Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.627 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perma No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
Download file:
Perma Nomor 5 Tahun 2015.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman
Download file:
Perma Nomor 4 Tahun 2015.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Download file:
Perma Nomor 1 Tahun 2015.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perma No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara
Download file:
Perma Nomor 6 Tahun 2012.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Hak Uji Materiil
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1993
  2. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1999
  3. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2004
Download file:
Perma Nomor 1 Tahun 2011.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan MK No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Cata Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Download file:
PMK 6 Tahun 2023.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Produk Hukum Mahkamah Konstitusi
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Download file:
PMK_3_TAHUN_2019.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cata Pemberhentian Hakim Konstitusi
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman
Download file:
pmk 4 2012.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cata Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman Protokoler
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan MK No. 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Mencabut
  1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah
Download file:
pmk 3 2012.pdf
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Produk Hukum Mahkamah Konstitusi
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Download file:
pmk 1 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan