PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Oerasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
a. Bahwa dengan terjadinya beberapa perubahan kewenangan pengurusan perizinan dan non perizinan, maka berpengaruh kepada standar operasional prosedur pelayanan;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 25 Tahun 2007
4. UU No. 24 Tahun 2008
5. UU No. 25 Tahun 2009
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 65 Tahun 2005
8. PP No. 38 Tahun 2007
9. Perda No. 05 Tahun 2012
10. Perda No. 14 Tahun 2012
Pasal 2 :
(1) Maksud diterbitkan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah sebagai acuan teknis dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara efektif dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah.
(2) Tujuannya adalah agar tersedianya jaminan atau kepastian bagi penerima pelayanan perizinan serta tercapainya keseragaman pola dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(3) Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinanan terpadu adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau.
2. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemeriksaan Inspeksi Visual Dengan Asam Asetat (IVA) Dan Krioterapi Untuk IVA(+) Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa penyakit kanker leher rahim (ca serviks) merupakan salah satu penyakit keganasan yang terjadi pada leher rahim yang merupakan kanker terbanyak penyebab kematian pada perempuan di Indonesia sehingga memerluhkan intervensi yang memadai melalui pencegahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, PP No.58 Tahun 2014, Permenkes No.75 Tahun 2014, Perbup No.40 Tahun 2015, Perbup No.11 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Biaya Pemeriksaan Inspeksi Visual Dengan Asam Asetat (IVA) dan Krioterapi Untuk IVA(+); Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
7 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KEGAWATDARURATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR DI KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencegah kematian ibu dan bayi baru lahir
yang mengalami kegawatdaruratan, perlu upaya penyelamatan dengan
penataan pelaksanaan sistem rujukan disemua tatanan baik ditingkat
fasilitas kesehatan maupun masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten
Sidoarjo;
Mengingat : 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
193);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 741/MENKES/PER/III/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 001/MENKES/PER/II/2012
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 25 Tahun 2014 tentang Upaya
Kesehatan Anak;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan,
Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan
Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Sistem Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan.
peraturan ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan
pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir di
kabupaten sidoarjo
. Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, peningkatan kualitas pelayanan dan sistem rujukan, pelayana kesehatan masa hamil, bersalin, dan nifas, sistem rujukan, kewajiban pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan, informasi dan komunikasi, ketenagaan, partisipasi masyarakat, pencatatan dan pelaporan, sanksi administrasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
jumlah 15 halaman + lampiran 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perizinan Secara Online
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan, perlu menerapkan sistem pelayanan perizinan secara Online. Sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government perlu mengatur pelayanan perizinan secara Online.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003.
Tujuan Peraturan Bupati memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik, melindungi penanganan dokumen perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan izin dari penyalahgunaan sistem dan memberikan pedoman bagi pembangunan dan penerapan sistem perizinan Online.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.
8 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman dalam setiap pelaksana pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan perlu adanya uraian tugas yang jelas bagi pelaksana pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.20 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.7 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005;
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup; Tujuan; Penyelenggara PATEN; Pembiayaan dan Penerimaaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2016
STANDAR PELAYANAN MINIMAL LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan untuk mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat DI Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan baik dibidang perizinan maupun non perizinan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.20 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, Uu No.3 Tahun 2014, UU No.7 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005;
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan umum; maksud dan Tujuan; Pelimpahan Kewenangan; Pembinaan dan Pengawsan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 21 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
1. UU No. 24 Tahun 2008
2. UU No. 25 Tahun 2009
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 28 Tahun 2007
5. Permendagri No. 24 Tahun 2006
6. Permendagri No. 20 Tahun 2008
7. Perda No. 05 Tahun 2012
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 15 Tahun 2015
Pasal 1 :
(1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di bidang perizinan dan bidang non perizinan.
(2) Seluruh kewenangan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(3) Seluruh kewenangan bidang Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Portal Website Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan publikasi guna keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten sanggau, perlu optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi pemerintah kabupaten yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.52 tahun 2000, PP No.61 Tahun 2010, Kepres No.1 tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; website pemerintah kabupaten; konten website; perencanaan; pembangunan dan pengembangan; Pengendalian; Pengelola Website; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016.
8 Halaman, 4 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah) Dan Pelayanan Kesehatan Umum Pada Puskesmas Dan Jaringannya Di Kabupaten seradang bedagai
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
