Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Di Kota Palangka Raya Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka ketertiban dan kepastian dalam kegiatan peningkatankeimanan dan ketaqwaan untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, pegawai negeri sipil teladan, pegawai tidak tetap berprestasi dan muallaf tahun 2016 perlu ditertibkan petunjuk teknis kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kota palangka raya tahun 2016
UU Nomor 5 Tahun 1965; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 8 Tahun 2015; Perda Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II PRINSIP KEGIATAN PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN;
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB IV PENJARINGAN PESERTA;
BAB V PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN;
BAB VI PEMBATALAN/PENGHENTIAN PEMBERANGKATAN;
BAB VII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2016.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan One Pesantren One Product
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat melakukan upaya pemberdayaan sosial
kepada umat sebagai kelompok komunitas di lingkungan
Pesantren melalui program One Pesantren One Product;
b. bahwa melalui program One Pesantren One Product, umat di
lingkungan Pesantren menjadi agen pembangunan yang
berperan dalam menggerakan perekonomian daerah guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa untuk melaksanakan program One Pesantren One
Product sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
Penyelenggaraan One Pesantren One Product;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol3, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
Terdiri dari 19 Pasal dan 7 Bab, yaitu KETENTUAN UMUM , RUANG LINGKUP, PELAKSANAAN , SISTEM INFORMASI PESANTREN , KOLABORASI , MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN , PEMBIAYAAN
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
PENYELENGGARAAN ONE PESANTREN ONE PRODUC
11 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2010
wajib baca tulis al qur'an bagi siswa yang beragama islam di kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2010/No.25
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Wajib Baca Tulis Al Qur'an Bagi Siswa yang Beragama Islam di Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan usaha sadar terencana untuk mewujudkan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik untuk secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.25 Tahun 2000; PP No.19 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang wajib baca tulis al qur'an bagi siswa yang beraga islam di kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang fungsi, maksud dan tujuan, kewajiban dan penyelenggara kegiatan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2010.
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenkes No. 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Mencabut :
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 706/MENKES/PER/IV/2011 tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah
ABSTRAK:
zakat, infaq dan sedekah merupakan amal ibadah yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan umat, menjalin persaudaraan dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dari dan untuk kepentingan masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah.
UU No. 23 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang P Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah c.Objek Zakat, Infaq, Sedekah, Muzakki, dan Mustahiq d.Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan e.Pembiayaan Baznas dan Penggunaan Hak Amil f.Pembinaan dan Pengawasan g.Peran Srta Masyarakat h.Larangan i.Sanksi j.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
12 Halaman; Lampiran: 6 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan sradha dan bhakti sesuai dengan ajaran agama Hindu, menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru perlu melakukan fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu, asilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, pencurian Pratima, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan, mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaannya secara niskala-sakala
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019
mengatur tentang ketentuan umum, fasilitasi pelindungan pura, fasilitasi pelindungan pratima, fasilitasi pelindungan simbol keagamaan, larangan dan sanáis, penghargaan, pembinaan, pengawasan dan koordinasi, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Transportasi Jama’ah Haji Kabupaten Sragen.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor
13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya pemberangkatan dan pemulangan Jama`ah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; bahwa sebagaimana tersebut dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Sragen perlu memberikanbiaya pemberangkatan
dan pemulangan bagi masyarakat Sragen yang menunaikan ibadah haji; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Bupati tentang Biaya Transportasi Jama’ah Haji Kabupaten Sragen;
Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten SragenNomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, sumber dana, pengelolaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 25 Tahun 2023
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 23)
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak Dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, maka perlu menetapkan PERBUP
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
