RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2022
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 434
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2022
ABSTRAK:
Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RKPD TAHUN 2022
BAB III PELAKSANAAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24 Tahun 2022
optimalisasi-pelaksanaan-program jaminan sosial ketenagakerjaan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2022 /No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Instruk Presiden No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TImur berkewajiban mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dasar Hukum Peraturan adalah: UU No 7 Tahun 1981; UU No 13 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 11 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021; Instruk Presiden No 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan daerah; b. pembiayaan; c. pembinaan dan pengawasan. Diatur mengenai ketentuan umum, optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 24 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 63
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2025;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Ketentuan Peralihan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 24 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Kabupaten Jembrana Tahun 2014-2015
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
Yang Berkeadilan, terkait program percepatan
pencapaian target Millenium Development Goals
Kabupaten Jembrana Tahun 2014 sampai dengan
Tahun 2015, yang memuat arah kebijakan dan
strategi pencapaiannya;
b. bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan
pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di
Kabupaten Jembrana, maka perlu komitmen dan
dukungan dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan dukungan dari semua komponen
masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium
Development Goals Kabupaten Jembrana Tahun
2014-2015;
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012;
1.KETENTUAN UMUM; 2.RENCANA AKSI DAERAH MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS; 3.PEMANTAUAN DAN EVALUASI; 4.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014.
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 24 Tahun 2016
Kabupaten jayapura-PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL
ABSTRAK:
Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura memandang perlunya penetapan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Kabupaten Jayapura.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Khusus Provinsi Papua No. 3 Tahun 2008; Perda Khusus Provinsi Papua No. 10 Tahun 2014; Perda Khusus Kabupaten Jayapura No. 59 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini, diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum dari Peraturan Bupati tersebut, maksud dan tujuan dibentuknya peraturan, ruang lingkup pelaksanaan program pembangunan, rancangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat lokal, pembiayaan pelaksanaan program, pelatihan dan pendampingan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan partisipasi masyarakat, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan Peraturan Perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2016.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka stunting yang tinggi dapat menghambat
upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat
terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan
produktif; bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 42 Tahun 2013, Pemerintah Daerah melaksanakan
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan GIZI di Daerah
masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program
kerja yang disusun oleh Gugus Tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting
di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II sistematika Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024
Bab III Pemantauan dan Evaluasi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan maka perlu
dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor
11 Tahun 2015 tentang Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2016 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2015 Nomor 325), diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor
11 Tahun 2015 tentang Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2016 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2015 Nomor 325), diubah;
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2021
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022.
Mengingat : 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6); 23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11); 24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang PENDAHULUAN, GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, ERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 24 Tahun 2012
Pengesahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2013
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, LD.2012/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa Rencana kerja (Renja) SKPD Kabupaten
Balangan merupakan penjabaran dari tahun ke
tiga pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA)
SKPD Kabupaten Balangan tahun 2010-2015
serta mengakomodir aspirasi, usulan serta
kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha,
serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas SKPD
dalam pembangunan Daerah Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2013, perlu
menyusun Rencana kerja (renja) SKPD;
bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana kerja (renja) SKPD Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2013.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/ 2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
4 Tahun 2008; dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
6 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Rencana kerja (renja) SKPD Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2013, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2012.
6 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
