Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Banjar No. 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilakukan perjalanan dinas; bahwa perjalanan dinas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya program dan kegiatan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran secara lebih tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab; bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah, kepada Pejabat Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara maupun Tenaga Kontrak dan/atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah atau luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas, perlu diatur prosedur pelaksanaan perjalanan dinas dalam upaya tertib administrasi berdasarkan asas efesiensi dan efektivitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pedoman Pelaksanaan perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, berisi tentang: hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini, komponen biaya perjalanan dinas; aturan tentang perjalanan dinas; pengelompokan perjalanan dinas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penawaran Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Layanan Perizinan Dan Non Perizinan; Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan; Pelaksanaan, Pengawasan Dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan
publik terpadu dan terintegrasi dari seluruh jenis
pelayanan pada satu tempat;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik serta untuk menyelenggarakan pelayanan
publik yang terintegrasi dan terpadu, perlu diselenggarakan
Mal Pelayanan Publik.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; PermenPANRB No 23 Tahun 2017; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : MPP bertujuan menyelenggarakan Sistem Pelayanan
Terpadu yang :
a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan,
keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan;
b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan
kemudahan berusaha di Indonesia.
MPP dilaksanakan dengan prinsip :
a. keterpaduan;
b. berdaya guna;
c. koordinasi;
d. akuntabilitas;
e. aksesibilitas;
f. kenyamanan; dan
g. bebas dari pungutan liar.
Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan
non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta Pelayanan
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 69 Tahun 2020
PETA PENETAPAN BATAS DESA PELANGAN KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun
2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PELANGAN KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT , yang terdiri dari V Bab dan 7 Pasal, yaitu - Bab I Ketentuan Umum; - Bab II Ruang Lingkup; - Bab III Batas Desa Pelangan Kecamatan Sekotong - Bab IV Ketentuan Lain-lain - Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020.
Tidak Ada
Tidak Ada
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 69 Tahun 2020
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH - PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD 2020/ No. 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021,
maka dipandang perlu menyusun Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 88 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 beserta jadwal pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:
a. bahwa guna penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat
di Kabupaten Situbondo, Pemerintah Kabupaten
Situbondo telah melakukan peningkatan status
pelayanan kesehatan pada beberapa Puskesmas
Pembantu menjadi Puskesmas sebagai salah satu
fasilitas pelayanan tingkat pertama yang berperan
penting dalam meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat;
b. bahwa untuk lebih meningkatkan aksesibilitas,
pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan
kesehatan di Kabupaten Situbondo, maka Peraturan
Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Situbondo
sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Kesehatan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang Sistem Rujukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Perorangan.
Mengatur tentang pelaksanaan sistem rujukan
pelayanan kesehatan di Kabupaten Situbondo, dari pemberi rujukan
kepada penerima rujukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74.
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkeu No. 109/PMK.05/2007; Permenkes No. 21 Tahun 2016; Perda Kab Karanganyar No, 3 Tahun 2016; Perbup Karanganyar No. 82 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Obyek, dan Subyek Tarif Layanan; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Layanan; Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan dan Tanggungan Pihak Ketiga; Pengeolaan Tarif Layanan; Pemungutan Tarif Layanan; Tata Cara Pemungutan Tarif Layanan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif Pelayanan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh tengah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 maka perlu diatur Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (drt) Tahun 1956; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PermenKeu No. 78/PMK.02/2019; PermenKeu No. 69/PMK.02/2018; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 18 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 67 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 17 Tahun 2012; Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 127 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Standar Biaya Umum, Komponen Standar Biaya Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
118 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
