Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, BD.2013/No.23
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/2004; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pelaksana, dan mekanisme.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2013.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2010 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 23 Tahun 2017
PERBUP Kab. Serdang Bedagai No. 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018
Air, Sistem Penyediaan Air Minum - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan PP No 185 Th 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
b. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden No 3 Th 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Guna Mendukung Percepatan Pencapaian Universal Acces Bidang Air Minum dan Sanitasi, maka perlu dilakukan Langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan;
c. Bahwa rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan Kab Mukomuko Th 2020-2024 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Th 2020-2024 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Acces; dan
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kab Mukomuko Th 2020-2024.
1. UU No 3 Th 2003;
2. UU No 7 Th 2004;
3. UU No 25 Th 2009;
4. UU No 12 Th 2011;
5. UU No 23 Th 2014;
6. PP No 16 Th 2005;
7. PP No 38 2007;
8. PP No 6 Th 2008;
9. PP No 122 Th 2015;
10. Perpres No 185 Th 2014;
11. Perpres No 18 Th 2020;
12. Permen PUPR No 18/PRT/M/2007;
13. Permen PUPR No 16/PRT/M/2008;
14. Permen PUPR No 27/PRT/M/2016; dan
15. Perda Kab Mukomuko No 7 Th 2017.
Peran, Fungsi, dan Kedudukan RAD AMPL Kab Mukomuko 2020-2024; Pelaksanaan RAD AMPL Kab Mukomuko Th 2020-2024; Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Kab Mukomuko Th 2020-2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
UU No 2 Th 1997, UU No 25 Th 2004, UU No 23 Th 2014, UU No 11 Th 2020, UU No 1 Th 2022, PP No 2 Th 2018, PP No 12 Th 2019, Perpres No 18 Th 2020, Permendagri No 86 Th 2017, Permendagri No 90 Th 2019, Permendagri No 59 Th 2021, Permendagri No 81 Th 2022, Pergub Lampung No 12 Th 2022, Perda Kab Tulang Bawang No 26 Th 2008, Perbup Tulang Bawang No 14 Th 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Permendagri No 86 tahun 2017 maka Perwal Kota Surakarta No 31 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015. Memperhatikan : Permendagri No 86 Tahun 2017
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Perubahan atas Perwal Kota Surakarta No 31 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
54
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 23 Tahun 2021
PERUBAHAN – KEDUA – ATAS – PERATURAN – BUPATI – MANDAILING – NATAL – NOMOR – 18 – TAHUN – 2020 – TENTANG – RENCANA – KERJA – PEMERINTAH – DAERAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL – TAHUN – 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 361 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 18 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini berisi tentang perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 5 pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional jo. Pasal 264 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD Kab. Sanggau Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 7 Tahun 2008, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 90 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, Perpres No. 2 Tahun 2015, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 32 Tahun 2017, Perda Prov. Kalbar No. 5 Tahun 2013, Perda Prov. Kalbar No. 5 Tahun 2013, Perda Kab. Sanggau No. 5 Tahun 2008, Perda Kab. Sanggau No. 3 Tahun 2010, Perda Kab. Sanggau No. 16 Tahun 2012, Perda Kab. Sanggau No. 1 Tahun 2014, Perda Kab. Sanggau No. 10 Tahun 2014, Perda Kab. Sanggau No. 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, RKPD, Pengendalian dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (4) dan pasal 264 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah,Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dariRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan peraturan kepala Dearah
- Bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) seabagai landasan penyusunan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- Bahwa Rencana Kerja pemerintahan Daerah (RKPD) memuat evaluasi hasil pelaksana RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemrintahan,rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah,prioritas dan sasaran pembangunan daerah,serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;PP No 13 Tahun 2019;Permendari No 80 Tahun 2015;Permendagri No 86 Tahun 2017;Permendagri No 90 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020;Peremendagri No 17 Tahun 2021;Kepmendagri No 050 - 3078 Tahun 2020;Perda No 2 Tahun 2016;Perda no 3 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturuan ini adalah : Ketentuan umum ,Maksud dan Tujuan ,Sistematik RKPD,Pengendalian dan Evaluasi,Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kebutuhan dasar masyarakat;
bahwa untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat melalui pernberdayaan;
bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dan landasan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini berisikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melakukan sinergi mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
