Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 terjadi perubahan Alokasi Dana Desa dan Bgian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perda Landak No.6 Tahun 2020, Perbup No.56 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PERUBAHAN Lampiran ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA STIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
500);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2021;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor l);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018
Nomor 7);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAB IV
APB Desa
BAB V
PENGELOLAAN
BAB VI
PELAKSANAAN APB Desa
BAB Vll
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII
SANKSI
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
133 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN `DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan merupakanbagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan serta mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.26 tahun 2007; UU no.25 tahun 2009; UU no.28 tahun 2009; UU no.1 tahun 2011; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.9 tahun 1987; PP no.64 tahun 2016; PP no.14 tahun 2016; PP no.18 tahun 2016; PP no.12 tahun 2017; PP no.12 tahun 2019; PP no.27 tahun 2014; Permendagri no.13 tahun 2006; Permendagri no.9 tahun 2009; Permendagri no.80 tahun 2015; Perda no.11 tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Prinsip dan Asas; Penyediaan Prasarana, Sarama dan Utilitas Perumahan; Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Tim Verifikasi; Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas; Pencatatan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Telah Siderahkan Kepada Pemerintah Daerah; Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Wewenang; Peran Serta Masyarakat; Jenis dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Pembiayaan; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
23 halaman peraturan dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - URAIAN TUGAS JABATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD 2020/ No. 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Perbup No 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Banjarnegara, perlu disusun Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan bencana Daerah Kab Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Penangulanngan Bencana Daerah Kab Banjarnegara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 24 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 46 Tahun 2008; Perka BNPB No 3 Tahun 2008; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kab Banjarnegara No 2 Tahun 2016; Perbup Banjarnegara No 1 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas dan jabatan yang tertuang dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan;
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan; meliputi ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; tugas dan fungsi; tata kerja;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Supati ini mulai berlaku :
a. Peraturan Supati Lamongan Nomor 77 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpusatakaan
Daerah Kabupaten Lamongan (Serita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 77);
b. Peraturan Supati Lamongan Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan
Daerah Kabupaten Lamongan (Serita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 78),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur terkait pembentuka Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang meningkatan disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan danpengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penerepan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai upaya Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era baru.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembantukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 3273);
3. undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Cororna Virus Disease 2019 ( Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 46).
Ketentuan Umum, Pelaksanaan, Pembinaan Pengawasan Dan Penegakan, Sanksi, Sosialisi Dan Partisipasi, Pendanaan,Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tabun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tabun 2000; PP Nomor 9 Tabun 2003; PP Nomor 79 Tabun 2005; PP Nomor 18 Tabun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala diubah yaitu Ketentuan pada Pasal 16 ayat (3) ditambah 1 (satu) seksi sehingga
berbunyi sebagai berikut : Seksi pada Bidang Pelayanan Kesehatan ditambah, menjadi : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN; c. Seksi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan. Ketentuan pada Pasal18 ditambah 1 (satu) seksi yaitu terkait tugas dan uraian tugas Seksi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2020
pengelolaan - pemanfataan - dana - non - kapitasi - serta - biaya - lainnya - jaminan - kesehatan - nasional - pada - pusat - kesehatan - masyarakat - serta - jaringannya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD 2020/No.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Serta Biaya Lainnya Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Serta Jaringannya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dengan adanta Dana Non Kapitasi Jamiann Kesehatan Nasional maka perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Pemanfataan Dana Non Kapitasi serta Biaya Lainnyqa, Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; Perpres No. 82 Tahun 2018; Perpres No. 32 Tahun 2014; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkes No. 4 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmaklaya No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan Tarif Non Kapitasi JKN, Tata Cara Pengelolaan Dan Pemanfataan, Pengaturan Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi JKN, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Daerah Kepada Pedagang Pasar Tradisional Melalui Dana Insentif Daerah Tambahan periode Ketiga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
