Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 22 Tahun 2020

Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang Lingkup Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan meliputi: a. sumber benturan kepentingan; b. jenis benturan kepentingan; c. prinsip dasar penanganan benturan kepentingan; d. tata cara penanganan benturan kepentingan; e. identifikasi benturan kepentingan; f. mekanisme pengenaan sanksi; g. monitoring dan evaluasi; dan h. pengendalian dan penanganan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

01 September 2020

Tanggal Pengundangan

02 September 2020

Tanggal Berlaku

02 September 2020

Sumber

BD.2020/22

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

Halaman ini telah diakses 532 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pulpis Nomor 22 Tahun 2020 ttg Pedoman Benturan Kepentingan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pedoman-aparatur
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2020/22
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2020 Ruang Lingkup Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan meliputi: a. sumber benturan kepentingan; b. jenis benturan kepentingan; c. prinsip dasar penanganan benturan kepentingan; d. tata cara penanganan benturan kepentingan; e. identifikasi benturan kepentingan; f. mekanisme pengenaan sanksi; g. monitoring dan evaluasi; dan h. pengendalian dan penanganan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020. 13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521