Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Pemda berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk hidup sehat dan mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; bahwa COVID-19 telah ditetapkan menjadi pandemi global dan telah menjangkiti wilayah Kab Tegal, sehingga perlu dilaksanakan pencegahan penularan COVID-19 secara berkelanjutan; bahwa guna mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi dan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sehat, produktif dan aman dari COVID-19, diperlukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Pencegahan Penularan COVID-19 di Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 22 Tahun 1983; PP No 40 Tahun 1991; PP No 21 Tahun 2008; Perpres No 87 Tahun 2014; Keppres No 7 Tahun 2020; Keppres No 11 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 20 Tahun 2020; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 8 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, protokol pencegahan COVID019; sarana pencegahan COVID-19; penggiatan perilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kerja sama, kemitraan dan partisipasi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.
26 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.29 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan dan kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, jabatan perangkat daerah, pengangkatan dan pemberhentian jabatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala No. 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Jaminan Kesehatan Kasus Khusus Dan Validasi Data Kepesertaan IUR APBD Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan cakupan masyarakat
miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan dalam
rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan Daerah. Untuk tertibnya pelaksanaan pelayanan Jamkesda
perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Daerah. Untuk membantu warga masyarakat Batola
dengan kasus khusus yang memerlukan pertolongan
segera maka dapat difasilitasi dengan menggunakan
anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Perlunya akurasi data kepesertaan PBI APBD
Kabupaten Barito Kuala, perlu dilakukan validasi data
secara berkala. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda) Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-undang nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 36 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35
Tahun 2016.
Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda) Kabupaten Barito Kuala, meliputi: Tujuan dan Sasaran; Kepesertaan; Kewajiban dan Hak Peserta; Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diperoleh; Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dibatasi; Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Dijamin; Prosedur Pelayanan; dan Pengorganisasian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019; Perda Kota Lubuklinggau No. 7 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan meliputi : Indikator bidang kesehatan; Pengorganisasian SPM; Pelaksanaan SPM; dan Pihak yang terlibat dalam pelaporan, pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati Tahun 2017-
2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 33 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan pada Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menurunkan kematian ibu dan bayi
diupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
khususnya kegawatdaruratan pada kehamilan, persalinan,
nifas dan bayi baru lahir;
b. bahwa pelayanan kegawatdaruratan kehamilan, persalinan,
nifas dan bayi baru lahir dilaksanakan dengan sistem rujukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan
Pada Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2025/Menkes/Per/X/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2014;
1.KETENTUAN UMUM; 2.PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR; 3.SASARAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN; 4.PEMBIAYAAN; 5.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 6.SANKSI ADMINISTRATIF; 7.KETENTUAN .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
-
85
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kegiatan jasa pemeriksaan dan pengujian peralatan keselamatan dan kesehatan kerja.
Bahwa kegiatan jasa pemeriksaan dan pengujian peralatan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki potensi pendapatan.
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf q Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan merupakan objek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014
Materi Pokok: Objek Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 meliputi jasa Pemeriksaan dan Pengujian peralatan:
a. K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan;
b. K3 Pesawat Tenaga dan Produksi;
c. K3 Pesawat Angkat dan Angkut;
d. K3 Listrik dan Elevator/Eskalator; dan/atau
e. K3 Penanggulangan Kebakaran.
Subjek Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 meliputi setiap Perusahaan yang menggunakan jasa Pemeriksaan dan Pengujian peralatan K3.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2018.
KesehatanProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat
Peraturan Walikota Nomor 64 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 99 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Palembang
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terahir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah
Daerah wajib mendukung penyelenggarakan progam
Jaminan Kesehatan
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 40 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 13 Tahun 2011;UU No 24 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No 76 Tahun 2015 ;Perpres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Perpres No 82 Tahun 2018;Permensos No 8 Tahun 2012;Permenkes No 71 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Permenkes No 71 Tahun 2013;Permenkes No 28 Tahun 2014;Permenkes No 52 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Permenkes No 6 Tahun 2018;Permensos No 28 Tahun 2017;Permenkes No 43 Tahun 2019;Permensos No 21 Tahun 2019;Permenkeu No 78/PMK.02/2020 ;Permensos No 3 Tahun 2021
dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Persert dan kepeseratan jaminan kesehatan,Penganggaran dan tata cara pembayaran ,Monitoring dan pengawasan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat yang
Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu
Indonesia Sehat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Nomor 64 tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Nomor 99 tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat yang
Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu
Indonesia Sehat
12 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
