Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021
ABSTRAK:
Sehubungan adanya kondisi yang mengakibatkan
harus dilakukannya penyesuaian terhadap rencana kerja
pemerintah daerah yang telah ditetapkan, perlu
dilakukan perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Permendagri No.86 Tahun 2017; Kepmendagri No.050-3708; Perbup Paser No.69 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2021
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Keija dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang
Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2022
UU No.2 Tahun 1997, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No.17 Tahun 2021, PERGUB No.23 Tahun 2021, PERDA No.26 Tahun 2008, PERDA No.04 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 98 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Satuan Keija Perangkat Kabupaten, perlu disusun Tata Cara Penyusunan Rencana Keija dan Anggaran Satuan Keija Perangkat Kabupaten
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Keija Anggaran Satuan Keija Perangkat Kabupaten Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tata Cara Penyusunan RKA-SKPK, dan BAB III Ketentaun Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2021.
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2021
penetapan target kinerja dan insentif pemungutan pajak daerah pada badan keuangan daerah kabupaten siak tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2021/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 11 (sebelas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penetapan Capaian Kinerja; Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggung Jawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021.
Peraturan Bupati Siak Nomor 1 Tahun 2020
Lampiran: 1 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi 2021 - 2024
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Road Map 2019-2023 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024,
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi 2021-2024
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020 -2024
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
BAB I KETENTUAN
BAB II ROAD MAP REFORMASI DAN BIROKRASI
Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Tana Tidung 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal memuat a. BABI Pendahuluan b. BABII Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang menyajikan upaya, hasil dan dampak. c. BABIII Analisis Lingkungan Strategis Reformasi Birokrasi yang menyajikan analisis lingkungan dan isu-isu strategis d. BABIV Tujuan, Sasaran dan Stratrgi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020- 2024 di Kabupaten Tana Tidung e. BAB Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024: fi. BAB VI Penutup
BAB II KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2019 2023,
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 23 Tahun 2021
Air, Sistem Penyediaan Air Minum - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan PP No 185 Th 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
b. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden No 3 Th 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Guna Mendukung Percepatan Pencapaian Universal Acces Bidang Air Minum dan Sanitasi, maka perlu dilakukan Langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan;
c. Bahwa rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan Kab Mukomuko Th 2020-2024 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Th 2020-2024 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Acces; dan
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kab Mukomuko Th 2020-2024.
1. UU No 3 Th 2003;
2. UU No 7 Th 2004;
3. UU No 25 Th 2009;
4. UU No 12 Th 2011;
5. UU No 23 Th 2014;
6. PP No 16 Th 2005;
7. PP No 38 2007;
8. PP No 6 Th 2008;
9. PP No 122 Th 2015;
10. Perpres No 185 Th 2014;
11. Perpres No 18 Th 2020;
12. Permen PUPR No 18/PRT/M/2007;
13. Permen PUPR No 16/PRT/M/2008;
14. Permen PUPR No 27/PRT/M/2016; dan
15. Perda Kab Mukomuko No 7 Th 2017.
Peran, Fungsi, dan Kedudukan RAD AMPL Kab Mukomuko 2020-2024; Pelaksanaan RAD AMPL Kab Mukomuko Th 2020-2024; Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Kab Mukomuko Th 2020-2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 23 Tahun 2021
PERUBAHAN – KEDUA – ATAS – PERATURAN – BUPATI – MANDAILING – NATAL – NOMOR – 18 – TAHUN – 2020 – TENTANG – RENCANA – KERJA – PEMERINTAH – DAERAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL – TAHUN – 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 361 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 18 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini berisi tentang perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 5 pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (4) dan pasal 264 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah,Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dariRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan peraturan kepala Dearah
- Bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) seabagai landasan penyusunan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- Bahwa Rencana Kerja pemerintahan Daerah (RKPD) memuat evaluasi hasil pelaksana RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemrintahan,rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah,prioritas dan sasaran pembangunan daerah,serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;PP No 13 Tahun 2019;Permendari No 80 Tahun 2015;Permendagri No 86 Tahun 2017;Permendagri No 90 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020;Peremendagri No 17 Tahun 2021;Kepmendagri No 050 - 3078 Tahun 2020;Perda No 2 Tahun 2016;Perda no 3 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturuan ini adalah : Ketentuan umum ,Maksud dan Tujuan ,Sistematik RKPD,Pengendalian dan Evaluasi,Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NO 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemberitaan dan penyebarluasan
informasi program dan kegiatan pemerintah daerah kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu
melakukan publikasi, promosi dan disebarluaskannya informasi
terkait dengan kegiatan pemerintah daerah;
b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberitaan dan
penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media
online dan media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil
yang maksimal;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan persyaratan dan
kriteria tentang hal-hal yang dikerjasamakan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Kerjasama Publikasi pemerintah daerah Media
Massa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).4. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 19 tahun 2016 ten tang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2008, tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia
Nomor 4846).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang tentang
Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573).
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerin tahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah un 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601).
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
10.
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Ten tang Whistleblower System
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerinath Rebublik Indonesia Nomor 1 Tahun
2018 ten tang pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan
Instansi Pemeritah;
14. Peraturan
MPntPri
Kornunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 07 /PER/M.KOMINF0/6/2010 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan dan Dokumen tasi Pemerin tah Daerah
Kabupaten Bone.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
PERJANJIAN KERJASAMA BAB IV
PRINSIP KERJASAMA DAN SPK
BABV
VERIFIKASI BAB VI
TATA CARA KERJASAMA BAB VII
RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA BAB
VIII
PERHITUNGAN PEMBAYARAN
BAB IX
ETIKA KERJASAMA
BABX
PEMBINAAN DAN PENGAWAsAN BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 23 TAHUN 2021
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
