Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi,
kolusi dan nepotisme karena adanya benturan
kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah
dengan pihak tertentu. Dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik bebas korupsi, adil dan
transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas
dari benturan kepentingan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi
Birokrasi dan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 13 Tahun
2020
Ruang Lingkup Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan meliputi:
a. sumber benturan kepentingan;
b. jenis benturan kepentingan;
c. prinsip dasar penanganan benturan kepentingan;
d. tata cara penanganan benturan kepentingan;
e. identifikasi benturan kepentingan;
f. mekanisme pengenaan sanksi;
g. monitoring dan evaluasi; dan
h. pengendalian dan penanganan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
13 Halaman
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal
17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Sukabumi tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11
Tahun 2019,
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Terdiri atas 7 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, mempersiapkan formasi dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, diperlukan jabatan pelaksana sebagai dasar dalam perencanaan dan penempatan pegawai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan, Rumpun Jabatan dan Ikhtisar Jabatan
Bab III Pebutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
bahwa untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian
kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan
untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja,
perlu melakukan reviu berkala atas format laporan
indikator kinerja;
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/
M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu melakukan perubahan lampiran
Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Paser.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Undang - Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN
LAMPIRAN BUPATI PASER NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PASER
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2016.
4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 70 TAHUN 2017
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2018/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui program tugas belajar atau pemberian izin belajar; dan dalam rangka mendorong upaya peningkatan ilmu pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dimungkinkan memberikan bantuan pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Perguruan Tinggi dengan izin belajar; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Perbup Pemalang No. 70 Tahun 2017 diantaranya, yaitu: ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf k diubah; diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 4a.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2019.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Pemalang No. 70 Tahun 2017
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
