Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 9.250 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Standar / Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 11... Susdur 2012 fix.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2012

Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bantul No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir

Download file:

Perbup Bantul No.11 Tahun...aan Pajak Parkir.pdf

PAJAK-PARKIR

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD.2012/NO.11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari pajak parkir sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Pendataan, Pendaftaran Dan Pelaporan Objek Pajak; Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penerbitan Sptpd, Skpd, Skpdkb, Skpdkbt; SKPDKB dan SKPDKBT; Masa Pajak; Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; Pengurangan Pajak; Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
MEncabut a Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir;
Jumlah Halaman : 15 HLM; Lampiran: 12 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2012

Perubahan Kedua Atas Perbup Sleman No.15a Tahun 2007 ttg Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sleman

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sleman No. 19.1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

Mengubah

PERBUP Kab. Sleman No. 15a Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

Download file:

Perbup Sleman No.11 Tahun...Ling. Kab.Sleman.pdf

Pemberian-Tambahan-Penghasilan-Bagi-Pejabat-dan-Staf-Pegawai-Negeri-Sipil

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD.2012/NO.7 SERI E

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Sleman No.15a Tahun 2007 ttg Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sleman

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. Bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman diberikan sesuai dengan kinerja Pegawai Negeri Sipil; b. Bahwa penerapan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah berimplikasi pada perhitungan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Sleman Nomor 15a Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2008;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 15a Tahun 2007 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Dan Staf Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 15a Tahun 2007 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Dan Staf Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
Jumlah Halaman: 4 HLM;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2012

Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kab. Gunungkidul

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Gunungkidul No.11 ...Kab. Gunungkidul.pdf

kerja-sama-pemerintah

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD.2012/NO.8 SERI E

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kab. Gunungkidul

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu menjalin kerja sama antar daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga serta pihak luar negeri; bahwa untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur tata cara kerja sama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang No 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Prinsip Kerja Sama; Subjek dan Objek Kerja Sama; Macam dan Bentuk Kerja Sama; Tata Cara Kerja Sama; Tahapan Tata Cara Kerja Sama; Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah; NAskah Kerja Sama; HAsil dan Pembiayaan Kerja Sama; Berakhirnya Kerja Sama Daerah; Perubahan Kerja Sama Daerah; Penyelesaian Perselisihan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Bagi Masyarakat Miskin Diluar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sumedang

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sumedang No. 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sumedang

Download file:

PERBUP Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 11 Tahun 2012

Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

PERBUP_11_2012 (1).pdf

pedoman

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD No 11/E

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

untuk melaksanakan pembangunan dan penataan menara telekomunikasi secara efektif dan efisien, memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 15 Tahun 1992, UU No 5 Tahun 1999, UU No 18 Tahun 1999, UU No 36 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 2002, UU No 3 Tahun 2002, UU No 32 Tahun 2004, UU No 38 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 25 Tahun 2009, UU No 28 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 52 Tahun 2000, PP No 52 Tahun 2000, PP No 38 Tahun 2007, PP No 79 Tahun 2005, Permenhub No KM10 Tahun 2005, PermenPU No 24 Tahun 2007, Permendagri No 28 Tahun 2008, Permenkominfo No 2 Tahun 2008, Peraturan Bersama Mendagri, MenPU, Menkominfo dan Kepala BKPM No 19 Tahun 2009 No 7 Tahun 2009 No 19 Tahun 2009 No 3 Tahun 2009, Permenkominfo No 23 Tahun 2009, Permendagri No 27 Tahun 2009, Permenkominfo No 1 Tahun 2010, Kepmenhub No KM49 Tahun 2000, Kepmenhub No KM 20 Tahun 2001, Kepmenhub No KM35 Tahun 2004, Perda Kab. Jombang No 4 Tahun 2008, Perda Kab. Jombang No 5 Tahun 2008, Perda Kab. Jombang No 11 Tahun 2008, Perda Kab. Jombang No 21 Tahun 2009, Perda Kab. Jombang No 32 Tahun 2010, Perda Kab. Jombang No 2 Tahun 2012, Perda Kab. Jombang No 6 Tahun 2012, PerBup Jombang No 9 Tahun 2009
pedoman pembangunan dan penataan menara telekomunikasi yang memuat pembangunan menara, penempatan lokasi, penggunaan menara, biaya, perizinan, pengawasan dan pengendalian

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2012

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada BLUD RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

20180302093805_perbup_no_10_th_2012.pdf

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BLUD RSUD KRT. SETJONEGORO

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Tahun 2012/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada BLUD RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 L Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umrrm Daerah, perlu mengatur Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada BLUD RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2005; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER /02/M.PAN/ 1/ 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomot 23 Tahun 2008; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2010; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada BLUD RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 10 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tarif Dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah PPK-BLUD Kabupaten Konawe

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Konawe No. 3 Tahun 2011 tentang Tarif Dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Rumah Sakit Konawe

Download file:

Perbup Konawe No. 10 Tahun 2012.pdf

TARIF DAN PENGELOLAAN JASA HASIL PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PPK-BLUD

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2012 / NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah PPK-BLUD Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka besaran tarif layanan pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) ditetapkan melalui Peraturan Bupati; b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 506 Tanggal 15 Desember 2010; c. bahwa Peraturan Bupati Konawe Nomor 3 tahun 2011 tentang tarif dan pengelolaan jasa hasil pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Konawe tidak sesuai lagi dengan Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga periu dicabut dan digantikan dengan Peraturan Bupati yang baru ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatds, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tahun 2012 tentang Tarif dan Pengelolaan Jasa Hasii Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe ;
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.ll di Sulawesi (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 156, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 2104); 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan , Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063); 11. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ; 16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 48/Menkes/SKB/ll/1988 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 44); 18. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pola Tata Kelola Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 98); 19. Keputusan Bupati Nomor 506 Tahun 2010 tentang Penerapan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Konawe; 20. Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2011 tentang tarif dan pengelolaan jasa hasil pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK DAN SU BYEK JASA PELAYANAN KESEHATAN BAB III PENGELOLAAN JASA HASIL PELAYANAN BAB IV PENGGOLONGAN JASA PELAYANAN BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2012.
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 10 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Atas Nama (Nomenklatur) Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), SD-SMP Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemuda dan Olah Raga Pendidikan

Download file:

Perbup Konsel No. 10 Tahun 2012.pdf

PERUBAHAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2012 /No. 10, LL 21 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Nama (Nomenklatur) Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), SD-SMP Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa tata nama (Nomenklatur) Satuan Pendidikan lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; b. bahwa tata nama yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan tempat dan wilayah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tata Nama (Nomenklatur) Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, SD-SMP Negeri Satu Atap, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan 10.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 06).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUBAHAN TATA NAMA (NOMENKLATUR) BAB III PENYESUAIAN TATA NAMA (NOMENKLATUR) BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2012.
21 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 10 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Bombana No.10 Tahun 2012.pdf

kebutuhan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2012 /No. 10, LL 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting daiam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditi pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya srlbsidi pupuk; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untrk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nornor 3 Tahun 2011 perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huuf c pcrlu ncnctapkan Pcraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- I(etentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan llewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 282$; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); Undang-undang Nornor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339): Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perlindruigan Konsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Nonror 2478); 'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa11); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomot i4- Tambahan Lembaran Negara Nomor a079); Pcraturan Pcrncrintah Nomor 38 Tahrur 2007 tcntzurg Pcmbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/I(ota (Lembaran Negara Republik indnesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTl; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; I(eputusan ivlenteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kepl9l2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/KptsiTR.260lll2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237lKpts/OT.2101412003 tentang Pedoman, Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239lKpts/OT.2101412003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 0l/IQts/SR.130ll/2006 tentang Rekomendasi dan pada padi sawah spesifik lokasi; Keputusan Menteri Pefianian Republik Indonesia l.lornor 456/Ifuts/OT.l60l7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nonror 4 5 6A(pts/OT .l 60 | 7 I 200 8 tentang Pembentukan Kelompok Kerj a Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan; Perahnan Menteri Pertanian Nomor 02EertIII{.A60i212/20A6 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 2I|M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; Perafuran Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12l20i I tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (ffE'f) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012; Peraturan Gubemur Sulalvesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi trntuk Sektor Pertanian'Iahun Anggaran 2012; Perahran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagimana telatr diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (I{ET) Pupuk Bersubsidi untuk Seltor Pertanian Tahun Anggaran 2011.
BAB I KETENTUAN UMUM PERLINTUKKAN BAB II PUPUK BERSUBSIDI BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011
13 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2012.