Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 119, BD Tahun 2016/No.119
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabaupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan sebagai pedoman dalam penerbitan SIUP, maka perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peratauran Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
Undang-Undang Gangguan Nomor 228 Tahun 1926; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III SIUP
Bab IV Perizinan
Bab V Daftar Ulang, SIUP Perubahan, SIUP Hilang/Rusak dan Pembatalan
Bab VI Hak, Kewajiban dan Larangan Pemilik SIUP
Bab VII Sanksi Administrasi
Bab VIII Pengajuan Keberatan Masyarakat
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2010 dicabut.
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 118 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN PRINSIP
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Prinsip dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 149 Tahun 2015, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Izin Prinsip di Daerah Kabupaten Purwakarta dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Ketentuan Izin Prinsip, 3. Persyaratan Izin Prinsip, 4. Tata Cara Pemberian Izin Prinsip, 5. Masa Berlaku, 6. Ketentuan Peralihan, 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 117 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 149 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Ketentuan Perizinan, 3. Objek Izin Lokasi, 4. Jangka Waktu Izin Lokasi, 5. Tata Cara Pemberian Izin Lokasi, 6. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi, 7. Ketentuan Peralihan, 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 115 Tahun 2016
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115, BD.2016/115
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Benda Tidak Bergerak dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 2 Tahun 2012, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 149 Tahun 2015, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Benda Tidak Bergerak dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Ketentuan Perizinan, 3. Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin, 4. Masa Berlaku Izin, 5. Kewajiban, Larangan dan Tanggung Jawab, 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 114 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Gangguan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2013, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 149 Tahun 2015, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Izin Gangguan dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Kriteria Gangguan, 3. Ketentuan Izin Gangguan, 4. Tata Cara Pemberian Izin Gangguan, 5. Sanksi, 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 109 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD Tahun 2016/No.109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Dokter dan Dokter Gigi Praktik Swasta Yang Berkualitas dan Terjangkau Kepada Masyarakat di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan perorangan dengan cara menyem buhkan penyakit dan mem ulihkan kesehatan perorangan atau keluarga oleh dokter praktek dan dokter gigi praktik swasta, perlu diatur penyelenggaraan pela} anan kesehatannya; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dokter dan dokter gigi praktik sw asta yang berkualitas dan terjangkau kepada masyarakat di Kabupaten Pemalang agar dapat beijalan dengan tertib maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Dokter dan Dokter Gigi Praktek Swasta yang Berkualitas dan Terjangkau Kepada Masyarakat di Kabupaten Pemalang perlu ditm jau kembali; bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Dokter dan Dokter Gigi Praktik Swasta Yang Berkualitas dan Terjangkau Kepada Masyarakat di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/ Menkes/ Per/IX/ 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ Menkes/ Per/ X/ 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015; Keputusan Menten Kesehatan Nomor HK 02 0 2 /Menkes/523/2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Dokter dan Dokter Gigi Praktik Swasta Yang Berkualitas dan Terjangkau Kepada Masyarakat di Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2016.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD.2016/No.106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan
Karanganyar tentang
dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 102 Tahun 2016
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD.2016/NO.102
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 42 Tahun 2016 dicabut.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 101 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - bandung - nomor - 12 - tahun - 2015 - tentang - peklayanan - terpadu - satu - pintu
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BD 2016/103
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kab. Bandung telah ditetapkan dalanm Perda Kab. Bandung No. 12 tahun 2015 berdasarkan Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 atar (4), Pasal 29, Pasal 36, Passal 38, dan Paasal 39 maka perlu mnetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2015.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 ayat 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; Uu No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 20914 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; Prepres RI No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Peraturan Kepala Badan Kooridnasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2011; Peraturan Kepala Koordinasi Penaman Modal No. 7 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2014; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman ModalNo. 14 Tahun 2015; P[eraturan Badan Koordinasi Penenaman Modal No. 15 Tahun 2015; Perda Kab. Bandugn No. 12 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan PTSP, Tata Naskah Dan Pengarsipan, SDM, Pengunaan Pakaian Segaram Khusus, Penyederhanaan Perizinan, Pelaksanaan Perizinan Secara PSE dan SPIPISE, Tata Cara Pengenaan Sanksi, Pengawasan Pengendalian Dan Peran Serta Masyarakat, Pelaporan, Larangan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 98 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat
ABSTRAK:
Dalam beragama adalah hak azasi setiap warga negara, dan setiap orang bebas memeluk agama serta beribadat: menurut agamanya. Dan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, sehingga pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menggangguketenteraman dan ketertiban umum.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 20II .
Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung berdasarkan peraturan perundangundangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.
5 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
