PEDOMAN BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil (Remuneration) Dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) Untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun dan menetapkan pedoman besaran biaya langsung personil (remuneration) dan biaya langsung non personil (direct reimbursable cost) agar penggunaan jasa konsultansi dapat lebih efisien dan efektif.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 29 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010, Permen PU No. 45/PRT/M/2007, Permen PU No. 43/PRT/M/2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Petunjuk Penyusunan Biaya Langsung Personil Dan Biaya Langsung Non Personil, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2012.
12 halaman, 6 halaman lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu adanya rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; sehubungan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali
UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 74 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP NO 19 Tahun 2008
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2012.
Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 25)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri No. 40 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Perubahan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasl Masyarakat Tahun Anggaran 2012.
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2012;
Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat yang mengalami perubahan pada Pasal 13 dan Pasal 15
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2012.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
rangka pembangunan daerah perlu dilakukan secara lebih
terarah dan terpadu, agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya
bagi kepentingan masyarakat dan bangsa; bahwa Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas
utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian,
pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak
yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang
bersifat non struktural; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
dalam rangka mendukung perumusan prioritas dan berbagai
aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi perlu membentuk Dewan Riset
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan dan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kegiatan, organisasi, pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2012.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal
Tahun 2009-2014, perlu menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan walikota ini mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2012.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 40 Tahun 2012
PENETAPAN BATAS WAKTU - PENERBITAN SURAT PENGESAHAN - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN - PEMBERIAN SANKSI KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2012/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BATAS WAKTU PENERBITAN SURAT PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN DAN PEMBERIAN SANKSI KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 220 ayat (10) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Penetapan Batas Waktu Penerbitan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Sanksi Keterlambatan dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011.
PERBUP ini mengatur mengenai Penetapan Batas Waktu Peneribitan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Pemberian Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban; Meliputi Tugas dan Kewajiban; Batas Waktu; Sanksi Keterlambatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2012.
10 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
