Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN DI KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersedian terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh Pengembang Perumahan; bahwa perlu dilakukan pengelolaan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Oleh Pengembang Perumahan di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, PP No.64 Tahun 2016, Permendagri No.9 Tahun 2009, Perda Kabupaten Sambas No.12 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.17 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kewajiban Pengembang Perumahan Terhadap Prasarana Sarana Utilitas Perumahan; Tata Cara Penyerahan Lahan Fasum dan Fasos; Pemanfaatan Lahan Fasos; Kewajiban Dinas Teknis Terhadap Lahan Fasum dan Fasos; Sanksi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
7 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 52 Tahun 2020
RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan berlakunya Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diatur kembali Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perumahan danPermukiman Kabupaten Lampung Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung selatan No. 10 Tahun 2020; Perbup Kabupaten Lampung Selatan No. 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
28 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.38 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.1 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.2 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 tahun 2014, PP No.88 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2016, Perpres No.17 Tahun 2012, Permenpr No.34/PERMEN/M/2006, Permenpr No.11 Tahun 2008, Permendagri No.9 Tahun 2009, Permendagri No.19 tahun 2016, Perda Ketapang No.3 tahun 2015, Perbup Ketapang No.47 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip, Asas dan Ruang Lingkup, Prasarana, Sarana dan Utilitas, Kriteria Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Diserahkan, Pembentukan Tim Verifikasi, Tata Cara Penyerahan, Pencatatan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pensertifikatan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 12 halaman dan 3 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan
pelayanan rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA)
Pemerintah Kabupaten Kendal kepada masyarakat yang
dapat memperhatikan kepentingan yang seimbang antara
jaminan keberlangsungan penyediaan layanan dan fungsi
sosial dalam penyediaan pelayanan publik di bidang rumah
susun sederhana sewa dan mendasarkan pada Nota Dinas
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kendal Nomor : 130/0837/Disperkim tanggal 19
Mei 2020 Perihal Draft Perubahan Peraturan Bupati No. 23
Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Iuran Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa, maka Peraturan Bupati
Kendal Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Iuran
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dipandang
sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu
diadakan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23
Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Iuran Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang diantara BAB III dan BAB IV Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 49 Tahun 2020
perumahan dan permukiman - pedoman penyerahan prasarana, saran dan utilitas
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2020/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, objek PSU, PSU yang wajib diserahkan, tahapan penyerahan PSU, tata cara penyerahan PSU, pengelolaan PSU yang telah diserahkan, PSU yang ditelantarkan dan/atau belum diserahkan, tata cara pengenaan sanksi administratif, peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk percepatan penyediaan rumah bagi masyarkat berpengahsilan rendah berdasarkan Psal 13 huruf g, Pasal 14 huruf I, Pasal 15 huruf n, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu mengatur petunjuk pelaksnaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2016; PP Nomor 64 Tahun 2016; Permen Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008; Permen PU dan PR Nomor 2/PRT/M/2016 Tahun 2016; Permenkes Nomor 1077/MENKES/PER/VI/2011; Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 13 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembangunan Rumah Layak Huni, BAB III Persyaratan Penerima Manfaat, BAB IV Peran Serta Masyarakat, BAB V Pembiayaan, BAB VI Ketentuan Lain-lain, BAB VII Ketentaun Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
6 halaman; Lampiran 13 halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 47
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang
Undang Nomor
1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
kawasan Permukiman ;
b. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia yang berfungsi untuk mendukung terselenggaranya
pembinaan keluarga, pendidikan serta peningkatan kualtas
generasi yang akan datang ;
c. bahwa kebutuhan rumah tinggal sangat meningkat
khususnya di kawasan perkotaan maka
fasiltas
pembangunan rumah susun sederhana sewa menyadi
alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal
yang
bermartabat, nyaman, aman dan sehat bag masyarakat
berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang
berpenghasilan rendah ;
d. bahwa agar pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
(RUSUNAWA) dapat berjalan secara efektif dan efisen
serta tepat sasaran ;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dmaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf dan hurut d, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara
tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa abu paten
Kolaka Utara
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Kegiatan Selesai di Lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20336); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PM.05/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 52).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN CALON PENGHUNI
BAB IV PENETAPAN CALON PENGHUNI
BAB V PENGHUNIAN
BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PENGHUNI
BAB VII BIAYA SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA
BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB IX SANKSI
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 46 Tahun 2020
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas untuk Perumahan dan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
Mengingat: 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Untuk Perumahan Dan Permukiman; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daearh Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Wewenang Pemerintah Daerah, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 46 Tahun 2020
Pajak dan Retribusi DaerahPerpajakanPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Pati No. 7 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d diubah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelaraskan pengaturan insentif
pemungutan pajak daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pengaturan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 12 Tahun 2019; PP No 69 Tahun 2010; Perda Kab Pati No 23 Tahun 2007; Perda Kab Pati No 2 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pati No 2 Tahun 2013; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016. Perbup Pati No 7 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupatiini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup pati No 7 tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor
7), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d diubah.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
