Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu diterbitkan rekomendasi penelitian.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 13 Tahun 2011, Permendagri No. 64 Tahun 2011,.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Umum, Pelaksanaan, Sanksi, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012.
11 halaman, 4 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2012
PERWALI Kota Depok No. 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak Dan Sekolah Di Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 29 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
halmo Milan !Anglo inenIngkaukan L1.141111.1 sumberdma oparatur scouts dengan kompernsi kcilmuart yang diperlukan dl lingkungan Pemennuth Koss flaniarbani dipandang perdu usual mengembangkan program rums belajar, bahwa dalam upas a mcncapai basil yang morn!. Mani. elision dm Adamant!, mama pelaksanaan pendiddan lmuaaa belajar Pcjwnat Negni whagannans dinuktud pada perninhangan bumf a pm lu Maur dengan Nylon-An Wal ikons Iltunarkuu
updppg.updaps Noma g rakun1074;Undang - Undang Humor Tabun 2003;Undang.Undang Namur 20 Tabun 2003;Undang Undang Nomor 0 Tabun 1999;Undang-I ridingNomor 32 Tatum 2004;Undang-Undang Nomor 33 'Tabun 2004;"'transom Eiconenestah Nomen 9 Tabun 2003;Ptraiunui Pernerintah Nomor 40 I /bun 2010;Ptrantnin Pcmcnnuili `Omni 58 Tabun 2005;Peemuran Menton Dot= Newts Nomor 13 lahun 2006;Peraturan liatrah /e.t.a flon2..vboiv Somor ;2 [alum 2007;Persturan Dacrah Kota Itaniarbou Niwebn 1 Tahun 2008;Kimura° l'iatrali Kota Roma-bane Nemo( 10 laluin 20011;l'oeuturan Datrah Kow Flanjarteru Manor I 1 Tabun :nog;Prraiunue Myst' Kota Ltaniarlmau tiomne 12 (shun 20041;Pcraturan Ihrrah Klita Iinuarbaru Noma 11 Tabun 2008;Pcrai te inn Via I k Ranjarbani Namur 06 I ahun 2011;Penton:us Wa 1 dots Ranjarharo Noun 18 Tabun 20)2
Peraturan Walikota ini Mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Pokok-Pokok Kerliakan;Seleksi Calon Pegawai Fix ias Belmar;Penerapan PNS Sebagai Pegawai Tugas Belmar;Penyelegaraan 71/GAS Belmar;Kcwaiiiian.i.arangan dan sanksi;Laangan dan Sanksi;Ama Pendidikan;Penyelesaian Uazaii Ragi Pegawai Negeri sipil Tugas Belajar;Pendidikan I Amman;Pembiyaan Tugas Belajar;Pembinaan Mom Belajar;Ketentuan Peralihan;Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 29 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online Pada SMP dan SMA Negeri Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA Negeri di Kota Pontianak, agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 28 Tahun 1990, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 38 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Umum, Persyaratan Calon Peserta Didik Baru, Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru, Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru, Daya Tampung Sekolah, Tata Cara Seleksi Calon Peserta Didik Baru, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) Bagi TK Negeri Dan SD,SMP,SMA,SMK Negeri Dan Swasta Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 28 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengikuti pendidikan melalui jalur izin belajar;sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ tanggal 09 Januari 1990 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, maka dalam rangka untuk kelancaran dan kepentingan manajemen kepegawaian serta tertib administrasi dalam pemberian izin belajar terhadap Pegawai Negeri Sipil yang belajar pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainya yang terakreditasi, dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara dan persyaratan izin belajar;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979;Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Tata Cara dan Persyaratan;Kewenangan Pemberian Izin Belajar;Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 26 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Tugas Belajar, Izin Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, dan Sebutan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk lebih meningkatkan profesionalisme
kemampuan dan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Magelang, perlu
memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat untuk melanjutkan jenjang
pendidikan yang lebih tinggi;
b. bahwa kesempatan untuk melanjutkan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur
dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
pemerintah daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974 sebagaiamana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No 54 Tahun 2003; PP No 53 Tahun 2010; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; PermenPANRB No 16 Tahun 2009
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Izin Belajar, Surat
Keterangan Belajar, Togas Belajar dan Izin Penggunaan Gelar Akademik
dan Sebutan Profesi bagi PNS.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2012.
Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku :
a. Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keputusan Tugas
Belajar dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik yang telah
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan
tetap berlaku.
b. Bagi PNS yang telah melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini. dan belum
mernperoleh Izin Belajar, tetap dapat diberikan Izin Belajar dan
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1).
c. PNS yang sedang menempuh Tugas Belajar sebelum berlakunya
Peraturan Walikota irii dan belum memiliki Surat Keputusan Tugas
Belajar dapat mengajukan usul dan dapat diberikan Surat Keputusan
Tugas Belajar.
d. CPNS dan PNS fungsional guru yang sedang menempuh pendidikan
lebih tinggi dan belum mempunyai Izin Belajar atau Surat Keterangan
Belajar dapat diberikan Surat Keterangan Belajar sampai dengan
bulan Desember 2012.
25 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
