Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.874 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2019

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permendag No. 71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN)
Permendag No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia

Mengubah :

Permendag No. 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia

Download :
Permendag No. 59 Tahun 2019.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar dan Pelayanan Purna Jual

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Mengubah :

Permendag No. 118/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, Dan Pelayanan Purna Jual

Download :
Permendag Nomor 59 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 59 Tahun 2016

Tata Cara Pendapatan Kapal Dan Galangan Serta Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Di Kabupaten Tangerang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perbup 59 - 2016 Kapal.pdf

Abstrak

Tata-cara-pendataan-kapal-dan-galangan-kapal-serta-penerbitan-surat-tanda-kebangsaan-kapal

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.016/N0.59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendapatan Kapal Dan Galangan Serta Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Di Kabupaten Tangerang

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memperoleh data Kapal dan Galangan yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi yang mendukung pengembangan sistem informasi dan untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan pendataan Kapal dan Galangan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta sebagai tindaklanjut pendataan, dalam hal terdapat kapal yang belum terdaftar dan berlayar maka harus memiliki Surat Tanda Kebangsaan, maka perlu diatur pedoman mengenai tata cara penerbitan surat tanda kebangsaan kapal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 51 Tahun 2002; PP No 61 Tahun 2009; PP No 20 Tahun 2010; PerMen Perhubungan No PM 13 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Pendataan; 3. Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal; 4. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pas Kecil; 5. Tanda Pas Kecil; 6. Masa Berlaku Pas kecil; 7. Pembinaan Dan Pengawasan; 8. Sanksi Administratif; 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
8 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 59 Tahun 2020

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BATAM

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
2020perwako059.pdf

Abstrak

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BATAM

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BD.2020/No.769

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BATAM

ABSTRAK:

Bahwa sehubung dengan pasal 2 ayat 5 huruf d dan huruf f serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 peraturan daerah kota batam nomor 1 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kota batam perlu menetapkan peraturan walikota
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.53 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; UU No.28 Tahun 2009; PP No.40 Tahun 1996; PP No.24 Tahun 1997; Perda No.1 Tahun 2011
Menetapkan Peraturan tentang sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
33 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2020

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 67 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 56 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag Nomor 60 Tahun 2020.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2018

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 72 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 56 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 60 Tahun 2018.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017

Pengawasan Tata Niaga Impor Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kesehatan

Download :
Permankes Nomor 60 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 60 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERGUB Prov. Sulawesi Tengah No. 89 Tahun 2016 tentang PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

Download :
PerGub Sulteng 2017_60.pdf

Abstrak

Pembagian alokasi sementara dana bagi hasil cukai tembakau

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 60, BD.2017/NO.593

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 provinsi penghasil Cukai dan Tembakau mendapatkan bagi hasil sebesar 2 % dari penerimaan negara cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alokasi perprovinsi dibagi berdasarkan pada variabel dan bobot realisasi penerimaan Cukai Hasil tembakau (58%), rata-rata produksi tembakau 38% dan IPM 4%; bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 termasuk Daerah penghasil cukai tembakau dan mendapatkan alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sejumlah Rp 7.692.369.000,- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 89 Tahun 2016 diubah sebagai berikut : (1) Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah; (2) Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 3 diubah; (3) Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); (4) Ketentuan Pasal 5 diubah; (5) Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A; (6) Ketentuan Pasal 6 diubah; (7) Ketentuan Pasal 7 diubah; (8) Ketentuan Pasal 8 diubah; (9) Lampiran diubah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 89 Tahun 2016
9 halaman.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2020

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 66 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag Nomor 61 Tahun 2020.PDF

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Kepelabuhan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
PP No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

Mencabut :

PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan

Download :
PP_No_61_2009.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2009.