PERSYARATAN - TATA CARA - PEMBERIAN IZIN - TRAYEK ANGKUTAN - PEDESAAN - DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2007/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Jaringan Trayek dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati yang mengatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan
UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 20 Tahun 1997; Kep. Presideb No 44 Tahun 1999; Kep Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 1993; Kep. Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997; Kep. Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 1998; Kep. Menteri Pehubungan No. 35 Tahun 2003; PERDA No. 32 Tahun 2001; PERDA No. 22 Tahun 2006
PERBU ini Mengatur Mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan; Meliputi Maksud dan Tujuan; Ketentuan Izin Trayek; Syarat-Syarat Pemberian Izin Trayek; Pengawasan Izin Trayek
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2007.
KEPPRES No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
KEPPRES No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
Cuti Bersama - Pegawai - Aparatur Sipil Negara - Tahun 2023
2022
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 24, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2023.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan PP Nomor 49 Tahun 2018.
Keppres ini menetapkan mengenai cuti bersama pegawai ASN tahun 2023. Cuti bersama ini tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai ASN. Pegawai ASN yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 24 Tahun 2014
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah;Perizinan, Pelayanan Publik
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2014/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama bagi aparatur pemerintah Daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan; bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan, perlu dibuatkan suatu pedoman yang bisa dijadikan standar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum;bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, perlu dibuatkan suatu pedoman yang bisa
dijadikan standar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Ruang lingkup;Pengorganisasian;Profil Pelayanan Dasar;Sistem Informasi;Pembinaan, Pengawsan Dan Pelaporan;Monitoring dan Evaluasi;Pembiayaan;Ketentuan lain-lain;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum tentang terkait di dalam peraturan bupati ini;
2. Konfirmasi Status Wajib Pajak ;
3. Pendanaan pelaksanaan KSWP yang merupakan persyaratan dalam pemberian pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 22,
Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal
38 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor
12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir Insidental, Kerja Sama Penyelenggaraan Parkir, Juru Parkir, Tata Cara Perizinan, Pemindahan Kendaraan, TKP3S, Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Parkir, Tata Cara dan Tahapan Penerapan Sanksi Administratif dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
23 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 28 Tahun 2017 Tentang tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Serta Penagihan Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan serta penagihan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan teknis pelayanan perizinan satu pintu, sehingga perlu dilakukan perubahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 2003, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.97 Tahun 2012, Permenaker No.16 Tahun 2015, Permendagri No. 138 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2015, Perda No.1 Tahun 2017, Perbup No.28 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 1, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 15 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
5 halaman dan 2 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, JDIH Provinsi NTB
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Perizinan Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan
ABSTRAK:
NTB sebagai provinsi dengan ciri kepulauan dan memiliki jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan yang banyak dan berada jauh dari jangkauan pelayanan, perlu mendekatkan pelayanan perizinan perikanan kepada nelayan dan pelaku usaha. Dalam rangka memberikan kemudahan usaha dan pelayanan publik yang cepat kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan sejalan dengan Misi kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2018-2023 yaitu terwujudnya NTB Bersih dan Melayani perlu diwujudkan melalui Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Perizinan Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/Permen-Kp/2013, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SAMSAT Kapal Perikanan adalah sistem pelayanan yang dilakukan oleh beberapa instansi secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan dibawah satu atap atau satu kantor. Maksud pelayanan Samsat Kapal Perikanan adalah untuk menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan perizinan kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Jenis pelayanan perijinan Samsat Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan adalah (a) pengurusan ijin baru; dan perpanjangan ijin.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2020.
-
Standar operasional prosedur kelancaran pelaksanaan pelayanan Samsat Kapal Perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Usaha Mikro Dan Kecil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang perlu melaksanakan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil; bahwa pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwal tentang izin usaha mikro dan kecil;
UU No 16 Tahun 1950; Uu no 20 tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU no 7 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP no 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 17 Tahun 2013; Perpres No 98 Tahun 2014; Permendagri No 83 tahun 2014; Perda Kota Semarang No 12 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, pelaksanaan, hak, kewajiban dan larangan, monitoring, evalusai dan pelaoran, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015.
7 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 24 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN PEMANFAATAN
PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
