Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 38 Tahun 2017
PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Sarana Dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. Bahwa salahsatu upaya untuk mewujudkan peningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Kesehatan di RSUD Tais adalah melalui pemberian imbalan jasa pelayanan bagi tenaga medis dan non medis yang bersumber dari pendapatan fungsionalm rumah sakit terhadap pelayanan pasien umum dan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
1. UU No. 09 Tahun 1967
2. UU No. 40 Tahun 2004
3. UU No. 03 Tahun 2003
4. UU No. 36 Tahun 2009
5. UU No. 44 Tahun 2009
6. UU No. 24 Tahun 2011
7. PP No. 101 Tahun 2012
8. Perpres No. 12 Tahun 2013
9. Peraturan menteri kesehatan No. 28 Tahun 2014
10. Peraturan menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014
11. Keputusan menteri kesehatan No. 436/Menkes/IV / 1993
12. Perda kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
13. Perda kab. Seluma No. 6 Tahun 2011
1. Tujuan penetapan pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan adalah untuk untuk meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Tais.
2. Manajemen rumah sakit bekewajiban menyiapkan alokasi biaya untuk jasa pegawai rumah sakit yang di anggarkan melalui anggaran rumah sakit / Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
3. Setiap pegawai RSUD Tais berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya.
4. Setiap pegawai RSUD Tais berkewajiban memberikan pelayanan yang bermutu sesuai ddengan stndar pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2017.
Permenkes No. 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Mencabut :
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 38, BN.2018/No.1125, peraturan.go.id : 24 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD Kota Bukittinggi Tahun 2020 No. 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan terjadinya pendemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), telah memberikan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun dari segi sosial ekonomi sehingga harus segera dipulihkan dengan melakukan perubahan perilaku atau menerapkan pola hidup baru dengan melaksanakan protokol kesehatan bahwa dengan telah dilaksanakannya pola hidup baru dalam rangka antisipasi dan penanganan Corona virus disease 2019 di Kota Bukittinggi perlu adanya upaya tegas mengatasi tidak terjadinya penyebaran Corona Virus Disease 2019. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam penerapan protokol kesehatan dalam pengendalian Corona Virus Disease 2019 diperlukan aturan mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai uapaya pencegahan dan pengendalian penularannya di wilayah Kota Bukittinggi
UU No. 9 tahun 1956, UU No. 4 Tahun 1984, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 36 tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2018, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 40 Tahun 1991, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 21 Tahun 2020, Perpres No. 17 Tahun 2018, Kepres No. 7 Tahun 2020, Kepres No. 11 Tahun 2020, Permenkes No. 9 Tahun 2020, Permendagri No. 20 Tahun 2020, Kepmenkes No. HK.Ol.07.MENKES/328/2020, Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/382/2020, Kepmendagri No. 440-830 Tahun 2020, Pergub Sumbar No. 37 Tahun 2020
Sistematika Perwako ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pelaksanaan
3. Protokol Kesehatan
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Pengenaan Sanksi Administrasi
6. Denda Administratif
7. Sosialisasi dan Partisipasi
8. Pendanaan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
36 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 38 Tahun 2013
Perubahan Kedua Atas Tarif Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan daerah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya (Khusus Untuk Tarif Pelayanan Persalinan dan Keluarga Berencana)
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2013/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Tarif Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan daerah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya (Khusus Untuk Tarif Pelayanan Persalinan dan Keluarga Berencana)
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri KesehatanNomor: 2562/Menkes/Per/XII/2012, bahwa JaminanPersalinan terhitung sejak tahun 2014 tidak lagi
dianggarkan dalam DIPA Kementerian Kesehatan, danakan diserahkan pembiayaannya kepada masing-masing
daerah;
bahwa untuk melanjutkan Program Jaminan Persalinan di
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Kesehatan telahmengalokasikan anggaran dalam DPA Dinas Kesehatanuntuk pembiayaan jaminan persalinan dimaksud,
berkenaan dengan hal ini maka perlu melakukanpenyesuaian kembali atas tarif retribusi pada pelayananpersalinan dan keluarga berencana;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, joncto Pasal 9 ayat (3) Peraturan DaerahNomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi PelayananKesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya, penetapanpeninjauan tarif retribusi dapat dilakukan denganPeraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Tarif
Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Diatur DalamPeraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas danJaringannya ( Khusus untuk Tarif Pelayanan Persalinandan Keluarga Berencana)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1464/Menkes/Per/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 903/Menkes/Per/V/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2562/Menkes/Per/XII/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan Kedua atas Tarif Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Diatur DalamPeraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas danJaringannya ( Khusus untuk Tarif Pelayanan Persalinandan Keluarga Berencana).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
Bahwa untuk menginternalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan lintas
Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMDjRKPD) dan Dokumen Pengganggaran (APBD)mulai Tahun 2018;
Dasar Hukum dalam Peraturan ini antara lain : UU No 37 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;Perda No 33 Tahun 2006;Perda No 20 tahun 2007;Perda No 12 tahun 2016;Perda No 13 tahun 2016
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah:Ketentuan Umum ,Tugas Pokok,Fungsi dan Kewenangan OPD dalam Germas ,Perencanaan dan Penganggaran Germas,Monitoring,Evaluasi ,dan pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN KLINIK DI KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
a. bahwa klinik merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi;
b. bahwa untuk memenuhi akses dan pelayanan berkwalitas kepada masyarakat, perlu diatur mekanisme penyelenggaraan klinik di Kabupaten Banyuwangi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Klinik Di Kabupaten Banyuwangi.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.
mengatur tentang penyelenggaraan klinik yang meliputi:
1. Jenis;
2. Kepemilikan;
3. Persyaratan;
4. Perizinan; dan
5. Penyelenggaraan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Untuk mencegah dan mengendalikan serta memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat melalui penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penetapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, Bupati diinstruksikan menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur Ketentuan Umum; Pelaksanaan Protokol Kesehatan; Monitoring dan Evaluasi; Sanksi Administratif; Tata Cara Pengenaan Sanksi; Sosialisasi dan Partisipasi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
