Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Untuk Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 58 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran; Mekanisme Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; Integrasi/Konsolidasi RBA dengan RKA-Perangkat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; Ketentuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 18 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
DI PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil kesepakatan tim dan usulan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan pengaturan mengenai standar biaya masukan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2019
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PMK No.32 Tahun 2018; Perbup Berau No.50 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019. Perubahan pada lampiran angka 1 sampai dengan angka 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.50 Tahun 2018
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2005
Pedoman pengelolaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, pasca salin dan bayi baru lahir pada program jaminan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten deli serdang tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2021/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Pasca Salin dan Bayi Baru Lahir Pada Program Jaminan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pencapaian Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan khususnya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia dengan cara agar seluruh persalinan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin pasca salin dan bayi baru lahir kepada masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
b. bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, pasca salin dan bayi baru lahir kepada masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Tahun 2020 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Pasca Salin dan Bayi Baru Lahir pada Program Jaminan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021.
1. UU Darurat No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Permenkes No. 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi Baru Lahir dan Balita (KIBBLA);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 6 bab yang terdiri dari Pengertian; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penerimaan dan Penggunaan Dana; Pengelolaan Dana, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Sumenep No 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumenep.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat Sesjen Kemendikbudristek Nomor 6998/ AS/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak• Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumenep.
UU No 20 Tahun 2003;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU RI No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU RI No 9 Tahun 2015;
PP No 38 Tahun 2007;
PP No 47 Tahun 2008;
PP No 48 Tahun 2008;
PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010;
PP No 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No 4 Tahun 2022;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendikbud No 22 Tahun 2016;
Permendikbud No 32 Tahun 2018;
Permendikbud No 1 Tahun 2021;
Perda Kab. Sumenep No 7 Tahun 2013;
Perbup Sumenep No 90 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
b. digunakan sebagai pedoman bagi:
1. Dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
2. Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kariak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada bagi Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
4. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
5. Pengendalian Internal; dan
6. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR : 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 pada SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
perlu menetapkan standar biaya;
b. bahwa beberapa kegiatan pada SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Belum diatur
standar biayanya sehingga perlu dilakukan Pengaturan
dan Perubahan Standar Biaya Khusus;
UU Drt, No. 4 Tahun 1956
UU NO. 17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2013
PP No. 58 Tahun 2005
Permendagri No. 13 Tahun 2006
PMK No. 65/PMK.02/2015
Perbup Bengkulu Selatan No. 06 Tahun 2016
Beberapa Ketentuan daalm Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 06
Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2016 di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.
PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2016
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
