Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ganti Rugi bagi Pemegang Hak Milik Tanah di Bantaran Sungai Bengawan Solo dan Anak-Anak Sungainya
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan program penanganan pasca bencana banjir Kota Surakarta Tahun 2007 dan mewujudkan kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya sebagai kawasan pengendali banjir Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta melalui Keputusan Walikota Nomor 362/07-A/l/2012 tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Bantaran Sungai Bengawan Solo dan Anak-Anak Sungainya, Sebagai Kawasan Pengendali Banjir Kota Surakarta bagi pemegang hak milik, maka perlu adanya petunjuk teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ganti Rugi Bagi Pemegang Hak Milik Tanah Di Bantaran Sungai Bengawaq Solo Dan Anak-Anak Sungainya;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 ; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 200 I; Peraluran Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, ruang lingkup, proses pemberian ganti rugi bagi pemilik tanah di bantaran sungai bengawan solo dan anak-anak sungainya, musyawarah, negosiasi dan permufakatan, penetapan warga penerima ganti rugi dan nilai ganti rugi, proses pencairan, kerja sama pemerintah kota surakarta dengan balai besar wilayah sungai bengawan solo, pendampingan oleh kelompok kerja, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2012.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 55A Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Pemakaman Masyarakat Miskin Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikan Bantuan Pemakarnan Masyarakat Miskin Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Pemakaman Masyarakat Miskin Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kriteria penerima bantuan dan besarnya bantuan, tata cara pengajuan permohonan, tata cara pencairan, laporan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2012.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 836 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 74 Tahun 2012
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Tegal No. 21A Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal
Mengubah
Peraturan Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu mengubah Peraturan Walikota
Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 12, penyisipan Pasal 12A, perubahan Pasal 22 ayat (2), penyisipan Pasal 24A, perubahan Pasal 31, penyisipan Pasal 31A, perubahan Pasal 33 ayat (2), dan penyisipan ayat (2a) pada Pasal 33, penyisipan Pasal 36a, perubahan Pasal 37 dan penyisipan ayat (1a), perubahan Pasal 40 ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2012.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 diubah.
18 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 74 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Penyaluran Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan MenteriPertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian untuk Tahun Anggaran 2013 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 81 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 8 Tahun 2011, Perpres No. 77 Tahun 2005, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Permentan No. 69/Permentan/SR.130/11/2012, Permendag No. 07/M-DAG/PER/6/2008, Pergub No. 47 Tahun 2012, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Peruntukan Pupuk Bersubsidi, Alokasi Pupuk Bersubsidi, Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Pengawasan Dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 74 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa masyarakat miskin di Kota Surakarta masih menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah sehat, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat; bahwa dalam rangka mendukung progrl'JIl penanggulangan kemiskinan dan peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota Surakarta, khususnya di bidang perumahan yang layak, maka perlu dilaksanakannya perbaikan rumah , tidak layak huni dengan pemberian bantuan/ stimulan dari Pemerintah Kota Surakarta maup'un didapat dari pihak ketiga; bahwa berdasarkan Surat Walikota Surakarta 562.2/4.029 tanggal 22 Oktober 2008 Perihal Kesediaan Mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun 2008, maka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan harmonisasi dan sinkronisasi dari program-program pemberdayaan dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Surakarta; bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan program dimaksud, maka perlu merubah Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-A Tahun 2009 tenta'ng Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan PembangunanjPerbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerinlah Nomor 73 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarla Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kola Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kola Surakarla Nornor 15 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, kriteria rumah tidak layak huni, persyaratan pengajuan permohonan bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni, kepanitiaan, mekanisme pengajuan bantuan, mekanisme pencairan bantuan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17A Tahun 2009 dicabut.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 37 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012, maka perlu ditambahkan pemilik tempat usaha yang dibongkar untuk kepentingan umum sebagai penerima Bantuan Sosial berupa uang.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1985, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009, PP No. 12 Tahun 2011, PP No. 18 Tahun 1986, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 22 Tahun 2011, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No.8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 3 Tahun 2010.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2012
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2012
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 36 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Dengan Telah Ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Yang Akan Dilakukan Perubahan Khusunya Dalam Hal Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah
UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 1998; PP No.19 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2011; PERMENDIKNAS No.69 Tahun 2009; PERDA No.06 Tahun 2008; PERWALI No.6 Tahun 2011.
Peraturan Walikota Tentang Perubahan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
