Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD Tahun 2022 No. 92
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk Butuh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok Kabupaten Purbalingga Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satu program
pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang
kesejahteraan masyarakat adalah berupa Bantuan
Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau dan
buruh pabrik rokok.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini aadalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10
Tahun 2021 ; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Nomor 97 Tahun
2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini bertujuan menjadi panduan, menyediakan solusi untuk kendala pelaksanaan, dan memberikan arahan terhadap penyaluran BLT DBHCHT. Sasaran program ini mencakup buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan Lampiran I dan II yang mengatur petunjuk pelaksanaan dan pelaporan oleh Lembaga Keuangan Penyalur. Seluruh biaya pelaksanaan dibebankan pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 92 Tahun 2010
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen yang Bersumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 87 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pada Bada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Yang Bersumber Dana Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen yang bersumber dana dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2010, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 87 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen yang Bersumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kebumen yang Bersumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen yang Bersumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2010.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen yang Bersumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal· 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat {4), dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun
2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 93 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan kasus
komplikasi dan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin
dan nifas serta bayi baru lahir di Kabupaten
Semarang, perlu upaya untuk meningkatkan mutu,
akses dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi ibu
hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke
fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
melalui program jaminan persalinan; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 ten tang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, Bupati
dalam rangka mendukung pelaksanaan jaminan
persalinan dapat menetapkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program
Jaminan Persalinan di Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Kegiatan Jaminan Persalinan
Bab III Rujukan Persalinan
Bab IV Sewa dan Operasional RTK
Bab V Dukungan Biaya Persalinan
Bab VI Tata Cara Pembayaran Dana Jaminan Persalinan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
11 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana alam dan atau manusia termasuk kerusuhan, pencemaran industri, gagal panen, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban massal dan wabah penyakit, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2002 telah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Provinsi Jawa Tengah; bahwa dengan adaya perkembangan keadaan Keputusan Gubernur tersebut huruf a tidak sesuaai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Peraturan Gubernur Tentang Peetunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dan Penanganan Pengungsi Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2001;
Peraturan Gubernur ini menngatur tentang ketentuan umum, pemberian bantuan, besaranya bantuan, tata cara penyampaian bantuan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2005.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2002 dicabut
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 93 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Muatan Lokal kebencanaan
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah yang rawan terjadi bencana alam, sehingga perlu memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama kepada siswa untuk mendapatkan pengetahuan tentang kebencanaan dan naan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara, ketentuan mengenai jenis dan kurikulum muatan lokal daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Muatan Lokal Kebencanaan;
Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Materi Kebencian, Lingkup Isi Materi, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Standar Isi Silabus, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 93 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Tunai dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Cilacap bagi Masyarakat Miskin/Rentan di Wilayah Kelurahan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa kesejahteraan sosial pada dasarnya ditujukan untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan
kelangsungan hidup serta memulihkan fungsi sosial dalam
rangka mencapai kesejahteraan yang berkeadilan yang
diberikan oleh pemerintah melalui program-program sosial;
bahwa dampak inflasi yang tinggi di daerah memiliki bobot
yang cukup besar dari komposisi pengeluaran masyarakat,
sehingga pengendalian inflasi akan memberikan dampak sosial
yang besar untuk kesejahteraan masyarakat dan akan
mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam
Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,
diperlukan kebijakan untuk mengantisipasi dampak inflasi
dengan pemberian bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di
Kabupaten Cilacap Bagi Masyarakat Miskin/Rentan di wilayah
Kelurahan Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria, Jenis, Besaran dan Mekanisme Pemberian BST, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lumajang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan pedoman bagi pemangku kepentingan untuk mengambil langkah aktif menangani kemiskinan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Hak dan Kewajiban;
3. Tahapan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Pelaksanaan;
6. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
7. Pembiayaan;
8. Peran Serta Masyarakat;
9. Larangan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 93 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, SERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KAJIAN RISIKO BENCANA TAHUN 2022-2026
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka penanggulangan bencana di Ka bu paten Tabanan, perlu adanya perencanan penanggulangan bencana yang memuat informasi lokasi risiko bencana;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, maka setiap Daerah memerlukan panduan yang memadai dalam
mengkaji risiko bencana yang ada di daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KONDISI KEBENCANAAN
BAB III PENGKAJIAN RISIKO BENCANA
Pasa 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
