Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2017

Pengawasan Obyek Vital Daerah Dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II Maksud dan Tujuan Pemasangan CCTV, BAB III Zonasi Pengawasan Dengan Closed Circuit Television (CCTV), BAB Ill Pengelolaan dan pemeliharaan CCTV, BAB IV PENYIDIKAN, BAB V KETENTUAN PIDANA, BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obyek Vital Daerah Dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kabupaten Kolaka Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

05 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2017/No.13

Subjek

PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 632 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No.13 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengawasan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/No.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan Obyek Vital Daerah Dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan pada obyek vital di daerah yang berperang penting ditinjau dariaspek ekonomi, Sosial, budaya, pertahanan dan keamanan; b. bahwa untuk mengantisipasi segala ancaman dan gangguan perlu penanganan secara kompehensif; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pengawasan Obyek Vital daerah dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 3209 ); 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168}; 4. Undang-Undang 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4444 ) ; 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor tentang Negara 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ); 7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Unadangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koord.inasi lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 );
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II Maksud dan Tujuan Pemasangan CCTV, BAB III Zonasi Pengawasan Dengan Closed Circuit Television (CCTV), BAB Ill Pengelolaan dan pemeliharaan CCTV, BAB IV PENYIDIKAN, BAB V KETENTUAN PIDANA, BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521