PERBUP Kab. Kuningan No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungn Pemerintah Kabupaten Kuningan
PERBUP Kab. Kuningan No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2023
HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;
b. bahwa ketentuan hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan 5 (lima) hari Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lampung Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika pelaksanaan tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi
Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Selatan;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 53 Tahun 2010, Perpres No 21 Tahun 2023, Perda Kab Lampung Selatan No 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan 5 (lima) Hari
Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2023
PEDOMAN PEYELENGGARAAN APARATUR SIPIL NEGARA AWARD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEYELENGGARAAN APARATUR SIPIL NEGARA AWARD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Kediri maka Pemerintah Daerah perlu memberikan penghargaan; b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara Award; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Aparatur Sipil Negara Award Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Kediri ((Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 30).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, SASARAN DAN KETENTUAN PESERTA, KATEGORI DAN PARAMETER PEMBERIAN PENGHARGAAN, MEKANISME DAN TAHAPAN SELEKSI, BENTUK PENGHARGAAN, SUMBER PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 22 Tahun 2023
Pasal 74 sampai dengan Pasal 77 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja DinasDinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2023/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 37 Tahun 2003; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2023; Peraturan Menteri Perdagangan No 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perindustrian No 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; tugas dan fungsi; tata kerja; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Mencabut Pasal 74 sampai dengan Pasal 77 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja DinasDinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
15 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Umit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada
masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu pegawai yang
memadai, profesional dan berkualitas; bahwa karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dengan status
Aparatur Sipil Negara di Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu adanya
pemenuhan pegawai dengan status Non Aparatur Sipil Negara guna
mendukung pencapaian organisasi secara efisien, efektif dan produktif
serta profesional sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan
Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 038 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas, Dinas
Kesehatan Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan
Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan dan Tugas, Status Kepegawaian, Formasi Kebutuhan Pegawai, Pengadaan, Pengangkatan, Perjanjian Kerja dan Jangka Waktu, Kewajiban dan Hak, Cuti, Pengembangan Kompetensi, Pembinaan dan Pengawasan, Pemberhentian pegawai Non ASN UPTD Puskesmas, Penggajian dan Jasa Pelayanan, Hari Kerja dan Kerja Lembur, Larangan, Hukuman Disiplin, Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kinerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2023.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 038 Tahun 2015 dicabut.
24 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2010
TENAGA HONOR, TENAGA WIYATA KELURAHAN, DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT), GURU TIDAK TETAP (GTT) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) - PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Tambahan Honorarium bagi Tenaga Honor, Tenaga Wiyata Kelurahan, Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT), Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, Pemerintah
Kota Magelang memberikan tambahan penghasilan berdasarkan
Peningkatan Tambahan Honorarium kepada Tenaga Honor, Tenaga Wiyata
Bakti Kelurahan , Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru Tidak
Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah
Kota Magelang; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang no 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 1 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan tambahan honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2010.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam upaya mendukung dan memperlancar pelaksanaan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kabupaten Banjar, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar . Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar .
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 .
Peraturan Bupati Banjar Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 115), diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 2 diubah; Ketentuan Pasal 5 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
ABSTRAK:
untuk meningkatkan kinerja, menumbuh
kembangkan semangat dan etos kerja, tanggungjawab
moral Aparatur Sipil Negara serta pelaksanaan reformasi
birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir (mind set)
dan budaya kerja (culture set), Aparatur Sipil Negara dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
serta pelayanan kepada masyarakat; untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan
budaya kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang didasarkan prinsip
ide to malaqbi, perlu upaya-upaya yang terprogram dan
berkelanjutan melalui pengembangan penerapan budaya
kerja;
pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU NO 26 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; PP NO 11 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010
dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang pandangan hidup berupa nilai-nilai yang menjadi sifat,
kebiasaan, sikap perilaku, cita-cita serta tindakan sebagai pendorong
terwujudnya kinerja organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap
pelaksanaan pekerjaan terukur untuk mencapai tujuan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 22 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub No 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 22 Tahun 2013
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2013/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa
serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman
tentang pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sinjai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang
Korps Pegawai Republik lndonesia;
10.Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun
1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
1. KETENTUAN UMUM
2. PAKAIAN DINAS
3. ATRIBUT PAKAIAN DINAS
4. PEMAKAIAN ATRIBUT
5. PENGADAAN PAKAIAN DINAS
6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2013.
63
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
