Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 38 Tahun 2011

Standar Layanan Informasi Publik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BADAN PUBLIK BAB III INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BAB IV INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAB V STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB VI TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN BAB VII LAPORAN DAN EVALUASI BAB VIII PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 38 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

23 Agustus 2011

Tanggal Pengundangan

23 Agustus 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2011 /No. 38, LL 47 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 420 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No.38 Tahun 2011 .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

STANDAR
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD. 2011 /No. 38, LL 47 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Standar Layanan Informasi Publik
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasai 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. bahwa untuk memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a dan b di atas, maka pertu menetapkan Peraturan 9 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 922); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peti ; ' Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah, r ! sebagaimana teiah diubah beberapa kati, terakhir dengar „ J i undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas U id r undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D a )r ! (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4437) 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan info t u Pubtik (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2008 Nomcr 6 Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4846) 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petayanan F't b (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2009 N o r u r Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 5038) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penj c i Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia T a r i r ! Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndones ^ 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dHrt Pengawasan Penyetenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembur; i Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tamb. h. i Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagi i Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Frc /i si dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repub ik tndonesia2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reo :b < tndonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang ' i Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia T i i Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndone i r 4741); 10.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 54 Tahun 2000 * Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daera i; 11. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 t * ^ Pedoman Pengetotaan Petayanan tnformasi dan Dokun c i Lingkungan Kementrian Datam Negeri dan Pemerintahan Da- r f 12.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 t r a ^ Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat C ^ 1 Kabupaten Muna; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tem ang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Muna: 14 .Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 T. h! i 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis ! i Kabupaten Muna; 15.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2007 ^ Pembentukan Organisasi Sekretariat Kecamatan dan Keturaha i 16.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2011 t r ? * Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Muna t h i 2011; 17.Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2011 tentang F e i Pengetotaan Petayanan tnformasi dan Dokumentasi di ^ i Pemerintah Daerah Kabupaten Muna; 18.Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2011 tentang Fe ic i Petaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BADAN PUBLIK BAB III INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BAB IV INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAB V STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB VI TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN BAB VII LAPORAN DAN EVALUASI BAB VIII PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 47

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521