PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.627 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2011 Tahun 2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman Koperasi, UMKM
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkop UKM No. 1/PER/M.KUKM/I/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 50/KEP/M.KUKM/V/2002 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Perka BKPM No. 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal
  2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 930 Tahun 2011)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan BI No. 23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika
  2. Peraturan BI No. 22/18/PBI/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika
Mengubah
  1. Peraturan BI No. 19/14/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
  2. Peraturan BI No. 18/6/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
  3. Peraturan BI No. 17/18/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/14/PBI/2017 Tahun 2017
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan BI No. 23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika
  2. Peraturan BI No. 22/18/PBI/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika
  3. Peraturan BI No. 20/11/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
Mengubah
  1. Peraturan BI No. 18/6/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
  2. Peraturan BI No. 17/18/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Dewan Gubernur Nomor 1/1/PDG/1999 tanggal 18 Mei 1999 tentang Tata Tertib Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia
  2. Ketentuan mengenai jenis dokumen Bank Indonesia yang bersifat pengaturan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/38/INTERN tanggal 29 Juni 2009 perihal Pengaturan Dokumen Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/3/PBI/2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BI No. 10/13/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
Mencabut
  1. Peraturan BI No. 7/19/PBI/2005 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.04/2017 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BSN No. 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Standardisasi Nasional
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 73/PER/BSN/8/2009 tentang Penggunaan Logo Badan Standardisasi Nasional pada: a. Pasal 2 ayat (2) angka 1 yang mengatur tentang penggunaan logo pada Keputusan/Peraturan; b. Pasal 3 ayat (1) yang mengatur tentang aplikasi penggunaan logo pada Keputusan/Peraturan; dan c. Lampiran II mengenai contoh 2 ayat (2) logo pada Keputusan/Peraturan
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan