Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi aparatur sipil negara di pengadilan terkait
pelaksanaan tugasnya; bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara korps profesi aparatur sipil negara memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada aparatur sipil negara yang mengalami permasalahan hukum dalam melaksanakan tugasnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum
bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971
Peraturan ini memuat tentang ketentuan umum, asas maksud dan tujuan, lingkup pemberian bantuan hukum, pelaksanaan bantuan hukum, pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 80 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal
13 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Pemukiman; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun; 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. persyaratan dan tata cara pendaftaran calon Penghuni;
b. perlakuan khusus;
c. perjanjian sewa dan penetapan besaran Tarif Sewa;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. tata cara pengenaan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
21 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 80 Tahun 2021
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72030
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyempurnakan perubahan mekanisme belanja subsidi, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; serta Pergub No. 6 Tahun 2018 std terakhir dengan Pergub No. 123 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa ketentuan dalam Pergub No.6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No. 123 Tahun 2018, yaitu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2021.
Mengubah Pergub No.6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu sebagaimana telah diubah dengan:
1. Pergub No. 93 Tahun 2018
2. Pergub No. 123 Tahun 2018
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 80 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 80 Tahun 2019
BANTUAN SOSIAL - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL - PETUNJUK TEKNIS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2017/NO.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pendidikan Swasta Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
Peraturan Bupatitegal No 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal No 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; UU no 12 Tahun 2011; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tega; No 70 Tahun 2011; Perbup Tegal No 77 Tahun 2016; Perbup Tegal No 81 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bantuan sosial diberkan dalam bentuk uang serta bersifat tidak wajib, kriteria penerima bantuan sosial,pengusulan, pencairan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.
5 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 80 Tahun 2020
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERGUB No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
Diubah dengan :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, Dan Produktif
PERGUB No. 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Nomor 72024
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, Dan Produktif
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/239/ 2020, Provinsi DKI Jakarta masih ditetapkan sebagai wilayah yang berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar dan dengan berlakunya Pergub No. 79 Tahun 2020 guna memberikan perlindungan kesehatan bagi individu dan masyarakat, perlu menetapkan Pergub tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 82 Tahun 2020; Permenkes No. 9 Tahun 2020; Pergub No. 33 Tahun 2020; serta Pergub No. 79 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Pada saat PERGUB ini mulai berlaku, PERGUB No. 51 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERGUB ini terdiri atas 14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa mendasari ketentuan terkait belanja bantuan
keuangan pada Bab II Huruf D nomor 5 huruf d Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
yang bersumber dari APBD yang tata cara teknisnya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 dicabut.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 80 Tahun 2017
pedoman - penetapan - status - dan - tingkat -kedaruratan - bencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD 2017/80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Perdas Kab. Bandung No. 2 Tahun 2013 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penetapam status dan Tingkast Kedaryratan Bencana di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaima natelah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Panggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional No. 6 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana No. 9 Tahun 2008; Perkep Badan Nasional Penanggulangan No. 10 tahun 208; Perkep Penanggulangan Badan Nasional No. 14 Tahun 2010; Perkep Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2010; Perkep Badan Nasional Bencana No. 15 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2013; Perbup Bandung No. 53 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Mekanisme Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 80 Tahun 2017
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pemberian bantuan sosial, usulan bantuan sosial, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2015 dicabut.
20 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
