Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Intelijen Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah perlu didukung dengan koordinasi antar aparat unsur intelijen secara profesional,Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2) Permendagri 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah,bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan erah;
Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor Tahun 2008
BAB I Tentang Ketentuan Umum
BAB II Penyelenggaraan Kominda
BAB III Kelembagaan Kominda
Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan Obyek Vital Daerah Dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan pada
obyek vital di daerah yang berperang penting ditinjau dariaspek ekonomi, Sosial, budaya, pertahanan dan
keamanan;
b. bahwa untuk mengantisipasi segala ancaman dan
gangguan perlu penanganan secara kompehensif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pengawasan
Obyek Vital daerah dengan Closed Circuit Television
(CCTV) di Kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negera Republik
Indonesia Nomor 3209 );
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886 );
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168};
4. Undang-Undang 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan
Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N omor 4444 ) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
tentang Negara 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025 );
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang
Pembetukan Peraturan Perundang-Unadangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peraturan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1988 tentang Koord.inasi lnstansi Vertikal di
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ten tang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094 );
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II Maksud dan Tujuan Pemasangan CCTV,
BAB III Zonasi Pengawasan Dengan Closed Circuit Television (CCTV),
BAB Ill Pengelolaan dan pemeliharaan CCTV,
BAB IV PENYIDIKAN,
BAB V KETENTUAN PIDANA,
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan Pemilihan Umum di tempat pemungutan suara atau tempat vital lainnya serta penanganan terjadinya bencana, perlu memperkuat identitas diri Satuan Perlindungan Masyarakat dengan tanda anggota,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka guna kelancaran dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tuban;
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 2 Tahun 2002
3. UU N o 3 Tahun 2002
4. UU No 24 Tahun 2007
5. UU No 6 Tahun 2014
6. UU No 23 Tahun 2014
7. PP No 6 Tahun 2010
8. PP No 43 Tahun 2012
9. PP No 43 Tahun 2014
10. Permendagri No 62 Tahun 2008
11. Permendagri No 10 Tahun 2009
12. Permendagri No 6 Tahun 2010
13. Permendagri No 44 Tahun 2010
14. Permendagri No 84 Tahun 2014
15. Kepmendagri No 36 Tahun 1979
16. Perda No 12 Tahun 2014
17. Perda No 16 Tahun 2014
18. Perda Nomor 14 Tahun 2016
19. Perbup Tuban No 30 Tahun 2016
20. Perbup Tuban No 65 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kab. Tuban.
KTA Satlinmas adalah tanda khusus sebagai identitas diri anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pelaskanaan Tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2017
PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pembahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah
perlu dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
Kabupaten Kuantan Singingi; bahwa dalam rangka membina dan memelihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap
kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di
daerah yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial
, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat maka perlu
menunjuk para Pejabat yang akan ditugaskan
menyelenggarakan ketentuan yang berkaitan dengan
pelaksanaan Kominda di Kabupater Kuantan Singingi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-4874 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-4875 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam peraturan ini berisi tentang pembentukan komunitas intelijen daerah kabupaten kuantan singingi dalam rangka membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 102 Tahun 2016
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, BD.2016/No.102
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2011 dicabut.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 83 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2016/No. 83 Seri D Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 81 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo,
maka perlu menjabarkan rincian tugas Satuan Polisi
Pamong Praja sebagai pedoman kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rincian TugasSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun
2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Rincian Tugas Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian
dan Kepala Seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
