Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Provincial/Kabupaten Road Management System dalam Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Jalan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,
efektivitas penyelenggaraan jalan perlu adanya
perencanaan, pemrograman dan penganggaran
jalan; bahwa dalam rangka perencanaan,
pemrograman dan penganggaran jalan di
Kabupaten Wonosobo, perlu melaksanakan
Provincial/Kabupaten Road Management
System; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Provincial/Kabupaten Road
Management System dalam Perencanaan,
Pemrograman dan Penganggaran Jalan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Provincial/Kabupaten Road Management System
Bab III Provincial/Kabupaten Road Management System
Bab IV Sumber Daya Manusia
Bab V Pendanaan
Bab VI Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 50 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Lalu Lintas, Jalan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL PENUMPANG PADA JARINGAN TRAYEK DI KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diberlakukannya kebijakan pemerintah tanggal 03 September 2022 tentang kenaikan harga bahan bakar minyak, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, Pedesaan dan Perbatasan Dengan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum Pada Jaringan Trayek di Kabupaten Magetan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
b. bahwa penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung atas dasar biaya operasional kendaraan angkutan penumpang umum, kondisi topografi, tingkat pelayanan dan tingkat kemauan masyarakat untuk membayar yang besarannya telah dimusyawarahkan bersama pihak-pihak terkait;
c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dan melaksanakan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang Pada Jaringan Trayek Di Kabupaten Magetan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002;
Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 15 Tahun 2019;
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.687/AJ.206/DRJD/2002.
Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang pada jaringan trayek di Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2025
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan
daerah yang baik, keuangan yang inklusif, dan
perekonomian daerah yang kuat diperlukan digitalisasi
daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah
daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan
daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai
yang berbasis digital;
b. bahwa guna percepatan dan perluasan digitalisasi daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan
untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik,
sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam
sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan
daerah dan kesehatan fiskal daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk
memberikan acuan bagi unit kerja dan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam
menyelenggarakan percepatan dan perluasan digitalisasi
daerah, perlu menyusun Peta Jalan Elektronifikasi
Transaksi pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022-
2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan, ruang lingkup dan peta jalan ETPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2022.
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pengelolaan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam peningkatkan pelayanan dan pembinaan pengelolaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih, perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang terkelola dengan baik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengelolaan .Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri (SIPOLANGIRI)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan termasuk monitoring serta evaluasi yang berkaitan dengan Pengelolaan .Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2022 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 30 Tahun 2021; Kemenhub No. 65 Tahun 1993; Kemenhub No. 66 Tahun 1993; Kemenhub No. 22/HK.105/DRJD/96; Permenhub No. 13 Tahun 2014; Permenhub No. 34 Tahun 2014; Permenhub No. 96 Tahun 2015; Perda No. 4 Tahun 2018
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Bab III Juru Parkir dan Pengawas Juru Parkir Bab IV Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bab V Ketentuan Peralihan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kendaraan Bermotor dan Alat Berat yang Beroperasi di Wilayah Halmahera Tengah
ABSTRAK:
Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan dengan melibatkan semua stakeholder dan pelaku dunia usaha dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif semua pelaku ekonomi dalam melaksanakan kewajiban terhadap daerah; Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan efektivitas penyelenggaraan Pajak Daerah dipandang perlu untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang ada di Daerah ; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011 Nomor 2)
Peraturan Bupati tentang Kendaraan Bermotor dan Alat Berat yang Beroperasi di Wilayah Halmahera Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 34 Tahun 2022
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Lalu Lintas, Jalan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 34/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH TAHUN 2022-2027
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 5 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tahun 2022-2027.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
RAK LLAJ Daerah ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun untuk jangka waktu Tahun 2022-2027, yang memuat :
a. sasaran;
b. arah kebijakan strategis;
c. kebutuhan regulasi dan tatanan kelembagaan;
d. rencana aksi dan target kinerja;
e. rencana pendanaan.
RAK LLAJ Daerah disusun berdasarkan :
a. RUNK LLAJ;
b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
c. RAK LLAJ Provinsi;
d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
154 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Barang Pada Ruas Jalan Kabupaten
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang- perlu- dilakukan pengaturan lalu lintas angkutan barang pada ruas Jalan Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 93 Tahun 2021;
Peraturan ini terdiri atas 7 (tujuh) bab 12 (dua belas) Pasal diantaranya membahas tentang ; Ketentuan Umum; Lalu lintas Angkutan Barang; Pemasangan Perlengkapan Jalan; Dispensi Penggunaan Jalan; Kewajiban dan Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
Lamp III
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, adil,
makmur, can sejahtera, serta menjunjung tinggi hak
dan kewajiban warga negara, perlu menempatkan
anaJisis dampak lalu lintas sebagai salah satu
perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya
peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan
sosial; bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan,
keselarnatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di
Kabupaten Pemalang, perlu adanya penanganan
dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari kegiatan
pembangunan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas,
untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak
laJu lintas bahwa pengembang atau pembangun harus
menyarnpaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada
Bupati, untuk jalan Kabupaten dan jalan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun
2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusunan Andalalin
Bab III Penilaian Hasil Andalalin
Bab IV Pengawas Andalalin
Bab V Sanksi Administratif
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Dasar Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan Angkutan Penumpang umum Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang mempengaruhi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dengan mempertimbangkan Kesinambungan usaha angkutan jalan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa perlu penetapan Tarif; bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2022 tentang PenyesuaianTarif Dasar Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dapat menetapkan Tarif Jarak dengan mempedomani Tarif Dasar yang telah ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Dasar Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2022.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Ketentuan Tarif; III. Kewajiban dan Larangan; IV. Sanksi; V. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; VI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
5 halaman; 2 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
