Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.041 peraturan dalam 0,09 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2022

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Karawang No. 16 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang

Download file:

PERBUP 14 2022_compressed.pdf

Struktur Organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2022/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang

ABSTRAK:

bahwa dengan meningkatnya aktivitas pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas secara berdaya guna, maka struktur organisasi dan tata kerja perusahaan umum daerah air minum tirta tarum kabupaten kerawang sebagaimana di tetapkan dengan keputusan bupati kepala daerah tingkat II Karawang Nomor 06 Tahun 1995, perlu ditinjau kembali, Dan bahwa dalam rangka menindaklanjuti peraturan daerah kabupaten karawang nomor 3 Tahun 2021 tentang perusahaan umum daerah air minum tirta tarum kabupaten karawang, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang struktur organisasi dan tata kerja perusahaan umum daerah air minum tirta tarum kabupaten karawang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Karawang Nomor 3 Tahun 2021.
ketentuan umum, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, organisasi, tata kerja, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
57 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 14 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

KEDUDUKAN--SUSUNAN-ORGANI...ABUHANBATU-UTARA.pdf

KEDUDUKAn - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - DAN - FUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - PERANGKAT - DAERAH - KABUPATEN - LABUHANBATU - UTARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 469

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 40 Tahun 2019 telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara; bahwa dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan intansi pemerintah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH,(Sekretariat Daerah Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Staf Ahli), Sekretariat DPRD Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Inspektorat Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pendidikan Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Kesehatan Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Sosial Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Ketahanan Pangan Tipe C (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Lingkungan Hidup Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perhubungan Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe C (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe C (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pertanian Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Pendapatan Daerah Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Kecamatan Tipe A (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Kelompok Jabatan Fungsional, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, TATA KERJA, PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan: a. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2017, b. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2018, c. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2019, d. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 40 Tahun 2019; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
44 HLM

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenhan No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan

Mencabut

Permenhan No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan

Download file:

14 Tahun 2019.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2009

Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal"

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Kendal No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”

Mengubah

Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007

Download file:

perbup_14_2009.pdf

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL "RADIO SWARA KENDAL" - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2009/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal"

ABSTRAK:

dalam dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri/mencalonkan diri sebagai calon Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal", maka perlu menyempurnakan Perbup kendal No 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal"; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Kendal No 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal";
UU No13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 32 Tahun 2002; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 11 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 15 Tahun 2006; Permendagri No 16 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2006; Perda Kab Kendal No 7 Tahun 2006; Perda Kab Kendal No 14 Tahun 2007; Perbup Kendal No 94 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) huruf b dan huruf g dan penambahan huruf j, penghapusan Pasal 6, perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), penghapusan ayat (2), penghapusan Pasal 16, perubahan pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), penghapusan ayat (2), penyisipan ayat (2a), perubahan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) huruf sampai dengan huruf h, penghapusan huruf i, perubahan pada huruf j sampai dengan huruf n, ayat (3) huruf a dan huruf b, penghapusan huruf c sampai dengan huruf e, perubahan huruf f, penghapusan huruf g,perubahan huruf h, perubahan pada Pasal 31 ayat (2), penghapusan Pasal 32, perubahan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3), penghapusan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), perubahan pada Pasal 38.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 diubah.
12 hal

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 14 Tahun 2022

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BRIN No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material

Mencabut

Peraturan BRIN No. 7 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 14 Tahun 2022.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2004

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

14 Tahun 2004.pdf

pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - dinas - kependudukan - catatan - sipil - dan - keluarga - berencana - kabupaten - bogor

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 164

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan kewenangan Prda dibidang kependududkan , atatan Sipil dan Keluarga Berencana maka perlu membentuk perda tentang Pementukan, Organisasi dan tata erja Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan eluarga Berncana kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 199; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 21 Tahun 1994; PP No. 27 Tahun 1994; PP No. 25 Tahun 2000PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Perda Kab Bogor no. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 9 tahun 2004.
Peraturan daearh Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, Pembentukan , edudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Unit Pelaksana Tenis Dinas (UPTD), kelompok Jabatan Fungsional Tata kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peraliahan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2004.
35 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan Koordinator Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Pangandaran No. 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan Koordinator Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Mengubah

PERBUP Kab. Pangandaran No. 42 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan Koordinator Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Download file:

Perbup 14 2019 P.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 14 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa

Download file:

peraturan brin no 14 tahun 2023.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perda Kab Kebumen Tahun 2008 No 14_ocr.pdf

Organisasi Dan Tata Kerja

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2008/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka perlu mengatur organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang meliputi Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Badan, Kelompok Jabatan Fungsional, Tatakerja, Eselon, Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2008.
57 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Rokan Hilir No. 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 91)

Download file:

Perbup No. 14 Tahun 2021 Kearsipan.pdf

SUSUNAN-ORGANISASI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD. 2021/No. 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu) menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeir Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 9 (sembilan) bab dan 29 (dua puluh sembilan) Pasal diantarnya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Eselonisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan ; Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019.