Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.308 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2019

Hutan Adat dan Hutan HAK

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK

Mencabut :

Permen LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan HAK

Download :
Permen LHK Nomor 21 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970

Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi

Diubah dengan :

PP No. 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

Download :
pp no 021 tahun 1970.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2005

Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

Kehutanan dan Perkebunan Kesehatan Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PP NO 21 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1959

Pengubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1956

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 35 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi

Download :
PP No 021 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 21 Tahun 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG IRIGASI

Kehutanan dan Perkebunan Kesehatan Lingkungan Hidup Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda Nomor 21 Tahun 2018 ttg Pencabutan Perda Irigasi.pdf

Abstrak

IRIGASI

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, https://www.jdih.sumbawakab.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG IRIGASI

ABSTRAK:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan untuk melaksanakan Keputusan Mendagri No. 188-34-6345 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 19 Tahun 2007 tentang Irigasi sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa No. 523), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007
3

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1980

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 Tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan

Download :
PP NO 21 TH 1980.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1972

Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara

Mencabut :

PP No. 28 Tahun 1961 tentang Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur

Download :
PP NO 21 TH 1972.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1964

Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 4 Tahun 1967 tentang Pembubaran Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar

Download :
pp no 021 tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1971

Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 30 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Maluku
PP No. 29 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara
PP No. 25 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Barat
PP No. 24 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Aceh
PP No. 23 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Utara
PP No. 22 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Riau
PP No. 21 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Selatan
PP No. 20 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Barat
PP No. 17 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara

Download :
PP NO 21 TH 1971.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 21 Tahun 2002

RETRIBUSI HASIL HUTAN (RHH)

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Perda-No.-21-Tahun-2002-RETRIBUSI-HASIL-HUTAN-RHH.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - HASIL HUTAN - (RHH)

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2002/NO.53

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI HASIL HUTAN (RHH)

ABSTRAK:

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Propinsi Jambi dan Ketua DPRD Propinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jambi tanggal 25 April 2002 tentang Pungutan dan bagi hasil Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan telah ditetapkan besarnya tarif dan bagi hasil Retribusi Hasil Hutan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Retribusi Hasil Hutan.
UU No. 54 Tahun 1999 Jo UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 28 Tahun 1985; PP No. 66 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri kehakiman No. M.04-PW.03 Tahun 1984; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 147 Tahun 1998; Keputusan Menteri Kehutanan No. 05.1/Kpts-II/2000; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Perda Kab. Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001.
Perda ini mengatur tentang RETRIBUSI HASIL HUTAN (RHH), meliputi Retribusi Hasil Hutan (RHH); Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2002.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi atas kayu rakyat/tanah milik dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal-hal yang belum cukup dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
4 hlmn

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1970.