi, ketentuan lain-lain, penutup, serta lampiran Tarif Catatan Medik, Tarif Pelayanan Rawat Jalan, Pembuatan Administrasi Kesehatan, Tarif pengujian kesehatan ditetapkan sebagai berikut, Tindakan darurat medik, Rawat Inap, Penunjang Diagnostik Laboratorium, Pemeriksaan Radiologi dan Ultrasonografi, Instalasi Gizi, Farmasi, Instalasi CSSD, Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah, Pemulasaran Jenazah, dan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
55
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 66 Tahun 2020
Pengelolaan Pendapatan Atas Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah DR.Ir. Iwan bokings Kabupaten Boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2020/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pendapatan Atas Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah DR.Ir. Iwan bokings Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk retribusi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD DR.lr. Iwan Bokings mengacu pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Daerah dan menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi ekonomi masyarakat sehingga diperlukan struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU RI No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 85 Tahun 2015; Permenkes No. 3 Tahun 2020; Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2000; Kemendagri No. 1 Tahun 2002; kemenkes No. 582/MEN-KES/SK/Vl/Tahun 1997; kemenkes No. 582/MEN-KES/SK/Vl/Tahun 2003; Perda Kab Boalemo No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Boalemo No. 5 Tahun 2016; Perda Kab Boalemo No. 1 Tahun 2020; Perda Kab Boalemo No. 6 Tahun 2011; Perda Kab Boalemo No. 2 Tahun 2019; Perbup Boalemo No. 26 Tahun 2020.
Dalam Peratuan ini diatur tentang Pengelolaan Pendapatan Atas Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah DR.Ir. Iwan bokings Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang pengelolaan pendapatan atas tarif retribusi pelayanan kesehatan, pemanfaatan pendapatan atas tarif retribusi pelayanan kesehatan, penyusunan struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan, mekanisme struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan, besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2020
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH - PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2020/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien, efektif, terarah dan berkesinambungan perlu disusun perencanaan tahunan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung 24 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan perencanaan pembinaan dan pengawasan, tindak lanjut pengawasan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Videotron Untuk Informasi dan Layanan Iklan/ Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi pelayanan dan pembangunan serta informasi lainnya kepada masyarakat melalui media videotron milik Pemerintah Daerah;
bahwa pemasangan dan penayangan videotron berguna untuk informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan non pengembangan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Videotron Untuk Informasi dan Layanan Iklan/Reklame.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 3 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 2 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Objek dan Subjek Pemanfaat Reklame Videotron, Persyaratan Tayang, Besaran Harga Sewa Penayangan, Tim Videotron, Prosedur Sewa Spot Videotron, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Umum Daerah Nyi Ageng Serang pada Dinas
Kesehatan;
b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Ketentuan Pasal 36
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2017
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Nyi
Ageng Serang, perlu ditinjau untuk disesuaikan;
Dinas Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati
yang baru;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
971/PERMENKES/PER/XI/2009 ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/
PEM/IV/2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/Menkes/SK/VI/2002 ;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
631/Menkes/SK/IV/2005 ;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Maksud Dan tujuan, Ruang Lingkup, Tata Kelola, Tata Kerja dan Rapat-rapat, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2020.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pola
Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang
Jumlah Halaman: 47 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
