Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Lebong tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan serta keutuhan NKRI
Bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
Bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI, perli dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah, diperlukan dukungan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 2 Tahun 2002
3. UU No. 3 Tahun 2002
4. UU No. 39 Tahun 2003
5. UU No. 16 Tahun 2004
6. UU No. 32 Tahun 2004
7. UU No. 33 Tahun 2004
8. UU No. 34 Tahun 2004
9. UU No. 12 Tahun 2011
10. PP No. 20 Tahun 1968
11. PP No. 6 Tahun 1988
12. Inpres No. 5 Tahun 2002
13. Permendagri No. 11 Tahun 2006
14. Permendagri No. 12 Tahun 2006
15. Permendagri No. 16 Tahun 2011
16. Permendagri No. 53 Tahun 2011
17. Perda No. 1 Tahun 2008
18. Perbup No. 43 Tahun 2012
Susunan Keanggotaan KOMINDA:
Ketua : Bupati Lebong
Wakil Ketua : Wakil Bupati Lebong
Ketua Pelaksana Harian: Kasat Intel Polres Lebong
Sekretaris: Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Lebong
Keanggotaan: Unsur Intelijen dari BIN, TNI, Kepolisian, Kejari, Imigrasi Bea dan Cukai dan Unsur Terkait Lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2014.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangku menclptakan iklim kondusif untuk mengambil langkah-langkah secara cepat, tepat dan tegas serta proporslonal guna menyelesaikan secara damai semua permasaIahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik soslal dan terorisme, maka dipandang
perlu mengatur Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Rembang;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 7 tahun 2012; PP No 19 Tahun 2010; Perda Kab Rembang No 2 Tahun 2008; Perda Kab Rembang No 12 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, kewenangan, tugas Tim dan anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak No. 24 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, perlu Pedoman Prosedur Tetap Operasional (Protap) dalam menjalankan tugas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Prosedur Tetap Operasional; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman Peraturan dan 27 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 16 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2013/16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen daerah serta perlu adanya penyesuaian atas Peraturan Bupati Subang No. 29 Tahun 2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) agar optimal dihadapkan dengan perkembangan situasi daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 34 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 1988; PERPRES No. 34 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 41 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERGUB Jawa Barat No. 16 Tahun 2007; PERBUP Subang No. 29 Tahun 2007.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2013.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.13 Tahun 2012 ttg Komunitas Intelijen Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 telah diatur mengenai Komunitas Intelijen Daerah; b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor KEP-26/MENKO/POLKAM/11/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012.
Materi Pokok: Ketentuan dalam Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo No. 13 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah sebagian Peraturan Bupati Kulon Progo No. 13 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah
Jumlah Halaman: 7 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 61 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Intelijen Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja intelijen di Daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional; bahwa untuk melaksanakan koordinasi yang cepat, tepat dan berdaya guna perlu didukung oleh struktur organisasi yang efektif sesuai dengan perkembangan situasi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Komunitas Intelijen Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ; Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006
PERBUP ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kominda menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati Pati yang memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2012.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 17 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya serta keharmonisan, ketertiban, dan keamanan daerah khususnya;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah; Kelemnagaan Komunitas Intelijen Daerah; Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2012.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
