Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangal
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjars Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubemur
Lampung Nomor 23 Tahun 202l tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Provinsi Lampung, Peraturan Gubemur
dimaksud perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur l,ampung tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, UU No 2 Tahun 2020, UU No 12 Tahun 2011, PP No 18 Tahun 2016, PP No 13 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, PP No 13 Tahun 2019, Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 122), Perpres No 18 Tahun 2020, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 70 Tahun 2019, PerMendagri No 90 Tahun 2019, PerMendagri No 18 Tahun 2020, Permendagri No 17 Tahun 2021, PerMendagri No 59 Tahun 2021, keputusan Mendagri No 050-5889 tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2007, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2019, Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKJPD) Provinsi Lampung Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Halaman : 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); bahwa RKPD Kabupaten Demak Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 dalam perjalanannya telah mengalami perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk mengubah RKPD Kabupaten Demak Tahun 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012;
Pertauran Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1, perubahan ketentuan Pasal 2, perubahan ketentuan Pasal 3, perubahan ketentuan Pasal 4, perubahan ketentuan Pasal 5,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan Kedungwuni Tahun 2021-2041
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (5)
huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail
Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan
Kedungwuni Tahun 2021 - 2041;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3
Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, bagian wilayah perencanaan, ruang lingkup, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan SUB BWP yang diprioritaskan penangannya, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, perizinan, hak, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, kelembagaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2021.
90 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 21 Tahun 2016
TAHUN 2017 – RETRIBUSI DAERAH – RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
ABSTRAK:
Untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006- 2025 perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, serta berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah, dana pihak swasta, maupun swadaya masyarakat..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016.
5 HLM;-
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sumber
daya air melalui upaya perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan konservasi
sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air di Wilayah Sungai Bodri Kuto,
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
40 Tahun 2012 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai Bodri Kuto;
b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Bodri Kuto dan sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Dan
Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan,
maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat
berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Bodri Kuto;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Jawa TengahNomor 48 Tahun 2012.
Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto yaitu tentang ketentuan umum, Maksud penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Bodri Kuto, Sasaran penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Bodri Kuto, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Ketentuan Lampiran I Laporan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Lampiran II Matrik Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka menyesuaikan kondisi dalam tahun anggaran berjalan antara lain berupa perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun berkenaan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Pergub Prov. Kalimantan Timur No. Tahun 2019.
Pada peraturan bupati ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, terdiri atas:
BAB I Pendahuluan;
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya dan Capaian KineIja Penyelenggaraan Pemerintahan;
BAB III Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V Rencana KeIja dan Pendanaan Daerah; dan
BAB VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
157 hlm.
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 21, BN 2022 (498) : 5 hlm.; jdih.brin.go.id
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Riset dan Inovasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
