Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 541
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah perlu dilaksanakan penerapan strategi pengembangan perekonomian melalui akselerasi investasi di Kabupaten Buton Tengah.
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17).
Pemberian lnsentif dan Kemudahan Investasi dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
Jumlah Halaman 3
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2024
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD. No. 2024/436, L Kab Kaimana: 24 hal
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kaimana perlu segera dilaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kekhususan daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1707/M.SM.01.00/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Formasi ASN Tahun 2021. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kaimana perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021;
Pengadaan PNS dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan PNS dari formasi CPNS tahun 2021. Pengadaan PNS untuk menjamin kelancaran proses pengadaan PNS di Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan dengan memperhatikan kekhususan. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan PNS dari formasi CPNS tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku maka peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2024
Perbup Kab. Tegal No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keyiga atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Tegal No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024
Mengubah
PERBUP Kab. Tegal No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Angaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023
dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi dan
pemerataan dalam pembangunan; bahwa guna kelancaran penanganan keadaan darurat
bencana kerusakan sarana/prasarana Jembatan
Kalierang Desa Cilongok Kecamatan Balapulang
Kabupaten Tegal, penyesuaian anggaran yang
bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa
Tengah dan usulan pergeseran anggaran dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah maka perlu merubah Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2023 diubah.
1261 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan
Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Batas Wilayah Adat di Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dan mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu dilakukan penegasan batas wilayah adat di Kabupaten
Buru; bahwa penegasan batas wilayah adat dilaksanakan untuk memberikan kejelasan batas wilayah masyarakat hukum adat di Kabupaten Buru; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada para pihak dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat
perlu pengaturan tentang batas wilayah adat di
Kabupaten Buru; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Adat di Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur mengenai Batas Wilayah Adat di Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Harl Raya
dan Gaji Ketiga Belas Dalam Tahun 2023 kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian
Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 30 Tahun 2003; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati Sumbawa Barat No. 57 Tahun 2023;
Dalam Perbup ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemberian tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Betas diberikan kepada:
a. PNS dan Calon PNS;
b. Bupati dan wakil Bupati;
c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
e. PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Harl Raya
dan Gaji Ketiga Belas Dalam Tahun 2023 kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pedoman pemanfaatan pendapatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 46 Tahun 2021; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 6 Tahun 2022; Perbup Lebak No. 1 Tahun 2020.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pendapatan dan Belanja BLUD UPTD Puskesmas Bab III Pemanfaatan Pendapatan Bab IV Jas Pelayanan Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
Peraturan Bupati ini mencabut Perbup Lebak No. 5 Tahun 2020.
22 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024
PERBUP Kab. Kebumen No. 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame
PERBUP Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kabupaten Kebumen
PERBUP Kab. Kebumen No. 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tagun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan Daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan Daerah dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,
peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7), Pasal
10 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) huruf c, Pasal 17 ayat (5), Pasal
112 ayat (3), Pasal 115 ayat (5), Pasal 116 ayat (5), dan Pasal
126 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur
pelaksanannya; bahwa beradasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan
Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pajak Daerah, Pendaftaran dan Pendataan, Pengecualian, Dasar Pengenaan, dan Cara Penghitungan Pajak Reklame, Penetapan Besaran Pajak Terutang, Pembayaran dan Penyetoran, Penelitian SSPD BPHTB, Pembukaan, Pelaporan, Pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, Penagihan Pajak, Kedaluwarsa Penagihan Pajak, Penghapusan Piutang Pajak, Keberatan dan Banding, Gugatan Pajak, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2013, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2013, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2013 dicabut.
78 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa sehubungan belum teralokasikannya anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan penggunaannya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2024, serta untuk menindaklanjuti persetujuan Bupati atas telaahan staf Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Nomor 500.2/173/ Diskuperindag, tentang Penggunaan Dana BTT untuk penanganan inflasi Daerah, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2023;Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
