PENERAPAN – DISIPLIN – DAN – PENEGAKAN – HUKUM – PROTOKOL – KESEHATAN – SEBAGAI – UPAYA – PENCEGAHAN – DAN – PENGENDALIAN – CORONA – VIRUS – DISEASE – 2019 – DI KABUPATEN – NIAS – BARAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, dan Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Nias Barat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/328/2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020, lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN, PELAKSANAAN (Subjek Pengaturan, Kewajiban, Tempat dan Fasilitas Umum), MONITORING DAN EVALUASI STRATEGI, SANKSI, SOSIALISASI DAN PARTISIPASI, PENDANAAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 39 Tahun 2016
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin maka dibuat Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi kelompok masyarakat miskin dan dalam mengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah harus memenuhi prinsip tidak bersifat komersial, pelayanan yang komprehensif, portabilitas, kendali biaya, kendali mutu, efisien, efektif, transparan dan akuntabel
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002;Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016
Menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
PERBUP Kab. Bojonegoro No. 60 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Bojonegoro
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Arifin Achmad pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah. diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 11 (sebelas) Bab dan 59 (lima puluh sembilan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Satuan Pemeriksaan Internal, Komite, Instalasi, Kelompok Staf Medis, Kelompok Staf Keperawatan, Dan Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain; Tata Kelola; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2015 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga Puskesmas dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjadi pelopor pembangunan berwawasan kesehatan; bahwa pelayanan kesehatan oleh Puskesmas bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan jasa publik (public goods) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga dipandang perlu untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Puskesmas di wilayah Kabupaten Demak dan sebagai dasar hukum penerapan PPK-BLUD tersebut perlu disusun Pola Tata Kelola BLUD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Nama, Logo dan Alamat
Bab IV Visi, Misi dan Motto Puskesmas
Bab V Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah
Bab VI Dewan Pengawas
Bab VII Prinsip Tata Kelola BLUD Puskesmas
Bab VIII Struktur Organisasi
Bab X Kebijakan Dasar BLUD Puskesmas
Bab XI Tim Mutu Pelayanan
Bab XII Satuan Pengawas Internal
Bab XIII Komite Kesehatan Kecamatan
Bab XIV Tata Kerja
Bab XV Tarif Pelayanan
Bab XVI Pendapatan dan Biaya BLUD
Bab XVII Perencanaan dan Penganggaran
Bab XVIII Pelaksanaan Anggaran
Bab XIX Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab XX Pembinaan dan Pengawasan
Bab XXI Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab XXII Standar Pelayanan Minimal
Bab XXIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
35 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 39 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN TINGKAT DASAR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa berdasarkan pasal Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/ Menkes/ SK/II1/2003 tentang Laboratorium Kesehatan menyebutkan penyelenggaraan laboratorium kesehatan pemerintah baik sebagai unit pelaksana teknis pusat atau unit pelaksana teknis daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. UU No. 38 Tahun 2003
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. UU No. 11 Tahun 2020
4. PP No. 18 Tahun 2016
5. Permendagri No. 87 Tahun 2021
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pasaman Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2020
PERGESERAN/PENYESUAIAN ANGGARAN BELANJA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020 - ALOKASI BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK UANG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2020/NO. 492, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 RSUD Masohi dan Pergeseran/Penyesuaian Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3945/ 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3772 /2020 tentang Daftar Penerima (LOKUS) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk pembelian Peralatan Kesehatan pada masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Bersumber dari BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020 setelah ditetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020. Anggaran Belanja Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020 setelah Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 mengalami pergeseran/penyesuaian untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai penganggaran belanja Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 20T9 (Covid-19) RSUD Masohi dan Pergeseran /Penyesuaian Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Alokasi Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 RSUD Masohi dan Pergeseran/Penyesuaian Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
Lampiran 9 Hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 39 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TARIF LAYANAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dengan semakin berkembangnya jenis layanan serta
adanya penyesuaian terhadap harga obat-obatan dan alat
kesehatan serta fluktuasi harga lainnya, perlu dilakukan
perubahan terhadap tarif layanan dan pemakaian kekayaan
daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan mencabut dan
menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Tarif
Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun
2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
peraturan ini mengenai tarif layanan dan pemakaian kekayaan daerah pada badan layanan umum daerah unit kerja dinas kesehatan provinsi Jatim. peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; prinsip dan kebijakan penetapan tarif ; tata cara pemungutan dan penagihan ; pemanfaatan pendapatan ; ketentuan penutup .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan
dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
