PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI - PEDOMAN PELAKSANAAN
2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 166, BD.2005/No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi di Kabupaten Rembang; bahwa agar tercipta keterpaduan Jangkah dan tindakan antara komponen
komponen masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi, maka perlu disusun bagan struktur
organisasi dan pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi di Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Norn or 131 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Rembang dilakukan secara berjenjang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2005.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan maka perlu dilakukan pengaturan terhadap penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bukan hanya untuk mengatasi kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan dan kondisi darurat tetapi untuk masyarakat yang rawan pangan kronis karena kemiskinan, stabilisasi harga beras akibat perubahan gejolak harga yang signifikan atau akibat menghadapi Hari Besar Keagamaan ditingkat Nasional, anak dengan gizi buruk, ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronik) dan resiko sosial lainnya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/12/2010 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Sasaran
4. Dana
5. Organisasi Pelaksana
6. Tata Cara Penyediaan
7. Pembinaan Dan Pengawasan
8. Pembiayaan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bantuan Langsung Tunai Daerah Provinsi Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah Jawa Barat menyebabkan kerugian harta benda, dampak psikologis, serta mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga menimbulkan kemiskinan ekstrem. Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat miskin ekstrem yang merupakan salah satu dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan jaring pengaman sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah Provinsi, serta pemulihan perekonomian agar dapat menurunkan beban pengeluaran masyarakat, serta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki dampak pada penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Dengan demikian, diperlukan pedoman bagi para pihak terkait dalam melakukan penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 agar terintegrasi dan tepat sasaran dan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Langsung Tunai Daerah Provinsi Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.4 Tahun 1984; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.2 Tahun 2020; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.17 Tahun 2018; Kepres No.12 Tahun 2020; Permensos No.1 Tahun 2018; Permensos No.9 Tahun 2018; Permensos No.3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permensos No.11 Tahun 2019; Permensos No.20 Tahun 2019; Pergub No.13 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan bantuan langsung tunai, alokasi dana dan penyaluran, pengawasan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengaduan, sanksi administratif, pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 183 Tahun 2019
bencana - kebakaran - pencegahan dan penanggulangan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 183, BD.2019/NO.183
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran yang disebabkan semakin meningkatnya kepadatan penduduk dan bertambahnya objek vital di Kab Cilacap, telah ditetapkan Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; bahwa sebagau tindak lanjut Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kecelakaan, maka perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 1970; UU No 33 Tahun 2002; UU No 33 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 20 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Uu No 29 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP No 74 Tahun 2001; PP No 16 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 tahun2016; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, klasifikasi potensi bahaya kebakaran, prosedur pemeriksaanm, sertifikasi dan rekomendasi, manajemen keselamatan kebakaran gedung, pembinaan dan partisipasi masyarakat, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
Kependudukan dan PerkawinanKesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan Dan Pemakaman Orang Terlantar
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 184, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 177
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan, dan Pemakaman Orang Terlantar
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2007, telah diatur mengenai Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Peraturan Gubernur tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu disempurnakan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 std Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undana Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 std PP No. 38 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2007.
Peraturan Gubernur ini mengatur pemberian pelayanan sosial, kesehatan dan pemakaman kepada orang terlantar yang dimaksudkan untuk memberikan pertolongan sedini mungkin terhadap masalah yang terjadi atas dirinya di Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2012.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 184 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 184, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.184
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan, Pengelolaan dan Pendistribusian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus DIsease 2019 di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan Lampiran Permendagri No. 39 Tahun 2020. Dalam rangka penatausahaan barang bantuan berupa logistik permakanan, non permakanan dan uang dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap, terutam a dalam proses penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian, maka perlu menetapkan standar operasional prosedur. Berdasarkan SE Mendagri No. 440/5184/SJ.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 40 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 47 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab CIlacap No 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Penerimaan, Pengelolaan dan Pendistribusian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Cilacap. Diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
