PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Menimbang;
a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong merupakan lembaga milik Pemerintah Kabupaten Lebong merupakan lembaga milik Pemerintah Kabupaten Lebong yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitative, promotif dan preventif;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 39 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 23 Tahun 2004
8. UU No. 36 Tahun 2009
9. UU No. 44 Tahun 2009
10. UU No. 12 Tahun 2011
11. UU No. 6 Tahun 2014
12. UU No. 23 Tahun 2014
13. PP No. 32 Tahun 1996
14. PP No. 20 Tahun 2001
15. PP No. 23 Tahun 2005
16. PP No. 56 Tahun 2005
17. PP No. 58 Tahun 2005
18. PP No. 3 Tahun 2007
19. Permendagri No. 105 Tahun 2000
20. Permendagri No. 1 Tahun 2002
21. Permendagri No. 61 Tahun 2007
22. Permendagri No. 80 Tahun 2015
Pasal 2
a. Meningkatkan profesionalisme akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan
b. Meningkatkan mutu pelaporan keuangan sehingga menjadi lebih akurat, tepat waktu, transparansi, efektif dan efisien.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2001.
49 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyaki berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; bahwa untuk sinergitas dan integrasi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat antara Perangkat Daerah dan/atau lintas sektor terkait, perlu dilegitimasi melalui Produk Hukum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 81 Tahun 2012; PP Nomor 66 Tahun 2014; Perpres Nomor 185 Tahun 2014; Permenkes Nomor 3 Tahun 2014; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Masyarakat menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat secara mandiri dengan berpedoman pada beberapa pilar yang terdiri dari perilaku:
a. Stop Buang Air Besar sembarangan;
b. Cuci tangan pakai sabun;
c. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
d. Pengamanan sampah rumah tangga; dan
e. Pengamanan limbah cair rumah tangga.
Pilar-pilar tersebut ditujukan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit dan keracunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2016.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 35 Tahun 2016
PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2016/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktifitas, oleh karena itu perlu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, untuk meningkatkan dan menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, serta meringankan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat perlu memberikan jasa pelayanan dan pembebasan pungutan retribusi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat berserta jaringannya, dan Rawat Inap Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956;Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011
Menerapkan Peraturan Bupati tentang pelayanan kesehatan gratis di kabupaten untuk meningkatkan cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya dan pada Rumah Sakit rujukan milik Pemerintah daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Menuju Lingkungan Bersih Dan Sehat Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi total berbasis masyarakat, dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 132 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) maka dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Inpres No.3 Tahun 2010, Permendagri No.7 Tahun 2007, Permendagri No.58 Tahun 2007, Permendagri No.66 Tahun 2007, Permenkes No.3 Tahun 2014;
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan; Tanggung Jawab; Kelembagaan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pengawasan, evaluasi dan Pelaporan; ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2016.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 Ten tang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat,
peserta Jaminan Kesehatan Nasional dikecualikan sebagai
subyek retribusi sehingga Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di
Kabupaten Temanggung tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Puskesmas Di Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 54 Tahun 2010; Perpres No 12 Tahun 2013; Perpres No 32 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2009; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 30 tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkes No 71 Tahun 2013; Permenkes No 28 Tahun 2014; Permenkes No 59 tahun 2014; Permenkes No 21 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendapatan dan penganggaran, pengelolaan dan pemanfaatan dana, pengadaan barang dan jasa, penataahaan administrasi keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2014 dicabut.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tegal sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2014; bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat beberapa ketentuan yang harus dirubah sehingga diharapkan pelaksanaanya dapat berjalan lebih
efektif, efisien, transparan dan akuntabel; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 857 /Menkes/SK/IX/2009; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 857 /Menkes/SK/IX/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tega! Nomor 40 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tega! Nomor 74 Tahun 2014;
Peraturan bupati ini mengatur tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2014 diubah.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
dasar hukum: UU No.7 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.10 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas serta tata kerja Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara yang berkaitan dengan pengaturan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 33 Tahun 2016
Badan Layanan UmumKesehatanPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kolaka No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kolaka, sebagaimana amanat Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka perlu disusun Pola Tarif Layanan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Publik Kesehatan Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka.
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II KEBIJAKAN TARIF,
BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF,
BAB IV BESARAN JASA,
BAB V TARIF RAWAT JALAN,
BAB VI TARIF KESEHATAN KHUSUS,
BAB VII TARIF RAWAT DARURAT,
BAB VIII TARIF RAWAT INAP,
BAB IX TARIF TUNJANGAN MEDIK,
BAB X TARIF REHABILITASI MEDIK,
BAB XI TARIF PEMULASARAN JENAZAH,
BAB XII TARIF RUJUKAN/AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH,
BAB XIII PASIEN TIDAK MAMPU MEMBAYAR,
BAB XIV POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN,
BAB XV PENGGUNAAN PENDAPATAN,
BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN,
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum disesuaikan dengan peraturan ini.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 33 Tahun 2016
PERBUP Kab. Jepara No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
Mengubah
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPTASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tabun 2016 tentang Perubaban Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan, yang menyatakan bahwa untuk besaran kapitasi dipertimbangkan dengan faktor sumberdaya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
Undang-Undang Republik Indonesra Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Hornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 28a, 28b dan 28c , perubahan Ketentuan Pasal 5, perubahan Ketentuan Pasal 7, Ketentuan PasaJ 8 pada ayat (4) dan ayat (5) diubah, ayat (6) dihapus, perubahan Ketentuan Pasal 10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 diubah.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa dengan terselenggaranya Jaminan kesehatan nasional terhitung sejak 1 januari 2014 berkenaan dengan klaim Dana Non Kapitasi, perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengelolaan keuangan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU no.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 1991, PP No.58 Tahun 2005, PP No.101 Tahun 2012, PP No.58 Tahun 2005, PP No.101 Tahun 2012, PP No.58 Tahun 2014, Perpres no.12 Tahun 2013, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permenkes No.21 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2010;
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; pengelolaan pendapatan dan penganggaran; penggunaan dana; pertanggung jawaban; pengawasan; ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
