Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pemalang No. 110 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah yang berasal dari pemanfaatan kios/ petak toko
dilingkungan Pasar Beras Kabupaten Pemalang, maka
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012
lentang Pedornan Teknis Penyewaan Barang Milik
Daerah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tenlang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 ten tang Pedoman
Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pcmeri ntah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Merucri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan huruf f pada Pasal ayat (1), penambahan huruf e dan huruf f pada Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2015.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 diubah.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2016
KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN - jamkesmas - PEDOMAN PELAKSANAAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2016/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua
atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Temanggung Di Kabupaten Temanggung sudah
tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program
Jaminan Kesehatan Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Negara Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, persyaratan penerima bantuan, besaran bantuan, paket manfaat pelayanan kesehatan, pelayanan yang dibatasi bagi penerima JKT, pelayanan yang tidak dijamin, tata laksana kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2014 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 20 Tahun 2018
STANDAR BIAYA KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2018/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu
menetapkan Standar Biaya Khusus bagi Inspektorat Daerah
Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018
b. Standar Biaya Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2018 menampung Rincian Anggaran
Belanja yang memuat komponen-komponen biaya kegiatan
secara jelas yang digunakan khusus bagi Inspektorat
Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 untuk
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Luwu tentang Standar Biaya Khusus lnspektorat
Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
• 2
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bah.an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
3
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 86/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017
ten tang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2018.
NOMOR 20 TAHUN 2018
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (covid 19)
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya COVID 19.
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Ttahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dalam menyusun anggaran. Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam mewabahnya COVID 19 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan ineks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah dalam penanganan mewabahnya virus corona.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
5
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 20 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2020
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Sanggau No. 15 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 20 Tahun 2019, PP No 12 Tahun 2017, PP No 17 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, Pemendagri No 13 Tahun 2006, Pemendagri No 86 Tahun 2017, Pemendagri No 130 Tahun 2018, Pemendagri No 33 Tahun 2019, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah No 8 Tahun 2018, Perbup No 76 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kegiatan; Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
Penjelasan sebanyak 10 (sepuluh) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan
transparansi penyelenggaraan pengujian kendaraan
bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut perlu dibuatkan Standar
Opersaional Prosedur;
bahwa unduk dapat memberikan pelayanan yang
prima dan profesional perlu disusun Peraturan
Bupati tentang Standar Opersaional Prosedur
Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan pada Unit
Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8
Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133
Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Jenis Pelayanan Dan Kelengkapan Persyaratan Untuk Mendapatkan Pelayanan;
3. Gambaran Umum Pelayanan dan Pengembangan Teknologi Informasi;
4. Standar Operasional Prosedur;
5. Evaluasi dan Pelaporan;
6. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
