Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.172 peraturan dalam 0,055 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 16 Tahun 2017.pdf

juknis penggunaan dana

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

meningkatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003 2. undang-undang nomor 1 tahun 2004 3. undang-undang nomor 15 tahun 2004 4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 5. undang-undang nomor 40 tahun 2004 6. undang-undang nomor 48 tahun 2008 7. undang-undang nomor 36 tahun 2009 8. undang-undang nomor 23 tahun 2014 9. peraturan menteri kesehatan nomor 71 tahun 2016 10. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor_ tahun 2017 11. peraturan bupati pringsewu nomor 33 tahun 2017
peraturan bupati ini memutuskan tentang petunjuk teknis penggunaan dana jaminan persalinan tahun anggaran 2017

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Kabupaten Bengkulu Tengah

Abstrak

Kesehatan

Download file:

2017-16 Perbup.pdf

PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Kabupaten Bengkulu Tengah

ABSTRAK:

a. Bahwa penyakit malaria merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai penyebab angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunnya produktivitas kerja dan pembangunan; b. Bahwa untuk mengatasi penyakit menular malaria di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu dilakukan upaya pengendalian melalui Program Eliminasi Malaria;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 2. UU No. 4 Tahun 1984 3. UU No. 24 Tahun 2008 4. UU No. 36 Tahun 2009 5. UU No. 23 Tahun 2014 6. PP No. 40 Tahun 1991 7. Permenkes RI No. 004/Menkes/SK/I/2003 8. Keputusan Menkes No. 293/Menkes/SK/IV/2009
Pasal 3 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai target dan indikator sebagai berikut; (1) Untuk mencapai sasaran eliminasi di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2017 dittetapkan target sebagai berikut : a. Pada tahun 2017 seluruh pelayanan kesehatan mampu melakukan pemeriksaan parasite malaria b. Pada tahun 2017 seluruh wilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah memasuki tahap eliminasi dengan Angka SPR (Slide Positif Rate) <5% untuk pemeriksaan darah malaria serta adanya peningkatan kualitas cakupan upaya pengendalian malaria (Surveilans, penemuan dan pengbatan serta pemberantasan vector). c. Pada tahun 2017 seluruh wilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah telah mencapai eliminasi malaria dimana angka API (Annual Parasite Incidence) di semua Desa < 1/1000 penduduk berisiko dan ada upaya penanggulangan malaria dilakukan secara insentif sehingga tidak ada lagi kasus malaria dengan penularan setempat (indigenous) (2) Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bengkulu Tengah dinyatakan sebagai daerah tereliminasi malaria bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dijamin kemempuan pelaksanaan surveilans yang baik.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2017.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Untuk Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No. 16 Tahun 2017.pdf

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN UNTUK AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Untuk Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 20 17, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan untuk Akreditasi Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017, agar penyelenggaraan Akreditasi Puskesnias dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu dibentuk Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Untuk Akreditasi Puskesmas sebagai acuan bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1, Tahun - 2004 tentang Perbendahai'aan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 20 16 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 253); Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 / PMK.07 / 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan untuk Akreditasi Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 memberikan pemahaman yang sama tentang konsep dasar, arah dan prinsip penelolaan teknis, serta dilakukan secara benar, tepat waktu , tepat sasaran , tepat manfaat dan tepat pertaggung jawaban.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

No. 16.pdf

Badan Layanan Umum; Kesehatan; Perizinan, Pelayanan Publik

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro

ABSTRAK:

-bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang menuntut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal; bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, memiliki peran strategis dalam membantu percepatan peningkatan derajat kesehatan, sesuai standar yang ditetapkan; bahwa standar pelayanan rumah sakit perlu memuat jenis dan mutu layanan minimal, sebagai alat ukur mutu pelayanan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja rumah sakit;
-Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-Daerah Tahun 1950 tentang Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 lenlang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/ Menkes/SK/II1/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar PeIayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit PeIaksa Teknis Pada Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro. Standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal RSUD. Jenis pelayanan RSUD meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, kebidanan, intensif, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, transfusi darah, rekam medik, keluarga miskin (gakin), pengelolahan limbah, administrasi dan manajemen, ambulance/mobil jenazah, pemulasaraan jenazah, laundri, pemeliharaan sarana rumah sakit, dan pengendalian infeksi. Direktur RSUD menyusun target dan upaya pencapaian serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen RSUD menyusun rencana kegiatan anggaran, target, dan upaya yang dilakukan, serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Pembinaan RSUD dilakukan oleh Kepala Dinas sedangkan pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
57 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pemberian Makanan Bagi Penunggu Pasien Rawat Inap Kelas III Miskin Pada Rumah Sakit Umum Daerah

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup 16 Th 2017.pdf

TENTANG-PEMBERIAN-MAKANAN-BAGI-PENUNGGU-PASIEN-RAWAT-INAP-KELAS-III-MISKIN-PADA-RUMAH-SAKIT-UMUM-DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, LD.2017/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Makanan Bagi Penunggu Pasien Rawat Inap Kelas III Miskin Pada Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien rawat inap kelas III dalam upaya mempercepat penyembuhan pasien dan membantu meringankan beban keluarga, khususnya keluarga pasien miskin yang sedang menunggu di ruangan rawat nap Kelas III di RSUD·Kabupaten Karangasem perlu iberikan bantuan berupa makanan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Bagi Penunggu Pasien Rawat Inap Kelas III Miskin pada Rumah Sakit Umum Daerah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 201 0
BAB I Tentang Ketentuan Umum BAB II Tentang Tujuan dan Sasaran BAB III JENIS MAKANAN, PROSEDUR PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERTAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Lutim Nomor 16 Tahun 2017.pdf

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERTAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERTAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu mengatur kewajiban kepesertaan jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan publik tertentu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalaro Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakaerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); 10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. \. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas• luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur. 5. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara, atau Sadan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara adalah a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 8. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. 9. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya. 10. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi: Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Izin Praktik Dokter, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, Izin Penyelenggaran Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan Ikan, Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha. 11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. 12. Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan. 14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. 15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah. 16. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. f BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1) (2) BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan Cabang Palopo. BAB III TUJUAN Pasal 3 Peraturan Bupati ini bertu iuan t k kepesertaan jaminan sosial k�sehat�nd� mendukun� terselenggaranya hidup yang layak bagi pemberi k . d am. memenuh1 kebutuhan dasar erja an pekerja. BAB IV KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN �eti�p pemberi kerja dan Pasal 4 Janunan sosial Kesehatan. pekerja wajib ikut sert dal a am kepesertaan KEWAJIBAN KEPESERTAAN JA�t:N PEMBERIAN PELAYANAN PUSBOSIAL KESEHATAN DALAM LIK TERTENTU Pasal 5 (1) Setiap pemberi kerja dan pek . t:�::�a��!mi�emerint� ed!e�:Jiamw��:pe:�: pelay�an publik iuran terakhi� k an sosrai Kesehatan dan bukti 1 punyaj sertifikat epesertaan jaminan sosial K h i unas pembayaran ese atan. (2) Sertifikat kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah. (3) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial Kesehatan; dan b. bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial Kesehatan yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Kesehatan. (4) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi: a. perizinan terkait usaha; b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing; d. izin operasional perusahaan penyediajasa pekerja/buruh; dan e. izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha. BAB VI PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU Pasal 6 (1) Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah. (2) Unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur; b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur; c. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur; d. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur; e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur; dan f. perangkat daerah lainnya yang memberikan pelayanan publik. Pasal 7 Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib melampirkan syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). BAB VII HUBUNGAN KERJA SAMA Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama. (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial Kesehatan bagi pemberi kerja dan pekerja. (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1ebih 1anjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerjasama antara unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Kesehatan. .. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 9 (1) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pasal 10 (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh unit pclayanan publik pada instansi pcmcrintah dacrah atas permintaan BPJS Kesehatan. (2) Permintaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti olch unit pclayanan publik pada instansi pemcrintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Natuna

Abstrak

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

16-2017.pdf

JAMINAN KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Natuna

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan melakukan upaya agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan untuk mensejalankan program jamkesda dengan program jaminan kesehatan nasional yang menyeluruh di perlukan integrasi jaminan kesehatan daerah kedalam jaminan kesehatan nasional
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 40 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 101 TAHUN 2012; PERPRES NO. 12 TAHUN 2013; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENKES NO. 71 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014
Integrasi Jamkesda ke dalam Program JKN bertujuan agar Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta, dan mewujudkan pelayanan yang berkeadilan, merata, dan tepat sasaran bagi peserta

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Katingan.

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Katingan No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

Perbup Katingan Nomor 16 ...bupaten Katingan.pdf

kesehatan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/361

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Katingan.

ABSTRAK:

bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah bentuk bantuan sosil untuk pelayanan kesehatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan bantuan uang saku untuk petugas pendampingan bagi masyarakat miskin dan tidak ampu yabf tidak termasuk Kouta kepersetaan BPJS, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin, orang terlantar 9sakit jiwa), Tenaga Kontrak dan penghuni lapas.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kbupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Katingan Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 19 Tahun 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL; BAB IV KEPESERTAAN; BAB V TEMPAT PELAYANAN; BAB VI PROSEDUR PELAYANAN; BAB VII PENDANAAN DAN MEKANISME KLAIM; BAB VIII BESARAN TARIF PELAYANAN; BAB IX ADMINISTRASI PELAYANAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2017.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Program Satu Perawat dan Satu Bidan Dalam Satu Desa di Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Kesehatan Desa

Download file:

Perbup Konut No. 16 Tahun 2017.pdf

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU PERAWAT DAN SATU BIDAN DALAM SATU DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. 2017/NO. 173

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Satu Perawat dan Satu Bidan Dalam Satu Desa di Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

untuk lebih meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat baik jasmani maupun rohani dimana akan menjadi individu yang produktif sehingga akan berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa; Kesehatan memiliki daya ungkit yang dapat mendukung aspek-aspek pembangunan lainnya, sehingga indikator-indikator kesehatan seringkali digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan; Prioritas kesehatan didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi, angka gizi buruk, angka harapan hidup, serta kekurangan tenaga kesehatan di desa dimana tenaga perawat tersebut sangat diperlukan dalam hal pelayanan Primer; Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu, menetapkan peraturan Bupati Konawe Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program satu Perawat dan satu Bidan Dalam Satu Desa di Kabupaten Konawe Utara.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008; Petaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Konavve Utara Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2010 Nomor 1529/menkes/sk/X/2010
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU PERAWAT DAN SATU BIDAN DALAM SATU DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. TUJUAN PELAK3ANAN PROGRAM 3. PERSIAPAN DAN PROSES IMPLEMENTATIF 4. PERAN JAJARAN KESEHATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN 5. SUMBER PEMBIAYAAN 6. SANKSI ADMINISTRASI 7. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 8. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Satuan Biaya Pengawasan Kegiatan Satuan Tugas dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Semarang

Abstrak

Kesehatan Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

Perbup_16_2017.pdf

SATUAN TUGAS DAN SEKRETARIAT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR - STANDAR SATUAN BIAYA PENGAWASAN KEGIATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Biaya Pengawasan Kegiatan Satuan Tugas dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, telah dibentuk Satuan Tugas dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Semarang; bahwa pendanaan untuk kegiatan pengawasan Satuan Tugas dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Semarang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan Standarisasi Satuan Biaya dari Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penganggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar satuan biaya pengawasan bagi satgas saber pungli dan sekretariat satgas saber pungli.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
5 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT