PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2017/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
. tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentar:g Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
pada Dinas Kesehatan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan /
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republi�
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat; i1"J.
--:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
NOMOR 32 TAHUN 2017
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali, maka perlu Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Peraturan Internal (Hospital By Law) Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kabupaten Boyolali.
Peraturan ini mengatur tentang aturan dasar yang mengatur tatacara penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi Pola Tata Kelola Korporasi dan Pola Tata Kelola Staf Medis Pada RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
29 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin No. 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( GERMAS ) dalam Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif
melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pernahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat. Untuk menginternalisasi .program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (APBD) mulai tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 66 Tahun 2014; Perpres No. 42 tahun 2013; Inpres No. 1 Tahun 2017; Permenkes No. 2269/ Menkes /Per/XI/2011; Permenkes No. 1 tahun 2013; Permenkes No. 3 tahun 2014; Permenkes No. 41 tahun 2014; Permenkes No. 41 tahun 2014; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 11 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Musi Banyuasin No. 59 Tahun 2016.
Materi Pokok dalam Peraturan Bupati ini antara lain mengatur mengenai Pengertian, Definisi dan Istilah, Tugas Pokok,Fungsi dan Kewenangan OPD Kabupaten Musi Banyuasin dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Perencanaan dan Penganggaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993; Peraturan Gubenur Bali Nomor 19 Tahun 2017.
1.KETENTUAN UMUM; 2.BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN; 3.PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL.; 4.KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan & Pencegahan Gizi Buruk
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimulai dari pemberian gizi perseorang dan gizi masyarakat sejak dalam kandungan sampai usia lanjut, dalam rangka perbaikan gizi serta penanggulangan kasus gizi buruk dan gizi kurang yang berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan sehingga mengancam kualitas sumber daya manusia.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penanggulangan dan Pencegahan Gizi Buruk di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban; Sasaran; Gorontalo Menuju Zero Gizi Buruk; Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk; Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak, diperlukan jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi perawatan ibu hamil dengan resiko tinggi, pertolongan persalinan, pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
bahwa agar program Jaminan Persalinan berjalan efektif dan efisien perlu adanya tertib administrasi pengelolaan dana Jaminan Persalinan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Permenkes No. 2562/MENKES/PER/XII/2011, Permenkes No. 40 Tahun 2012, Permenkes No. 43 tahun 2016, Permenkes No. 52 Tahun 2016, Permenkes No. 71 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 17 Tahun 2013, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 25 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 77 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penyelenggara Program Jampersal bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 adalah Dinas Kesehatan, ketentuan kepersertaan, kebijakan dana jampersal, dan ruang lingkup kegiatan jampersal, penggunaan dana, ketentuan tarif dan tata cara pengajuan klaim jampersal, pendanaan dan pemanfaatan dana hasil klaim, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
Perbup ini terdiri dari 12 Hlm dan 3 Hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok No. 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Solok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2017/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan serta menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi, khususnya bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan; bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, diperlukan adanya pengaturan petunjuk teknis pengelolaan dana Jaminan Persalinan yang diberikan oleh Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 562/Menkes/Per/XII/2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sasaran dan Tujuan Jampersal
Bab III Pelaksana Jampersal
Bab IV Penggunaan Dana Jampersal
Bab V Besaran Dana Jampersal
Bab VI Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Jampersal
Bab VII Monitoring dan Pelaporan
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Kabupaten Bengkayang Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas, maka pemerintah Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PMK No.113/PMK.05/2012, Permenkes No.75 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.31 Tahun 2016, Permenkes No.71 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sasaran, Tujuan dan ruang Lingkup Jaminan Persalinan; Ketentuan Penggunaan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal); Pertanggungjawaban Keuangan; Mekanisme Pelaksanaan Jampersal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
