Penanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan PublikPedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang terukur dan akuntabel sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, maka diperlukan adanya pedoman/petunjuk standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur yang jelas dan transparan;
bahwa standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan, Komponen Standar Pelayanan, Jenis Pelayanan Perizinan, Mekanisme Pelayanan Perizinan, Pemeriksaan Teknis Di Lapangan, Keterbukaan Informasi, Maklumat Pelayanan, Sanksi, Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang dicabut.
372 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu disusun tata cara pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan agar dalam hal pemanfaatan ruang dapat secara optimal sesuai dengan potensi, fungsi serta peruntukan ruang yang ada pada tata ruang yang ada.
UU No.28 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1992; UU No.28 Tahun 2002; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.11 Tahun 2010; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.2 Tahun 2017; PP No.13 Tahun 1995; PP No.28 Tahun 2000; PP No.36 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.27 Tahun 2012; Permendagri No.32 Tahun 2010; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.01 Tahun 2012; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.07 Tahun 2012; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.09 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, perizinan, penetapan dan pemungutan retribusi, keberatan retribusi, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, pemeriksaan, penolakan IMB, larangan mendirikan bangunan, pencabutan IMB, penerbitan duplikat IMB, sanksi, dan ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 82 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 81 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 22 /PERMEN/ M/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2017.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 81 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Tahun 2017/No.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memngkatkan efektifitas dan efisiensi proses pemihhan penyedia barang/jasa maka pengajuan fasilitasi pemihhan penyedia barang/jasa yang awalnya secara manual diubah menggunakan Sistem Informasi Manajemen agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tenntegrasi dan terpadu, sehingga Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dal am Negen Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 73 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1 angka 5, 9, 13 dan 17; perubahan Ketentuan pada Lampiran I ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosed ur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang diubah.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2014
tentang tata cara penyelenggaraan reklame perlu dilakukan
penyempurnaan karena tidak sesuai dengan keadaan;
b. bahwa penyelenggaraan reklame agar dapat lebih terarah
dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/
keselamatan, estetika, lingkungan dan tata kota perlu tata
cara penyelenggaraan reklame;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-
Bagian Jalan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011
tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012
tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2013
tentang Pemanfaatan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 4 Seri E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 1 Seri c, Tambahan Lembaran Daerag
Kabupaten Sidoarjo Nomor 70).
peraturan ini mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan reklame. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, pola penyebaran peletakan reklame, titik-titik reklame, rancang bangun reklame, mekanisme izin penyelenggaraan reklame, larangan, pengawasan dan penertiban,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2014 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 15 halaman + lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 80 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu diatur lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pelayanan umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Staatsblaad 1926 Nomor 226; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nornor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 3 .Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 ·Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan .Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Daerah· Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang jenis pelayanan umum di DPMPTSP, standar operasional prosedur pelayanan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Tahun 2017/No.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghentian Pelayanan Penerbitan Izin Gangguan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah:
a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang menjadi
dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan
Peraaturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Izin Gangguan, telah dicabut dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4
Tahun 2014 tentang Izin Gangguan sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan
kemudahan berusaha (ease of doing business) sehingga
perlu dihentikan pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghentian
Pelayanan Penerbitan Izin Gangguan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Dalam rangka memberikan kemudahan berusaha (ease of
doing business) kepada pelaku usaha, maka dengan
Peraturan Bupati ini dihentikan pelaksanaan pelayanan
penerbitan Izin Gangguan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 80 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
