Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi Dan Keputusan Petinggi
ABSTRAK:
bahwa dalamn rangka untuk membentuk peraturan perundang-undangan tingkat desa, guna melaksanakan pembangunan hukum dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan desa, maka diperlukan cara dan metode yang pasti baku dan standar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan desa; bahwa untuk mengadakan koreksi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan metode dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupat Jepara Nomor 13 Tahun 2007 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tertang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemenintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Materi Muatan
Bab III Persiapan dan Pembahasan
Bab IV Pengesahan dan Penetapan
Bab V Pengundangan
Bab VI Penyampaian Peraturan Desa
Bab VII Dokumentasi dan Penyebarluasan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2009.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2007 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa,Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi dicabut.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Honorarium, Biaya Makan Dan Minum, Biaya Diklat/Kursus Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019, perlu menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019; bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU no 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 39 Tahun 2006; Perda Kab Boyolali No 3 Tahun 2010; Perda Kab Boyolali No 9 Tahun 2011; Perda Kab Boyolali No 2 Tahun 2013; Perda Kab Boyolali No 14 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 86 Tahun 2017; Perbup Boyolali No 75 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang RKPD Kab Boyolali Tahun 2019 yang meliputi evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019; dan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
496 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 18 Tahun 2019
perubahan keenam-ketentuan dan tata cara perjalanan dinas
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, Berita Daera Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 18
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
ABSTRAK:
a.
bahwa untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan, maka setiap perjalanan dinas yang dilakukan pejabat negara dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur tata cara pelaksanaannya sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
b.
bahwa tata cara pelaksanaan perjalanan dinas yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014, namun dalam rangka efektivitas admininstrasi perlu dilakukan perubahan;
c.
bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transaran, dan bertanggung jawab serta untuk mempermudah proses percepatan administrasi perlu dilakukan Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Walikota Bukittinggi Noor 2 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini memuat 2 Pasal yaitu Ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :
a. Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 17);
b. Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 39);
c. Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 15);
d. Nomor 73 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 5); dan
e. Nomor 85 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 85);
diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
Peraturan yang diubah keenam kalinya adalah Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanahkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Daerah untuk mengintegrasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender, maka diperlukan strategi
pengintegrasian Gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan , program dan kegiatan pembangunan di Daerah yang Responsif
Gender. Untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang responsif Gender, maka perlu diatur Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 7 Tahun 1984; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2019; Inpres Nomor 9 Tahun 2000; Permendagri Nomor 15 Tahun 2008; SE Bersama Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ (Bappenas), Kemenkeu, Kemendagri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomoi 270/M.PPN/11/2012, Nomoi SE33/MK.02/2012,
Nomor 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/ll/2012; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini memuat Ketentuan Umum; Perencanaan dan Pelaksanaan; Pengorganisasian; Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; Pembinaan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019
pedoman pengelolaan - bantuan keuangan - peningkatan pendapatan - rumah tangga miskin - apbd
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2019/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya percepatan mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan derajat kesejahterahan masyarakat Desa di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
bahwa dalam perkembangannya, diperlukan penyesuaian terhadap kriteria rumah tangga miskin sasaran Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nornor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 ;
Dalam peraturan ini diatur perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 17 Pasal 1 2. Ketentuan Pasal 6 3. Ketentuan Pasal 8 diubah. 4. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahi 3 ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
dan penyesuaian besaran obyek serta adanya tambahan jenis Analisis
Standar Belanja serta agar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung terselenggara secara efektif, efisien dan
akuntabel, maka perlu menentapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2019 tentang Analisis Standar
Belanja dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 8 . Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39
Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja. memuat antara lapi perubahan pasal 4 pasal 5 pasal 6 dan lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
mengubah Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2019 tentang Analisis Standar
Belanja dengan Peraturan Bupati
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa Keputusan Walikota Semarang Nomor 900/0105 Tahun
2007 ten tang Pedoman Pemberian Gaji, uang jasa dan uang jasa
pengabdian bagi Organ PDAM Kota Semarang sudah tidak
sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga perlu ditinjau
kembali guna disesuaikan kembali dengan kondisi saat ini;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka
perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman
pemberian Penghasilan bagi Direksi dan Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomnor 2 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2006
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, penghasilan direksi dan badan pengawas dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2012.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
