Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 10 Tahun 2012

Tarif Dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah PPK-BLUD Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK DAN SU BYEK JASA PELAYANAN KESEHATAN BAB III PENGELOLAAN JASA HASIL PELAYANAN BAB IV PENGGOLONGAN JASA PELAYANAN BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah PPK-BLUD Kabupaten Konawe

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

27 Juli 2012

Tanggal Pengundangan

27 Juli 2012

Tanggal Berlaku

27 Juli 2012

Sumber

BD.2012 / NO.10

Subjek

KESEHATAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 961 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konawe No. 10 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Konawe No. 3 Tahun 2011 tentang Tarif Dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Rumah Sakit Konawe

TARIF DAN PENGELOLAAN JASA HASIL PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PPK-BLUD
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2012 / NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tarif Dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah PPK-BLUD Kabupaten Konawe
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka besaran tarif layanan pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) ditetapkan melalui Peraturan Bupati; b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 506 Tanggal 15 Desember 2010; c. bahwa Peraturan Bupati Konawe Nomor 3 tahun 2011 tentang tarif dan pengelolaan jasa hasil pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Konawe tidak sesuai lagi dengan Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga periu dicabut dan digantikan dengan Peraturan Bupati yang baru ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatds, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tahun 2012 tentang Tarif dan Pengelolaan Jasa Hasii Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe ; 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.ll di Sulawesi (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 156, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 2104); 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan , Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063); 11. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, tambahan Lembaran Nembaran Negara Republik Indonesia nomor 5072); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ; 16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 48/Menkes/SKB/ll/1988 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 44); 18. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pola Tata Kelola Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 98); 19. Keputusan Bupati Nomor 506 Tahun 2010 tentang Penerapan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Konawe; 20. Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2011 tentang tarif dan pengelolaan jasa hasil pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK DAN SU BYEK JASA PELAYANAN KESEHATAN BAB III PENGELOLAAN JASA HASIL PELAYANAN BAB IV PENGGOLONGAN JASA PELAYANAN BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2012. 20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 10 Tahun 2012

Tarif Dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah PPK-BLUD Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT