Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Mempawah No. 7 Tahun 2020 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa lebih optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang di emban, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2014; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.110 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda No.7 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 7 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah dilaksanakanya evaluasi terhadap
uraian tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Boyolali, dan sebagai pedoman
guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Boyolali, perlu dilakukan penyesuaian dengan
mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun
2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Boyolali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali yaitu tentang Dispermasdes, Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa, Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa, Seksi Penataan Lingkungan dan Kawasan Pedesaan, Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa, Bidang Pengembangan Perekonomian, Potensi Desa, dan Teknologi
Tepat Guna dan Seksi Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Dikampung
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan intervensi gizi secara konvergen dalam mencapai tujuan pencegahan Stunting dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting di Kabupaten Bener Meriah, maka diperlukan suatu peraturan tentang kewenangan kampung dalam menjalankan peran dan kewenangan dalam intervensi gizi terintegrasi untuk pencegahan
dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bener Meriah.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang tata cara konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di kampung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 41 Tahun 2003, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 52 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 33 Tahun 2012, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 17 Tahun 2015, PP Nomor 2 Tahun 2018, PP Nomor 42 Tahun 2013, Perpres Nomor 153 Tahun 2014, Permendagri Nomor 19 Tahun 2011, Permenkes Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permenkeu Nomor 61/PMK.07/2019, Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2019, Pergub Aceh Nomor 36 Tahun 2020, Perbup Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2020, Perbup Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 37 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Sasaran, BAB IV Ruang Lingkup, BAB V Bentuk Kegiatan, BAB VI Pelaksana, BAB VII Tahapan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kampung, BAB VIII Pelaksanaan, BAB IX Kader Pembangunan Manusia, BAB X Pelaksanaan dan Evaluasi, BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2021
Desa-Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah-COVID-19 / Corona
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 2021/20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung
dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19), telah diatur dalam Peraturan Bupati
Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
di Kabupaten Bandung dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19);
b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemilihan
dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Bandung
dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19), diperlukan penyesuaian terhadap
beberapa substansi pasal, sehingga ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan
disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19);
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun
2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2021
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021
perubahan atas peraturan bupati nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa di kabupaten bandung dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19)
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa guna pengaturan terhadap hasil pengelolaan
tanah bengkok sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Aset Desa perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang
Pengelolaan Aset Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, penyisipan Pasal 20A, perubahan Pasal 44.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 diubah.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2021
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 2021/No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat
memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Desa yang bersifat khusus dalam rangka percepatan
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian
bantuan keuangan khusus kepada Desa di Kabupaten
Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa
di Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; 0.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa
di Kabupaten Kebumen yang meiputi: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan; Jenis BKK; Mekanisme BKK; Pelaksanan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2021.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2021
Pengintegrasiian data pada sistem perencanaan pembangunan desa dan sistem keuangan Desa (siskeudes)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, 27/05/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengintegrasian Data Pada Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan konsisten perencanaan pemabngunan desa dan penganggaran keuangan desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perda No. 39 Tahun 2019; Perda No. 4 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengintegrasian data pada Sistem Perencanaan pembangunan Desa dan Sistem Desa (Siskeudes) termasuk didalamnya mengatur tentang Prinsip-Prinsip Pengintegrasian Data, Ruang Lingkup dan Perancangan Sistem Pengintegrasian data Sistem Perencanaan Desa, Sistem Keuangan Desa, Tahapan Pengintegrasian Data Sistem Perencanaa Desa dan Keuangan Desa dan Monitoring Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2021
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, menegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun
1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa
Pelambaian Kecamatan Tapung
ABSTRAK:
Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.4 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.137 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.72 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (Enam) bab dan 6 (Enam) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Peta Batas Kecamatan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa pengaturan mengenai aparat pemerintah Desa telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta petunjuk pelaksanaanya;
b. bahwa pengaturan mengenai aparat pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi aparat pemerintah Desa, tetapi belum mengatur tentang disiplin aparat pemerintah Desa;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, mekanisme pengenaan sanksi bagi Kepala Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka upaya menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas aparat pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomr 112 Tahun 2014, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, Permendagri Nompor 20 Tahun 2018, Permendagri 119 Tahun 2019, Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015, Perbup Kudus Nomor 10 Tahun 2016, Perbup Kudus Nomor 31 Tahun 2017, Perbup Nomor 30 Tahun 2018, Perbup Kudus Nomor 32 Tahun 2018 dan Perbup Kudus Nomor 33 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban dan larangan aparat pemerintah desa, hukuman disiplin, berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin, indeks penyelenggaraan pemerintahan desa, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
28 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
