Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Serang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2011/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh Setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.
b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 angka 2 (dua) Pembentukan Lembaga lain yaitu lembaga yang diamanatkan oleh berbagai ketentuan perundang-undangan, yang belum menetapkan dalam Peraturan Daerah, mengingat tenggang waktu yang relatif singkat maka pemerintah daerah untuk sementara dapat menetapkan pembentukannya dalam Peraturan Bupati ;
1. UU No. 8 tahun 1974;2. UU No. 23 tahun 2000;3. UU No. 32 tahun 2004
;4. PP No. 100 tahun 2000;5. PP No. 32 tahun 2004;6. PP No. 41 tahun 2007
;7. PP No. 41 tahun 2007;8. Perda Kab Serang No. 1 tahun 2005;9. Perda Kab Serang No. 15 tahun 2006
1.ketentuan umum;2.pembentukan;3.kedudukan , tugas poko dan fungsi
;4.susunan organisasi;5. bidang tugas organisasi;6.kepegawaian dan eselonering
;7. tata kerja;8.pembiayaan;9.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan Dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa untuk mengupayakan peningkatan dan optimalisasi
pengelolaan serta penerimaan pendapatan asli daerah sendiri
dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan di
daerah ini, perlu dilaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan
Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 1998 tentang
Pajak Hotel dan Restoran, Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dan Pasal 20 Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4310) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel
dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Majene
Nomor 7 Tahun 1999 Seri A Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Majene
Nomor 7 Tahun 1999 Seri A Nomor 6) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan
Lembaran daerah Kabupaten Majene Nomor 27);
Dengan Peraturan Bupati ini, dipungut pajak atas ketentuan pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang pajak hotel dan restoran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2012;
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012 merupakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015 serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan; bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012.
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32
Tahun 2004; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan
Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 201
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012 Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2011.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Peraturan Pengelolaan Sampah sesuai dengan metode dan tehnik pengelolaan smapah yang berwawasan lingkungan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2009; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.18 Tahun 2008; PP No.65 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Azas dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, Perizinan, Penyelenggaraan Pengeloaan Sampah, Mekanisme Pengelolaan Sampah, Kerjasama Dan Kemitraan, Peran Masyarakat, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2011.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarip Air Minum, Beban Tetap dan Tarip Lain-Lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa tarip air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tarip Air Minum, Beban Tetap, dan Tarip Lain-lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tarip Air Minum, Beban Tetap, dan Tarip Lain-lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati sudah tidak dapat menutup biaya usaha,
sehingga perlu diadakan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarip Air Minum, Beban Tetap dan Tarip Lain-lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Dasar Kebijakan Penetapan Tarip Dan Komponen Biaya; Golongan Pelanggan Dan Blok Konsumsi; Tarip Air Minum; Beban Tetap Dan Tarip Lain-Lain; Pembayaran; Pelanggaran Dan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2011.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN, BUDAYA DAN OLAHRAGA BAGI KELOMPOK MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT, ORGANISASI PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEAGAMAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2011
Pajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan PublikSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Sanggau No. 79 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SANGGAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, PP No.58 Tahun 2005, PP No.41 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, Perda No.20 Tahun 2007, Perda No.5 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penerima dan Pembayaran Insentif, Besaran dan Alokasi Insentif, Penganggaran dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2011.
Peraturan ini memiliki 6 halaman, 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup pamekasan No 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu
ABSTRAK:
a. bahwa pedoman bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu perlu disempurnakan, sehingga tepat sasaran, bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah;
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2011.
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
