Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2011

Menemukan 8.968 peraturan dalam 0,044 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011

Download file:

Perbup 2011 - 10.pdf

PEDOMAN-PENATAUSAHAAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Tahun 2011/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pendapntan dan belanja daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Bupatl Rembang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undanq-Undanp Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - unciang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran I\Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuanqan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran I\Jegara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Peirubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenlang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kin'erja lnvestasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Preslden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun -2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Rem bang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 9); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 41 )

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2011.
Peraturan yang Dicabut/Diubah adalah: Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 41 )
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011

Download file:

PerBup-Sangihe-10-Tahun-2...ubahan-APBD-2011.pdf

Perbup No. 10 Tahun 2011.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2011

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERBUP 10 TAHUN 2011.pdf

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN- KEBIJAKAN PENGAWASAN

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2011/No.10 Seri E Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2011

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan efektif dan efesien, perlu disusun kebijakan atas pengawasan tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2011 dan uraiannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2011.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah

Abstrak

Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NO.10 TAHUN 2011 ocr.pdf

pedoman-pendidikan

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2011/NO.10, TBD No.10, LL KAB. KUBU RAYA: 20 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar yang bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, PP No.19 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.47 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.9 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: perubahan atas 3 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2011.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 16 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN TIM PEMBERI PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Sanggau No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil
PERBUP Kab. Sanggau No. 45 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERI PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Download file:

Perbup 10 2011_01.pdf

KEPEGAWAIAN-ADMINISTRASI

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2011/NO.10, TBD No.10, LL KAB SANGGAU : 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PEMBERI PERTIMBANGAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya penegakan hukum dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau menuju Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta berkemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu menetapkan kembali pembentukan Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Sanggau tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.43 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2004, PP No.53 Tahun 2010, Permendagri No.5 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tata Cara Kerja, Pembiayaan, dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 5 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2011

Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup no 10 2011 ttg Pen...lai Sewa Reklame.pdf

PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2011/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penetapan Hasi. Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
1. Undang-Undang Nemer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tcntang Pengadilan Pajak (Lemharan Negara Pepublik Indonesia Tahun 2000 . Nornor 81, Turnbahan Lem buran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3689); 3. Undarig-Undang Nornor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupateri Luwi, Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 4270); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon-.sia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nor.ior Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daer ah dan Petribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 180, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Perncrintahan Dacrah Provinsj, clan P emerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 10. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4741); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pajak Rcklamc (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupatc.i Luwu Tirn ur Nomor 35).
Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENEThPAN HASIL PERHITUNGAN N!LA� SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETEHTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah .ni yang dimaksud der.gan : 1. Daerah adalah Kabupate n Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Pajak Reklame adalah pajak atas pcnycleriggaran reklarne. 7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, memprornosikan, atau menarik perhatian umurn terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum. 2 8. Nilai sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu nilai strategis lokasi, ukuran/ satuan media reklame, jangka waktu, dan harga satuan reklame. 9. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disebut NSL, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lckasi penyelenggaraan reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu indeks kawasan, indeks sudut pandang, indeks kelas jalan, dan indeks ketinggian. - 10. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, plastik, fiber glas, aluminium, kaca, batu, tembok, Jogam atau bahan lain yaru; scjcn is. d ipu sn ru; p.icl.i tcrnpat yang dis ·cliakan (bercliri se ndiri] utu u digunt.ung, d il cm pcl utuu dibuat pudu bangurian tcmbok, clinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 11. Reklame Kain adalah reklame ?ang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan Jain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-urnbul, giant banner, bendera, flag chain, brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan. 12. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang beroentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diternpelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum. 13. Reklame Sclebaran adalah reklarne yang berbentuk lernbaran lepas, diselenggarakan dengan cara discbarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain. 14. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditemoatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ ctidorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tidak. 15. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 6. Reklame Apung adalah rekiarne yang disclenggarakan diatas permukaan air dengan menggunakan alat atau bahan yang terapung. 17. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dan/ a tau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun. 18. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan.dipancarkan dan/ atau diperagakan pada layar atau benda lain. 19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. BAB II NILAI PALTAK REKLAME Pasal 2 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen). (3) Dasar pengenaan pajak se bagaimuria dirnaksud pada ayat (1) adalah Nilai Scwa Rcklamc. BAB Ill NI LAI SEWA REKLAME Pasal3 (1) Nilai sewa reklame sebagaimana diinaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : NSR = Nilai Strategis Lokasi x Ukuran/Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame. (2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) di tentukan dengan faktor sebagai berikul : a. Guria Lahan (Kawasnn); b. Sudut Pandang; c. Kelas Jalan/ Le bar Jalan; dan d. Ketinggian. (3) Nilai Strategis Lckasi dihitung dengan rumus sebagai berikut : NSL = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan + Nilai Ketinggian. (4) Perhitungan indeks Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : INDEKS NILA! KAWASAN NO KAWASAN SKOR INDEKS 1. Kawasan Hiiau dan Taman Kota 10 4.0 2. Kawasan Perdazanaan 9 3.6 3. Kawasan Pemukiman 8 3.2 4. Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran 7 2.8 5. .r.:..:, 2.0 6. Kawasan Pendidikan 4 1.6 7. Kawasan Kesehatan 3 1.2 8. Kawasan Industri 2 0.8 9. Kawasan Lain-lain 1 0.4 '. INDEKS NlLAI SUDUT PANDANG NO SUDUT PANDANG • SKOR INDEKS 1. Persimpangan 5 10 3.0 2.4 8 2. Persimpangan 4 3. ... Persimpangan 3 () 1.8 4. Jalan 2 a.rah 4 1.2 5. Jalan 1 a.rah 2 0.6 INDEKS NILAI KELAS JALAN - NO KELAS JALAN/LEBAR JALAN SKOR INDEKS (METER) 1. Di atas 26.5 M 10 3.0 - 8. 5.5 M s.d. 8 M 3 0.9 ·- 9. 2.5 M s.d. 5 M 2 0.6 I 10. OM s.d. 2 M - 1 0.3 INDEKS NILA! KETINGGIAN NO KETINGGIAN (ME'I ER) I SKOR INDEKS 1. OM s.d. 5 M 10 2.0 2. 5.5 M s.d. 10 �I 8 1.6 3. 10.5 M s.d. 15 M 6 1.2 4. 15.5 M s.d. 20 M 4 0.8 5. Di atas 20 M 2 0.4 (5) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu/Frekuensi, dan Harga Satuan Reklarne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: - Sedang; - Mewah. b. Midi Billboard (s.d.6M2) 1 Tahun M2 150.000,- c. Billboard (di alas 6M2) 1 Tahun lvF 200.000,- d. Megatron; 1 Tahun M2 250.000,- e. Videotron; 1 Tahun M2 250.000,- f. Dinamic wall; 1 Tahun M' 250.000,- g. Bando; 1 Tahun M2 200.000,- h. Tinplate; 1 Tahun M2 100.000,- l. Shop sign 1 Tahun M2 100.000,- j. Neon Sign/Box. 1 Tahun .. M2 150.000,- 2. Reklamc l<Rin/Pbstik/Mikn: u. Span du k; l I lari M" 2.500,- b. Umbul-urnbu l; I Hari M2 2.500,- c. Baliga. 1 Hari M2 3.000,- 3. Reklame Selebaran 1 Kali Per 100 Lembar 25.000,- 4. Reklame Melekat 1 Kali Per 100 Lembar 25.000,- 5. Reklame berjalan l Tahun M� 50.000,- 6. Reklame Udara 1 Bulan Per Buah 100.000,- 7. Reklame Suara l Hari Per Buah 3.000,- 8. Reklame Peragaan l Hari Per Buah 3.000,- o Reklame Film/Slide l Hari Per Buah 3.000,- - �---· ----- - BAB I\.' KETENTU A['; PENuTUP Pasal4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENEThPAN HASIL PERHITUNGAN N!LA� SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETEHTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah .ni yang dimaksud der.gan : 1. Daerah adalah Kabupate n Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Pajak Reklame adalah pajak atas pcnycleriggaran reklarne. 7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, memprornosikan, atau menarik perhatian umurn terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum. 2 8. Nilai sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu nilai strategis lokasi, ukuran/ satuan media reklame, jangka waktu, dan harga satuan reklame. 9. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disebut NSL, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lckasi penyelenggaraan reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu indeks kawasan, indeks sudut pandang, indeks kelas jalan, dan indeks ketinggian. - 10. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, plastik, fiber glas, aluminium, kaca, batu, tembok, Jogam atau bahan lain yaru; scjcn is. d ipu sn ru; p.icl.i tcrnpat yang dis ·cliakan (bercliri se ndiri] utu u digunt.ung, d il cm pcl utuu dibuat pudu bangurian tcmbok, clinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 11. Reklame Kain adalah reklame ?ang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan Jain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-urnbul, giant banner, bendera, flag chain, brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan. 12. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang beroentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diternpelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum. 13. Reklame Sclebaran adalah reklarne yang berbentuk lernbaran lepas, diselenggarakan dengan cara discbarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain. 14. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditemoatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ ctidorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tidak. 15. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 6. Reklame Apung adalah rekiarne yang disclenggarakan diatas permukaan air dengan menggunakan alat atau bahan yang terapung. 17. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dan/ a tau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun. 18. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan.dipancarkan dan/ atau diperagakan pada layar atau benda lain. 19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. BAB II NILAI PALTAK REKLAME Pasal 2 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen). (3) Dasar pengenaan pajak se bagaimuria dirnaksud pada ayat (1) adalah Nilai Scwa Rcklamc. BAB Ill NI LAI SEWA REKLAME Pasal3 (1) Nilai sewa reklame sebagaimana diinaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : NSR = Nilai Strategis Lokasi x Ukuran/Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame. (2) Nilai Strategis Lokasi sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) di tentukan dengan faktor sebagai berikul : a. Guria Lahan (Kawasnn); b. Sudut Pandang; c. Kelas Jalan/ Le bar Jalan; dan d. Ketinggian. (3) Nilai Strategis Lckasi dihitung dengan rumus sebagai berikut : NSL = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan + Nilai Ketinggian. (4) Perhitungan indeks Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : INDEKS NILA! KAWASAN NO KAWASAN SKOR INDEKS 1. Kawasan Hiiau dan Taman Kota 10 4.0 2. Kawasan Perdazanaan 9 3.6 3. Kawasan Pemukiman 8 3.2 4. Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran 7 2.8 5. .r.:..:, 2.0 6. Kawasan Pendidikan 4 1.6 7. Kawasan Kesehatan 3 1.2 8. Kawasan Industri 2 0.8 9. Kawasan Lain-lain 1 0.4 '. INDEKS NlLAI SUDUT PANDANG NO SUDUT PANDANG • SKOR INDEKS 1. Persimpangan 5 10 3.0 2.4 8 2. Persimpangan 4 3. ... Persimpangan 3 () 1.8 4. Jalan 2 a.rah 4 1.2 5. Jalan 1 a.rah 2 0.6 INDEKS NILAI KELAS JALAN - NO KELAS JALAN/LEBAR JALAN SKOR INDEKS (METER) 1. Di atas 26.5 M 10 3.0 - 8. 5.5 M s.d. 8 M 3 0.9 ·- 9. 2.5 M s.d. 5 M 2 0.6 I 10. OM s.d. 2 M - 1 0.3 INDEKS NILA! KETINGGIAN NO KETINGGIAN (ME'I ER) I SKOR INDEKS 1. OM s.d. 5 M 10 2.0 2. 5.5 M s.d. 10 �I 8 1.6 3. 10.5 M s.d. 15 M 6 1.2 4. 15.5 M s.d. 20 M 4 0.8 5. Di atas 20 M 2 0.4 (5) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu/Frekuensi, dan Harga Satuan Reklarne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: - Sedang; - Mewah. b. Midi Billboard (s.d.6M2) 1 Tahun M2 150.000,- c. Billboard (di alas 6M2) 1 Tahun lvF 200.000,- d. Megatron; 1 Tahun M2 250.000,- e. Videotron; 1 Tahun M2 250.000,- f. Dinamic wall; 1 Tahun M' 250.000,- g. Bando; 1 Tahun M2 200.000,- h. Tinplate; 1 Tahun M2 100.000,- l. Shop sign 1 Tahun M2 100.000,- j. Neon Sign/Box. 1 Tahun .. M2 150.000,- 2. Reklamc l<Rin/Pbstik/Mikn: u. Span du k; l I lari M" 2.500,- b. Umbul-urnbu l; I Hari M2 2.500,- c. Baliga. 1 Hari M2 3.000,- 3. Reklame Selebaran 1 Kali Per 100 Lembar 25.000,- 4. Reklame Melekat 1 Kali Per 100 Lembar 25.000,- 5. Reklame berjalan l Tahun M� 50.000,- 6. Reklame Udara 1 Bulan Per Buah 100.000,- 7. Reklame Suara l Hari Per Buah 3.000,- 8. Reklame Peragaan l Hari Per Buah 3.000,- o Reklame Film/Slide l Hari Per Buah 3.000,- - �---· ----- - BAB I\.' KETENTU A['; PENuTUP Pasal4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air Di Kabupaten Sukoharjo

Abstrak

Lingkungan Hidup Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2009

Download file:

10 2011.pdf

PEMBUANGAN AIR LIMBAH - PEDOMAN PEMBERIAN IZIN

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2011/No. 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air Di Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2001; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang izin pembuangan air limbah, tata cara permohonan izin, proses penyelesaian perizinan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2011.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2009 dicabut.
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II

Abstrak

Download file:

perbup 10 2011.docx

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Besaran Ganti Rugi atas Tanaman pada Tanah Yang Terkena Pembebasan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Kebumen

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

Perbup Kab Kebumen Tahun 2011 No 10_ocr.pdf

Ganti Rugi Atas Tanaman

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2011/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Ganti Rugi atas Tanaman pada Tanah Yang Terkena Pembebasan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian ganti rugi atas tanaman pada tanah yang terkena pembebasan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur besaran ganti rugi ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Ganti Rugi atas Tanaman pada Tanah yang Terkena Pembebasan untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang omor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 1 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Besaran Ganti Rugi Atas Tanaman Pada Tanah Yang Terkena Pembebasa Untuk Pelaksanaan Pembanguna Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Kebumen. Besaran ganti rugi atas tanaman pada tanah yang terkena pembebasan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2011.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 10...upoksi Satpol PP.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2011

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT