Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.005 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 50 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Lutra Nomor 50 Tahun 2017.pdf

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2017/No.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Juran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Kesehatan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah [Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang N...o,.m...o.r 23 T. ahu..f) 2.0.,1. 4 t. entang-· Pemerintaha. n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem ·Jamina.n Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 r> tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara -, Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan - Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Q56); 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); ·· f]. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi KerJa, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); 11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH ' ·PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yan� melakukan usaha maupun yang tidak melakukan · usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama clan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, .. - ··laim··--1- ·- P.�.�n ------ - - .. Y�Y�� - ··--- .. ·- - -· 9rg�� m·-- �- �--��- ' - ··-- -- ·- - -· 9rg�.rmH.i�i politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif clan bentuk usaha tetap. ·�. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pen�saha! badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. s, Izin adalah izin yang diberikan oleh pernerintah daerah kepada setiap oran$ atau perusahaan sesuai peraturan ·perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. l ' ' • 1. · Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka · pemenuhan . kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya. 8. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi: Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Rek.lame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, lzin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin K--·e--s·e···h··a--r-a-.-n· a-·-a-·n- K---e·-s···e··l·a•·m"'a•·t·a···r·i K...e.lrJia.. , I..z,i..n..P-r·a--k·-t-i--k- Dokter, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin War.ung Inter.net, Izin Penyelenggaran Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan · Ikan, Izin Trayek, 'Panda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha. 9,.. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. � 0. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hulrum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan, 12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing · yan� beketja palin� singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. 13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara aan/atau Pernerintah. 14. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan ermintaan pembayaran. - . 15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutn.ya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 6PJS Kesehatan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah adalah BPJS Kesehatan Cabang Palopo. ·-1 BAB III TUJUAN "- .. '· , Pasal 3 Peraturan bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja. BAB IV KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Pasal 4 Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial Kesehatan. BABV KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL �ESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU Pasal 5 �I) Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari pemerintah daerah wajib mempunyai sertifikat kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial Kesehatan. - . (2) · Sertifikat kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan syarat-syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemeriritah daerah. - ' . '' (3) Syarat-syarat tambahan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) meliputi: .. a. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial Kesehatan; dan b. bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial Kesehatan yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Kesehatan. !�) (�) (q) (1) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi: a. perizinan terkait usaha; b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asmg; d. izm operasional perusahaan penyedia jasa pe�erj�/buruh;d� e. Izin Mendirikan Bangunan. Khusus bagi pemohon yang berbentuk Badan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan tetap diberlakukan syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ��gi ��tj�P. P.�ffiRP.RP p�rRnmg� �ffi.H ��4� Yf:mg memohon lzin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e wajib mengikutser.takan pekerjanya dalam kepeser.taan program jasa konstruksi jaminan sosial Kesehatan, 'apabila akan memulai mendirikan bangunan. . Setiap pemohon perorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membuat surat pemyataan untuk mengikutsertakan pekerja bangunan dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial Kesehatan. BAB VI PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TER{f.ENT-U Pasal 6 Cl) Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan .oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah. ' . ' (.2}, Unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), '- . .. meliputi: a. perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan S!P!!; b. perangkat daerah yang membidangi kesehatan; c. perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum; d. perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan; e. perangkat daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil mikro dan menengah; f. perangkat daerah yang membidangi social; g. perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi; dan h. perangkat daerah yang membidangi perizinan dan administrasi pelayanan terpadu. Pasal 7 Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada BPKD wajib melampirkan syarat• syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). l BAB VII HUBUNGAN KERJA SAMA Pasal 8 (l) Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama. (�) ��R¥-�mfl R�r�� R�g�� 4im��H4 P.�R� ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial Kesehatan bagi pemberi kerja dan pekerja. (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama antara unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Kesehatan. .. ,I,. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 9 (l) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (6), ayat (7), dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mendapat pelayanari.. publik tertentu. Pasal 10 \•• # (l) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah atas pennintaan BPJS Kesehatan. (2) Permintaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditindaklanjuti oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang mempunyai tu�as dan fungsi pengawasan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi sosial. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan · Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. ' . BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 50 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Program Jaminan Kesehatan Daerah (Saraswati) Kabupaten Sragen

Abstrak

Kesehatan

Download file:

50.Perbup no 50 th 2017.pdf

KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD No 50/2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Saraswati) Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Sragen menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Saraswati); b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektifitas perlu menyempurnakan pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah (Saraswati) Kabupaten Sragen; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Saraswati) Kabupaten Sragen;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Azas, Tujuan dan Prinsip - Kepesertaan - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan - Pembiayaan - Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 50 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Percepatan Kabupaten Demak Bebas Buang Air Besar Sembarang Tahun 2017 - 2019

Abstrak

Kesehatan

Download file:

50.PERBUP_NO_50_TH_2017_T...ABS_TH_2017-2019.pdf

bebas buang air besar sembarangan - rencana aksi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD. 2017/No. 50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Kabupaten Demak Bebas Buang Air Besar Sembarang Tahun 2017 - 2019

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penguatan upaya perilaku hidup bersih dan sehat serta pencegahan penyebaran penyakit berbasis lingkungan di Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan seluruh wilayah di Kabupaten Demak pada Tahun 2019 bebas dari buang air besar sembarangan (BABS) dan untuk mendukung percepatan Kabupaten Demak bebas buang air besar sembarangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Kabupaten Demak Bebas Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2017-2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Peran, Fungsi dan Kedudukan RAD, Pelaksanaan RAD Percepatan Bebas BABS, Pemantauan dan Evaluasi RAD Bebas BABS, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
46 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 50 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Purworejo No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Download file:

PERBUP 50 TAHUN 2017.pdf

TARIF-LAYANAN-BADAN-LAYANAN-UMUM-DAERAH-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-PUSAT-KESEHATAN-MASYARAKAT-PADA-DINAS-KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2017/No. 50 Seri E Nomor 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada Badan Le.yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif La.ya.nan Badan Le.yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo; b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan serta memperhatikan perkembangan perekonomian dan indek harga dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, maka ketentuan mengenai besarnya tarif layanan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga penyesuaian terhadap besarnya tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6J Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebage.imana telah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran Negarit Republik Indonesia Tahur; 2005 Nomor 48, Tumbahan Lcmbaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4502); 5. Peraturan Menteri DalaJn Ncgeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengeolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dacrah; 6. Peraturan Bupati PurworcjoNomor 39 Tahun 2015 tentang Pola Tata Ketola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kcsehatan Kabupatcn Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 205 Nomor 40);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan LayananUmum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo [Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 60)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan yang Dicabut/Diubah adalah: Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan LayananUmum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo [Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 60)
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 50 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup No 50 2017 ttg ped...rsalinan TA 2017.pdf

PEDOMAN OPERASIONAL

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD NOMOR 45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (7) huruf e Undang Undang Nomor18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 5 ayat (1) huruf f, dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Tujuan Penyelenggaraan Jampersal adalah: a. menungkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; b. meningkatkan jumlah persalinan difasilitas pelayanan kesehatan; c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas sertsa bayi baru lahir;dan d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. 3. Kepesertaan; 4. Penyelenggaraan Jampersal; 5. Mekanisme Pelaksanaan Jampersal; 6. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 50 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

Abstrak

Kesehatan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

PERBUP NO 50 TAHUN 2017 t...en Solok Selatan.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 50 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pagedangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Abstrak

Kesehatan Sistem Pengendalian Intern

Download file:

perbup 50 Tahun 2017 SPM ...esmas PAGEDANGAN.pdf

Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pagedangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2017/NO.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pagedangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pagedangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 17 Tahun 2003 ;4.UU No.1 Tahun 2004;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006 ;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.PMK No. 75 Tahun 2014 ;12.PMK No.44 Tahun 2016;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;14.PerBup Tanggerang No.88 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.standar pelayanan;3.penyelenggara SPM UPT puskesmas;4.Pelaporan;5.pembinaan , monitoring dan evaluasi;6.pembiayaan;7.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 49 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya bagi Penduduk Kabupaten Blora yang Tidak Mempunyai Jaminan Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Bagi Penduduk Kabuoaten Blora yang Tidak Mempunyai Jaminan Kesehatan

Download file:

PERBUP-49-2017.pdf

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Tahun 2017/No.49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya bagi Penduduk Kabupaten Blora yang Tidak Mempunyai Jaminan Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah terlaksananya pemberian pelayanan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Blora dalam program yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain, maka ketentuan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dan Jaringannya Bagi Penduduk Kabupaten Blora Yang Tidak Mempunyai Jaminan Kesehatan perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati 3 Tahun 2012 tentnag Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dan Jaringannya Bagi Penduduk Kabupaten Blora Yang Tidak Mempunyai Jaminan Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya bagi penduduk

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati Blora 3 Tahun 2012 dicabut.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 49 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENGENDALIAN PENYAKIT TUBERKULOSIS DI KABUPATEN JOMBANG

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP 49 TH 2017.pdf

KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD NOMOR 49/E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN PENYAKIT TUBERKULOSIS DI KABUPATEN JOMBANG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengendalian penyakit Tuberkulosis; b. bahwa penemuan penderita Tuberkulosis Basil Tahan Asam (BTA) positif masih rendah dibanding perkiraan penderita yang seharusnya ditemukan, sehingga perlu dilakukan upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif dan pasif; c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pengendalian Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/ SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakir Menular; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
Peraturan ini berisi tentang; 1. ketentuan umum; 2. Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Pengendalian TB; 3. Upaya Pengendalian Penyakit TB; 4. Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan; 5. Pencatatan dan Pelaporan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Pembiayaan; 8. Sumber Daya Manusia; 9. Peran Serta Masyarakat; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 49 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kresek pada Dinas Kesehatan KabupatenTangerang

Abstrak

Kesehatan Sistem Pengendalian Intern

Download file:

perbup 49 Tahun 2017 SPM Puskesmas Kresek.pdf

Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kresek pada Dinas Kesehatan KabupatenTangerang

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2017/NO.49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kresek pada Dinas Kesehatan KabupatenTangerang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kresek Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 17 Tahun 2003 ;4.UU No.1 Tahun 2004;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006 ;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.PMK No. 75 Tahun 2014 ;12.PMK No.44 Tahun 2016;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;14.PerBup Tanggerang No.88 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.standar pelayanan;3.penyelenggara SPM UPT puskesmas;4.Pelaporan;5.pembinaan , monitoring dan evaluasi;6.pembiayaan;7.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT