Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.302 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendagri No. 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Diubah dengan

PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Mencabut

PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2017 tentang Penempatan Dan Perpindahan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Download file:

Permendagri No.34 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Mencabut

PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Download file:

Permendagri No.16 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 85 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendagri No. 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 85 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penempatan Dan Perpindahan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 34 Tahun 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 78 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2019 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Download file:

Permendagri 2 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja

Download file:

Permen No.38-2010.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pendidikan Standar/Pedoman

Download file:

Permen No.36-2010.pdf

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pendidikan

Download file:

2024pmkeuangan063.pdf

TARIF-BLUD-KEMENTERIAN

2024

Peraturan Menteri Keuangan NO. 63, BN.2024 (609)/23 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
Peraturan ini mengatur tentang jenis-jenis Tarif layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kontrak kerja sama yang dilakukan oleh BLU, kriteria mahasiswa yang menerima tarif layanan Rp0,00 dan besaran masing-masing tarif.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2024.
23 hlm

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum Dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi

Abstrak

Badan Layanan Umum Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 104/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum Nasional pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Download file:

2024pmkeuangan042.pdf

BLU-PENDIDIKAN-kebudayaan

2024

Peraturan Menteri Keuangan NO. 42, BN.2024 (347)/8 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum Dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, menteri/pimpinan lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
Peraturan ini mengatur tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jenis tarif layanan, tarif layanan penunjang, Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, sarana kesenian, sarana olahraga, dan wisata edukatif, Tarif penggunaan laboratorium dan studio, Tarif penggunaan sarana transportasi, Tarif pemanfaatan benda koleksi, Tarif replikasi, reproduksi, restorasi, dan konservasi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum Nasional pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.