Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Layanan Informasi Publik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasai 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
b. bahwa untuk memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a dan b di atas, maka pertu menetapkan Peraturan 9
tentang Standar Layanan Informasi Publik.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 922);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peti ; ' Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah, r !
sebagaimana teiah diubah beberapa kati, terakhir dengar „ J i undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas U id r undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D a )r ! (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4437)
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan info t u Pubtik (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2008 Nomcr 6 Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4846)
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petayanan F't b (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2009 N o r u r Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 5038)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penj c i Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia T a r i r ! Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndones ^
4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dHrt Pengawasan Penyetenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembur; i Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tamb. h. i Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagi i Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Frc /i si dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repub ik tndonesia2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reo :b < tndonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang ' i
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia T i i Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndone i r
4741);
10.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 54 Tahun 2000 *
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daera i;
11. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 t * ^
Pedoman Pengetotaan Petayanan tnformasi dan Dokun c i
Lingkungan Kementrian Datam Negeri dan Pemerintahan Da- r f
12.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 t r a ^ Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat C ^ 1 Kabupaten Muna;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tem ang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Muna:
14 .Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 T. h! i 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis ! i Kabupaten Muna;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2007 ^
Pembentukan Organisasi Sekretariat Kecamatan dan Keturaha i
16.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2011 t r ? * Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Muna t h i 2011;
17.Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2011 tentang F e i Pengetotaan Petayanan tnformasi dan Dokumentasi di ^ i Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
18.Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2011 tentang Fe ic i Petaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BADAN PUBLIK
BAB III INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
BAB IV INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BAB V STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAB VI TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
BAB VII LAPORAN DAN EVALUASI
BAB VIII PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun merupakan penghargaan yang diberikan atas jasa dan pengabdiannya kepada Negara dan Pemerintah; bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, menyebutkan bahwa penghargaan dalam bentuk lain dapat pula diberikan oleh Pemerintah Daerah tempat dimana Pegawai Negeri Sipil mengabdi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pemberian Penghargaan
Bab IV Pembiayaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 38 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk pedoman dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Kelurahan Kabupaten Boyolali serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi
Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Boyolali dicabut.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menjamin dan meningkatkan keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan serta keselamatan penumpang.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Izin Trayek termasuk di dalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, sanksi administrasi, penagihan retribusi yang terutang, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengukuran, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2000 No. 4 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 38 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 27 Tahun 2008 tentang Imbangan dan Penggunaan Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 27 Tahun 2008 tentang Imbangan dan Penggunaan Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
